peraturan menteri keuangan tentang jasa akuntan publik; Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR … /PMK.01/2016
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG AKUNTAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2),
Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (5), Pasal 14
ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat
(3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23, Pasal 25 ayat (3), Pasal 27
ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat
(5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3), Pasal 50,
Pasal 51 ayat (8), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Pasal
Pasal 6 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan
Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2015tentang Praktik Akuntan Publik, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan UndangUndang
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
– 2 –
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5251);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 79 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5690).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG AKUNTAN PUBLIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk
memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.
2. Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah
memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan
untuk memberikan jasa sekurang-kurangnya jasa audit atas informasi
keuangan historis.
– 3 –
3. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan
usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.
4. Izin Cabang KAP adalah izin pendirian cabang KAP yang ditetapkan oleh
Menteri.
5. Izin Cabang Khusus KAP adalah izin pendirian Cabang Khusus KAP
yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha persekutuan.
7. Pihak Terasosiasi adalah Rekan KAP yang tidak menandatangani
laporan pemberian jasa, pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian
jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa.
8. Organisasi Audit Indonesia, yang selanjutnya disingkat OAI, adalah
organisasi di Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama antar-KAP.
9. Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disingkat KAPA, adalah
badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA
berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di
bidang jasa audit atas informasi keuangan historis.
10. Organisasi Audit Asing, yang selanjutnya disingkat OAA, adalah
organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya
terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha
sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan
historis.
11. Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi Akuntan
Publik yang bersifat nasional.
12. Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat SPAP,
adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib
dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
13. Pendidikan Profesional Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut PPL,
adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan
– 4 –
Publik yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga dan
meningkatkan kompetensi.
14. Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu yang
selanjutnya disebut Cuti Profesi adalah persetujuan dari Menteri kepada
Akuntan Publik untuk tidak memberikan jasa asurans untuk sementara
waktu.
15. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Akuntan Publik.
16. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2015 tentang Praktik Akuntan Publik.
17. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
keuangan.
18. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPPK
adalah unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan
fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan
Publik.
Bab II
Perizinan Akuntan Publik
Bagian Kesatu
Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik
Pasal 2
(1) Izin Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
(2) Izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
(3) Izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
– 5 –
Pasal 3
(1) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang
sah;
b. berpengalaman memberikan jasa asurans;
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin
Akuntan Publik;
f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan
oleh Menteri;
h. tidak berada dalam pengampuan;
i. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan sehat
fisik dan mental dari dokter rumah sakit; dan
j. telah membayar biaya izin Akuntan Publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan masih berlaku
sesuai dengan ketentuan Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
(3) Pengalaman jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi paling sedikit 1000 (seribu) jam jasa audit atas informasi
keuangan historis dalam 7 (tujuh) tahun terakhir dengan paling sedikit
500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi
perikatan audit atas informasi keuangan historis serta memiliki surat
keterangan pengalaman hasil penilaian dari Asosiasi Profesi Akuntan
Publik.
– 6 –
(4) Dalam hal pengalaman jasa audit atas informasi keuangan historis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terpenuhi 90% (sembilan
puluh per seratus), pengalaman jasa lainnya yang berkaitan dengan
akuntansi, keuangan, dan manajemen dapat dipertimbangkan sebagai
pelengkap.
Pasal 4
(1) Untuk memperoleh izin Akuntan Publik, seseorang harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan
melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan dokumen
pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Akuntan Publik mendapatkan Nomor Registrasi Akuntan Publik dalam
hal Izin Akuntan Publik diterbitkan.
Bagian Kedua
Perizinan untuk Akuntan Publik Asing
Pasal 5
(1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan
Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan
antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal Akuntan
Publik Asing tersebut.
