Keputusan menteri keuangan nomor 01/kmk.12/2001

keputusan menteri keuangan nomor 01/kmk.12/2001. Peraturan pajak terbaru. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.06/2007 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 […]

Read More

Keputusan menteri keuangan nomor kep-225/mk/v/4/1971

keputusan menteri keuangan nomor kep-225/mk/v/4/1971. Peraturan pajak terbaru. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-225/MK/V/4/1971. T E N T A N G PEDOMAN PELAKSANAAN TENTANG INVENTARISASI BARANG2 MILIK NEGARA/KEKAJAAN NEGARA. ———– MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MENIMBANG : bahwa perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tentang inventarisasi barang2 milik Negara/kekajaan Negara pada masing2 Departemen, Lembaga2 Negara, […]

Read More

Keputusan menteri keuangan ri. nomor 201/kmk.04/2000

keputusan menteri keuangan ri. nomor 201/kmk.04/2000. Peraturan pajak terbaru. Keputusan Menteri Keuangan 201/KMK.04/2000 : Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang […]

Read More

Keputusan menteri keuangan ri nomor 62/kmk.03/2002

Keputusan menteri keuangan ri nomor 62/kmk.03/2002. Peraturan pajak terbaru. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai dasar penghitungan, pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau […]

Read More

Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 254/kmk.01/2004

Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 254/kmk.01/2004. Peraturan ini dalam kategori keputusan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 254/KMK.01/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK […]

Read More

Keputusan menteri keuangan ri no 426/kmk.06/2003

Keputusan menteri keuangan ri no 426/kmk.06/2003. Peraturan ini dalam kategori keputusan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 424 / KMK. 06/ 2003 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian […]

Read More

Keputusan menteri keuangan ri nomor 450/km.6/2014

Keputusan menteri keuangan ri nomor 450/km.6/2014. Peraturan ini dalam kategori keputusan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan … Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5533);. 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang. Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik. Indonesia … Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang […]

Read More

Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 98/kmk.01/2006

Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 98/kmk.01/2006. Peraturan ini dalam kategori keputusan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/KMK.01/2006 TENTANG ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern, telah ditetapkan adanya Account Representative […]

Read More

Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 567/kmk.04/2000

keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 567/kmk.04/2000. Peraturan ini dalam kategori keputusan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 567/KMK.04/2000 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan […]

Read More

Keputusan menteri keuangan nomor 312/kmk.01/2011

keputusan menteri keuangan nomor 312/kmk.01/2011; KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 312/KMK.01/2011 TENTANG NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani, perlu dilakukan penyatuan nilai-nilai yang ada dan tersebar di masing-masing unit eselon I Kementerian Keuangan; b. bahwa sehubungan dengan penyatuan […]

Read More