(2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
memiliki izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku;
b. memiliki NPWP;
– 7 –
c. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin
sebagai akuntan publik di negara asalnya maupun di Indonesia;
d. tidak pernah dipidana;
e. tidak berada dalam pengampuan;
f. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan
dengan lulus Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan nilai
kelulusan paling rendah tingkat madya;
g. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang
Indonesia yang dibuktikan dengan lulus ujian bidang perpajakan
dan hukum dagang Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi
Profesi Akuntan Publik;
h. berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans sebagai
Rekan yang bertanggung jawab (partner in charge) dalam perikatan
audit atas informasi keuangan historis paling sedikit 100 (seratus)
perikatan dalam 7 (tujuh) tahun terakhir yang dinyatakan dalam
suatu hasil penilaian oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
i. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan sehat
fisik dan mental dari dokter rumah sakit di Indonesia;
j. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara
Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal Akuntan Publik
Asing tersebut; dan
k. telah membayar biaya izin Akuntan Publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
(1) Untuk memperoleh izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan
melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan dokumen
pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
– 8 –
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Akuntan Publik Asing yang memperoleh izin Akuntan Publik
mendapatkan Nomor Registrasi Akuntan Publik.
Bagian Ketiga
Perpanjangan Izin Akuntan Publik
Pasal 7
(1) Menteri menetapkan perpanjangan izin Akuntan Publik.
(2) Perpanjangan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
(3) Untuk memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis
kepada Menteri c.q. Kepala PPPK, dengan persyaratan sebagai berikut:
a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
c. tidak berada dalam pengampuan;
d. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan sehat
fisik dan mental dari dokter rumah sakit;
e. menjaga kompetensi dengan mengikuti PPL dengan memperoleh
paling sedikit 120 (seratus dua puluh) Satuan Kredit PPL (SKP)
dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang 12 (dua belas) SKP diantaranya
merupakan PPL yang didalamnya terdapat penilaian pemahaman
materi;
f. telah membayar biaya perpanjangan izin Akuntan Publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
g. telah melunasi kewajiban pembayaran denda, dalam hal Akuntan
Publik yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa
denda.
(4) Dalam hal Akuntan Publik sedang menjalani Cuti Profesi, persyaratan
– 9 –
menjaga kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
dikecualikan dengan hanya memperoleh paling sedikit 40 (empat puluh)
SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir yang 4 (empat) SKP diantaranya
merupakan PPL yang didalamnya terdapat penilaian pemahaman
materi.
Pasal 8
(1) Akuntan Publik harus mengajukan permohonan perpanjangan izin
paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin Akuntan Publik
berakhir.
(2) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin
paling cepat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum izin Akuntan
Publik berakhir.
(3) Dalam hal tanggal terakhir permohonan perpanjangan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, permohonan
perpanjangan izin dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(4) Dalam hal Akuntan Publik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat mengajukan
perpanjangan izin sampai dengan tanggal berakhirnya izin Akuntan
Publik, dengan dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin
sampai dengan masa berlakunya izin berakhir, izin Akuntan Publik
yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.
(6) Akuntan Publik yang izinnya telah dinyatakan tidak berlaku
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan
izin Akuntan Publik yang baru dengan memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 atau Pasal 5 dan
Pasal 6.
– 10 –
Pasal 9
Untuk memperoleh perpanjangan izin Akuntan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Akuntan Publik harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi
formulir permohonan perpanjangan izin dan melampirkan dokumen
pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 10
(1) Perpanjangan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
permohonan perpanjangan izin diterima secara lengkap dan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Permohonan perpanjangan izin Akuntan Publik yang dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan diberitahukan secara
tertulis oleh Kepala PPPK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(3) Pemohon dapat melengkapi permohonan yang dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), paling lama sampai dengan masa izin Akuntan Publik berakhir.
(4) Akuntan Publik yang tidak memenuhi kelengkapan permohonan
dan/atau persyaratan sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), izin Akuntan Publik yang bersangkutan
dinyatakan tidak berlaku.
Bagian Keempat
Cuti Profesi Akuntan Publik
Pasal 11
(1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan Cuti Profesi.
– 11 –
(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri.
(3) Persetujuan Cuti Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
(4) Jangka waktu Cuti Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diberikan paling lama sampai berakhir masa berlakunya izin.
Pasal 12
(1) Untuk mengajukan permohonan Cuti Profesi, Akuntan Publik harus
mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK,
dengan persyaratan sebagai berikut:
a. menyampaikan alasan, jangka waktu, dan alamat selama menjalani
Cuti Profesi;
b. menyampaikan fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Akuntan
Publik yang masih berlaku;
c. menyampaikan surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Akuntan
Publik;
d. menyampaikan surat rekomendasi dari Pemimpin KAP bagi KAP
yang berbentuk selain perseorangan;
e. telah melunasi kewajiban pembayaran denda, dalam hal Akuntan
Publik yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa
denda; dan
f. telah menyelesaikan perikatan profesional.
(2) Untuk memperoleh persetujuan Cuti Profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1), Akuntan Publik harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan
melengkapi formulir permohonan cuti profesi dan melampirkan
dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
– 12 –
Pasal 13
(1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan persetujuan
pengaktifan kembali sebelum masa Cuti Profesi berakhir kepada
Menteri.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala PPPK atas nama Menteri.
(3) Untuk mengajukan permohonan persetujuan pengaktifan kembali
sebelum Cuti Profesi berakhir, Akuntan Publik harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK, dengan
persyaratan telah mengikuti PPL paling sedikit 40 SKP dalam 2 (dua)
tahun terakhir, yang meliputi:
a. paling sedikit sesuai ketetuan pada dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(4); dan
b. paling sedikit 4 (empat) SKP diantaranya merupakan PPL yang
didalamnya terdapat penilaian pemahaman materi
(4) Untuk mendapatkan persetujuan pengaktifan kembali sebelum masa
Cuti Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik
harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala
PPPK dengan melengkapi formulir dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
(1) Akuntan Publik yang sedang menjalani Cuti Profesi wajib:
a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan
oleh Menteri; dan/atau
b. menjaga kompetensi melalui PPL.
(2) Akuntan Publik yang sedang menjalani Cuti Profesi dilarang:
a. menandatangani perikatan jasa asurans;
b. menandatangani laporan pemberian jasa asurans; dan/atau
c. memiliki KAP perseorangan atau menjadi Pemimpin KAP.
– 13 –
(3) Akuntan Publik yang sedang menjalani Cuti Profesi diizinkan untuk:
a. rangkap jabatan;
b. tidak berdomisili di Indonesia;
c. menjadi Rekan pada KAP;
d. menjadi Akuntan Publik tanpa KAP; dan/atau
e. memberikan jasa non-asurans dalam hal Akuntan Publik menjadi
Rekan pada KAP.
Bagian Kelima
Pendidikan Profesional Berkelanjutan Akuntan Publik
Pasal 15
(1) Akuntan Publik wajib menjaga kompetensi dengan mengikuti
Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan
dan/atau diakui oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan/atau PPPK.
(2) Jumlah satuan kredit yang wajib diikuti oleh Akuntan Publik setiap
tahun paling sedikit berjumlah 40 (empat puluh) Satuan Kredit PPL
(SKP).
(3) Pemenuhan 40 (empat puluh) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sebagai berikut:
a. seluruhnya diperoleh dari PPL terstruktur yang diselenggarakan
oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan/atau PPPK; atau
b. paling sedikit 30 (tiga puluh) SKP yang diperoleh dari PPL
terstruktur yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan
Publik dan/atau PPPK dan sisanya diperoleh dari PPL tidak
terstruktur yang telah diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan
Publik.
(4) Jumlah SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
mencakup:
a. 4 (empat) SKP yang diselenggarakan oleh PPPK dan/atau Asosiasi
Profesi Akuntan Publik diantaranya berkaitan dengan pembinaan
– 14 –
dan pengawasan Akuntan Publik dan/atau KAP; dan
b. 20 (dua puluh) SKP yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi
Akuntan Publik berkaitan dengan akuntansi dan/atau jasa
asurans.
(5) Kewajiban jumlah SKP yang harus diikuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikecualikan bagi Akuntan Publik yang baru memperoleh izin
pada tahun berjalan.
(6) Pengecualian bagi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan PPL yang telah
diikuti.
(7) Bagi Akuntan Publik yang sedang menjalani cuti profesi, kewajiban
PPL yang harus diikuti sebanyak 40 (empat puluh) SKP dalam 2 (dua)
tahun sebelum masa cuti profesi berakhir, yang meliputi:
a. paling sedikit sesuai ketetuan pada dimaksud pada ayat (4); dan
b. paling sedikit 4 (empat) SKP diantaranya merupakan PPL yang
didalamnya terdapat penilaian pemahaman materi.
(8) Dalam hal Akuntan Publik memperoleh lebih dari 40 (empat puluh)
SKP pada tahun berjalan, paling banyak 10 SKP yang memenuhi
ketentuan ayat (4) huruf b dapat diperhitungkan dalam perolehan
jumlah satuan kredit untuk tahun takwim berikutnya.
Bagian Keenam
Tata Cara Pelaporan Akuntan Publik
Pasal 16
(1) Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan realisasi Pendidikan
Profesional Berkelanjutan tahunan dengan lengkap kepada Menteri c.q.
Kepala PPPK paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya
dengan menggunakan formulir Laporan Realisasi Pendidikan
Profesional Berkelanjutan pada Lampiran VI yang merupakan bagian
– 15 –
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diserahkan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.
Pasal 17
(1) Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada
Menteri c.q. Kepala PPPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak:
a. menjadi Rekan pada KAP;
b. perubahan alamat Akuntan Publik;atau
c. mengundurkan diri dari KAP.
(2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Bagian Ketujuh
Tidak Berlakunya dan Pencabutan Izin Akuntan Publik
Pasal 18
(1) Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. Akuntan Publik meninggal dunia; atau
b. Izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.
(2) Tidak berlakunya izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Penetapan tidak berlakunya izin Akuntan Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas
nama Menteri.
(4) Kepala PPPK mengumumkan tidak berlakunya izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui situs web.
– 16 –
Pasal 19
(1) Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal Akuntan Publik:
a. mengajukan permohonan pengunduran diri;
b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin;
c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan
ketentuan Undang-Undang;
e. berada dalam pengampuan; atau
f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau
pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin
Akuntan Publik.
(2) Pencabutan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 20
(1) Untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, Akuntan Publik harus telah
menyelesaikan seluruh perikatan profesional dengan entitas.
(2) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetujui, Menteri menerbitkan keputusan pencabutan izin
Akuntan Publik.
(3) Penetapan pencabutan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
(4) Untuk memperoleh persetujuan permohonan pengunduran diri sebagai
Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akuntan Publik
harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala
PPPK dengan melengkapi formulir permohonan pengunduran diri
sebagai Akuntan Publik dan melampirkan dokumen pendukung
– 17 –
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 21
(1) Penetapan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf f ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.
(2) Penetapan pencabutan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
Pasal 22
(1) Penetapan pencabutan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan
Keputusan Menteri setelah terdapat keputusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap.
(2) Penetapan pencabutan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
Bab II
Pendirian Kantor Akuntan Publik
Bagian Kesatu
Rekan Non Akuntan Publik
Pasal 23
(1) Setiap orang yang akan menjadi Rekan non-Akuntan Publik pada KAP
wajib mendaftar kepada Menteri.
(2) Menteri menerbitkan surat tanda terdaftar sebagai Rekan Non-Akuntan
Publik.
– 18 –
(3) Surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
(4) Untuk dapat memperoleh surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2),seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1(S-1) atau yang setara;
b. berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlian
yang mendukung profesi Akuntan Publik;
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. memiliki NPWP;
e. telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yang
diselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; dan
f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(5) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara
lain informasi teknologi, pemasaran, penilaian dan aktuaria.
Pasal 24
(1) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagai Rekan Non-Akuntan
Publik, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis kepada
Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin
dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(2) Rekan Non-Akuntan Publik mendapatkan Nomor Registrasi Rekan NonAkuntan
Publik dalam hal surat tanda terdaftar sebagai Rekan NonAkuntan
Publik diterbitkan.
– 19 –
Pasal 25
(1) Rekan Non Akuntan Publik wajib mengikuti PPL yang diselenggarakan
oleh PPPK dan/atau Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang berkaitan
dengan pembinaan dan pengawasan, kode etik dan/atau pengendalian
mutu KAP paling sedikit 4 (empat) SKP.
(2) Rekan Non Akuntan Publik wajib melaporkan pemenuhan kewajiban
PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPPK paling lambat
akhir bulan Januari tahun berikutnya.
(3) Kewajiban jumlah SKP yang harus diikuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan bagi Rekan Non-Akuntan Publik yang baru
terdaftar pada tahun berjalan.
(4) Pengecualian bagi Rekan Non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan PPL
yang telah diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Menteri mengenakan sanksi terhadap Rekan Non-Akuntan Publik dalam
hal tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada ayat (1) dan
ayat (2).
(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa peringatan,
pembekuan atau pembatalan status terdaftar.
(7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala
PPPK atas nama Menteri.
Pasal 26
(1) Surat tanda terdaftar Rekan non-Akuntan Publik dinyatakan tidak
berlaku dalam hal:
a. Rekan Non-Akuntan Publik meninggal dunia;
b. Status rekan Non-Akuntan Publik berubah menjadi Rekan Akuntan
Publik; atau
c. Rekan Non-Akuntan Publik mengundurkan diri sebagai Rekan NonAkuntan
Publik.
– 20 –
(2) Tidak berlakunya surat tanda terdaftar Rekan non-Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama
Menteri.
Bagian Kedua
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik
Pasal 27
(1) Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri.
(2) Izin usaha KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
Pasal 28
(1) KAP dapat berbentuk usaha:
a. perseorangan;
b. persekutuan perdata;
c. firma; atau
d. bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan
Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.
(2) Menteri menetapkan bentuk usaha lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d sebagai bentuk usaha KAP.
Pasal 29
(1) KAP yang berbentuk badan usaha perseorangan hanya dapat didirikan
dan dikelola oleh seorang Akuntan Publik berkewarganegaraan
Indonesia yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin KAP.
(2) KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan perdata, atau firma
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b dan huruf c
hanya dapat didirikan dan dikelola oleh paling sedikit 2 orang Akuntan
– 21 –
Publik dan 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan
Publik.
Pasal 30
(1) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha KAP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang
berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memiliki NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan;
c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional
pemeriksa di bidang akuntansi yang merupakan pegawai tetap;
d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu yang mengacu pada
Standar Profesional Akuntan Publik;
e. membuat surat pernyataan bermeterai cukup bagi bentuk usaha
perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
i. alamat Akuntan Publik;
ii. nama dan domisili kantor; dan
iii. maksud dan tujuan pendirian kantor;
f. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi
bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf
b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:
i. nama Rekan;
ii. nama pemimpin KAP;
iii. alamat Rekan;
iv. bentuk usaha;
v. nama dan domisili usaha;
vi. maksud dan tujuan pendirian kantor;
vii. hak dan kewajiban sebagai Rekan;
viii. pengaturan tentang tanggung jawab atas mutu dan tata kelola
– 22 –
KAP;
ix. kesepakatan mengenai penyimpanan kertas kerja dalam hal
KAP membubarkan diri; dan
x. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara
Rekan.
g. telah membayar biaya perizinan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kantor atau tempat untuk menjalankan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a harus terisolasi dari kegiatan lain, yaitu:
a. akses yang terpisah dengan kegiatan lain; dan
b. ruangan tidak tercampur dengan kegiatan usaha lain.
(3) Tenaga kerja profesional pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang berpendidikan paling
rendah sarjana di bidang akuntansi dan 1 (satu) orang berpendidikan
paling rendah diploma III (D-III) di bidang akuntansi.
Pasal 31
(1) Untuk memperoleh izin usaha KAP, Akuntan Publik yang akan
bertindak sebagai Pemimpin KAP harus mengajukan permohonan
tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir
permohonan izin dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(2) KAP mendapatkan Nomor Registrasi KAP dalam hal Izin Usaha KAP
diterbitkan.
– 23 –
Bagian Ketiga
Penamaan Kantor Akuntan Publik
Pasal 32
(1) KAP yang berbentuk usaha perseorangan harus menggunakan nama
dari Akuntan Publik yang mendirikan dan mengelola KAP tersebut.
(2) KAP yang berbentuk usaha selain bentuk usaha perseorangan harus
menggunakan nama salah seorang atau beberapa Akuntan Publik yang
merupakan Rekan pada KAP tersebut.
(3) KAP hanya dapat mencantumkan kata “& Rekan” dalam hal KAP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggunakan nama seluruh
Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada KAP.
(4) Dalam hal nama Akuntan Publik lebih dari 1 (satu) kata, nama KAP
harus menggunakan paling sedikit 1 (satu) kata yang merupakan bagian
dari nama lengkap Akuntan Publik dimaksud.
(5) KAP dapat menggunakan nama Akuntan Publik yang telah meninggal
dunia sebagai nama atau bagian nama KAP sepanjang mendapat
persetujuan tertulis yang disahkan dengan Akta Notaris dari ahli waris
Akuntan Publik yang meninggal dunia tersebut.
(6) KAP dapat menggunakan nama Akuntan Publik yang telah
mengundurkan diri sebagai Akuntan Publik sebagai nama atau bagian
nama KAP sepanjang mendapat persetujuan tertulis yang disahkan
dengan Akta Notaris dari yang bersangkutan.
(7) Nama KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5)
dan/atau ayat (6) hanya dapat digunakan oleh satu KAP.
(8) Dalam hal terdapat kesamaan nama Akuntan Publik yang telah
digunakan oleh KAP lain, nama KAP yang mengajukan permohonan KAP
selanjutnya dapat menggunakan nama Akuntan Publik dengan
menambahkan nama keluarga.
– 24 –
Pasal 33
(1) Setiap perubahan nama KAP wajib mendapat izin dari Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal atas nama Menteri.
(3) KAP yang telah mendapatkan izin perubahan nama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai kelanjutan KAP yang lama
dalam hal:
a. tidak terdapat perubahan susunan rekan; atau
b. terdapat perubahan susunan rekan, namun lebih dari 50% (lima
puluh per seratus) jumlah Rekan Akuntan Publik pada KAP
dimaksud merupakan Rekan pada KAP yang lama.
(4) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menggunakan Nomor
Registrasi KAP yang lama.
Pasal 34
(1) Persyaratan untuk mendapatkan izin perubahan nama KAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan; dan
b. membuat surat pernyataan bermeterai cukup bagi bentuk usaha
perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit perubahan
nama KAP dan domisili KAP; atau
c. memiliki akta perubahan nama KAP yang disahkan oleh notaris bagi
bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf
b, huruf c atau huruf d.
(2) Untuk memperoleh izin perubahan nama KAP. Akuntan Publik yang
bertindak sebagai Pemimpin KAP harus mengajukan permohonan
tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir
permohonan izin dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
– 25 –
Bagian Keempat
Izin Cabang Kantor Akuntan Publik
Pasal 35
(1) Izin Cabang KAP diberikan oleh Menteri.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala PPPK atas nama Menteri.
(3) Cabang KAP hanya dapat didirikan dan dikelola oleh KAP yang
berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
huruf b, huruf c, atau huruf d.
Pasal 36
(1) Persyaratan untuk mendapatkan izin Cabang KAP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut:
a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang
yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memiliki pemimpin Cabang KAP yang berdomisili sesuai dengan
domisili Cabang KAP;
c. memiliki NPWP Cabang KAP;
d. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional
pemeriksa di bidang akuntansi yang merupakan pegawai tetap;
e. membuat kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan mengenai
pendirian cabang yang disahkan oleh notaris; dan
f. telah membayar biaya izin pendirian Cabang KAP sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kantor atau tempat untuk menjalankan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a harus terisolasi dari kegiatan lain, yaitu:
a. akses yang terpisah dengan kegiatan lain; dan
b. ruangan tidak tercampur dengan kegiatan usaha lain.
– 26 –
(3) Tenaga kerja profesional pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang berpendidikan paling
rendah sarjana di bidang akuntansi dan 1 (satu) orang berpendidikan
paling rendah diploma III (D-III) di bidang akuntansi.
Pasal 37
(1) Untuk memperoleh izin Cabang KAP, Pemimpin KAP harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan
melengkapi formulir permohonan izin cabang KAP dan melampirkan
dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.
(2) Cabang KAP mendapatkan Nomor Registrasi Cabang KAP dalam hal Izin
Cabang KAP diterbitkan.
Bagian Kelima
Izin Cabang Khusus Kantor Akuntan Publik
Pasal 38
(1) Dalam rangka pengembangan profesi Akuntan Publik, KAP yang
berbadan usaha selain perseorangan dapat mendirikan Cabang Khusus
KAP.
(2) Jumlah Cabang Khusus KAP yang dapat didirikan oleh KAP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan Rekan
Akuntan Publik pada KAP yang bersangkutan.
(3) Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
1 (satu) orang yang memiliki sertifikat kompetensi tingkat profesional
yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
(4) KAP harus menunjuk Rekan Akuntan Publik sebagai penanggung jawab
mutu Cabang Khusus KAP.
– 27 –
(5) Rekan Akuntan Publik hanya dapat ditunjuk sebagai penanggung jawab
mutu Cabang Khusus KAP untuk paling banyak 1 (satu) Cabang
Khusus KAP.
(6) Akuntan Publik yang merupakan penanggung jawab mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) melakukan supervisi terhadap Cabang Khusus
KAP yang menjadi tanggung jawabnya.
Pasal 39
(1) Izin Cabang Khusus KAP diberikan oleh Menteri.
(2) Izin Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
Pasal 40
(1) Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
hanya dapat didirikan di kota atau kabupaten tertentu yang ditetapkan
oleh Kepala PPPK.
(2) KAP tidak dapat mendirikan Cabang Khusus KAP di kota atau
kabupaten yang sama dengan KAP atau Cabang KAP berada.
(3) Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun harus ditingkatkan
menjadi Cabang KAP dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri ini.
(4) Dalam hal ketentuan pada ayat (3) tidak terpenuhi, Menteri mencabut
izin Cabang Khusus KAP.
(5) Pencabutan izin Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
– 28 –
Pasal 41
(3) Persyaratan untuk mendapatkan izin Cabang Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut:
a. Mempunyai kantor atau tempat yang layak untuk menjalankan
usaha Cabang Khusus.
b. Memiliki pemimpin Cabang Khusus KAP yang:
i. memiliki sertifikat kompetensi tingkat profesional yang
diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
ii. merupakan anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
iii. tidak merangkap sebagai pemimpin Cabang Khusus KAP lain;
iv. berdomisili sesuai dengan domisili Cabang Khusus KAP;
v. memiliki surat penunjukkan dari KAP sebagai pemimpin
Cabang Khusus.
c. memiliki Akuntan Publik yang menjadi penanggung jawab mutu
Kantor Cabang Khusus KAP;
d. memiliki NPWP Cabang Khusus KAP;
e. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kerja profesional
dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D III)
Akuntansi; dan
f. memiliki persetujuan seluruh rekan KAP mengenai pendirian
Cabang Khusus KAP.
(4) Kantor atau tempat menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a harus terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2).
Pasal 42
Untuk memperoleh izin Cabang Khusus KAP, Pemimpin KAP harus
mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan
melengkapi formulir permohonan izin Cabang Khusus KAP dan
melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam
– 29 –
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan
Menteri ini.
Bab III
Pengelolaan Kantor Akuntan Publik
Bagian Kesatu
Pengunduran Diri Akuntan Publik dari KAP
Pasal 43
(1) Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada suatu KAP, dapat
mengajukan permohonan pengunduran diri dari KAP.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai
dengan alasan dan ditujukan kepada KAP dengan tembusan yang
disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala PPPK.
(3) KAP harus merespon pengunduran diri Akuntan Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan
puluh) hari sejak tanggal surat diterima oleh KAP atau PPPK.
(4) KAP hanya dapat menolak surat pengunduran diri Akuntan Publik
apabila Akuntan Publik belum menyelesaikan perikatan dengan klien.
(5) Akuntan Publik dinyatakan telah menyelesaikan seluruh perikatan
profesional sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan
Pemerintah.
(6) Dalam hal KAP menolak surat pengunduran diri Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), surat penolakan pengunduran
diri ditujukan kepada Akuntan Publik yang bersangkutan dengan
tembusan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala
PPPK.
(7) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari KAP tidak
merespon permohonan Akuntan Publik, permohonan pengunduran diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui oleh KAP.
– 30 –
(8) Pengunduran diri Akuntan Publik dinyatakan efektif per tanggal akta
notaris tentang perubahan susunan Rekan atau 91 (sembilan puluh
satu) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima oleh KAP atau
PPPK, mana yang lebih cepat.
(9) KAP wajib mengubah akta notaris atas perubahan susunan Rekan
karena pengunduran diri Akuntan Publik tersebut.
Bagian Kedua
Perubahan Susunan Rekan
Pasal 44
(1) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk selain bentuk usaha
perseorangan dapat melakukan perubahan susunan rekan.
(2) Perubahan susunan rekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. harus didukung dengan akta yang disahkan oleh notaris; dan
b. efektif berlaku pada tanggal akta perubahan susunan rekan
disahkan oleh notaris.
(3) KAP yang melakukan perubahan susunan dinyatakan sebagai
kelanjutan KAP yang lama dalam hal lebih dari 50% (lima puluh per
seratus) Rekan Akuntan Publik pada KAP dimaksud merupakan Rekan
pada KAP yang lama.
(4) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menggunakan Nomor
Registrasi KAP yang lama.
– 31 –
Bagian Ketiga
Perubahan Pemimpin KAP
Pasal 45
(1) KAP yang berbentuk selain bentuk usaha perseorangan dapat
melakukan perubahan pemimpin KAP.
(2) Perubahan pemimpin KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disetujui oleh sebagian besar Rekan pada KAP
Bagian Keempat
Perubahan Domisili
Pasal 46
(1) Akuntan Publik yang merupakan pemimpin KAP dan/atau Cabang KAP
harus berdomisili di dalam provinsi yang sama dengan domisili KAP
dan/atau Cabang KAP.
(2) Dikecualikan dari ketentuan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bagi Akuntan Publik yang berdomisili di kota atau kabupaten yang
berdekatan dengan provinsi dimana KAP dan/atau Cabang KAP berada.
Pasal 47
(1) Setiap perubahan domisili KAP dan/atau Cabang KAP wajib mendapat
izin dari Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal atas nama Menteri.
(3) KAP yang telah mendapatkan izin perubahan domisili sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai kelanjutan KAP yang lama.
(4) KAP yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap
menggunakan Nomor Registrasi KAP yang lama.
– 32 –
Pasal 48
(1) Persyaratan untuk mendapatkan izin perubahan domisili KAP dan/atau
Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) adalah
sebagai berikut:
a. memiliki NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan; dan
b. memiliki bukti kepemilikan, sewa atau hak pakai kantor disertai
dengan denah ruangan dan foto kantor yang menunjukkan kantor
terisolasi dari kegiatan lain.
(2) Untuk memperoleh izin perubahan domisili KAP dan/atau Cabang KAP,
Akuntan Publik yang bertindak sebagai Pemimpin KAP harus
mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK
dengan melengkapi formulir permohonan perubahan domisili dan
melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Kelima
Tenaga Kerja Profesional Asing
Pasal 49
(1) KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
(2) Untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja profesional asing, KAP harus
memperoleh surat rekomendasi dari Menteri.
(3) Surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja profesional asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas
nama Menteri.
– 33 –
Pasal 50
(1) Persyaratan untuk memperoleh surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. komposisi tenaga kerja profesional asing yang akan dipekerjakan
paling 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerja profesional
untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP.
b. tenaga kerja profesional asing yang akan dipekerjakan memiliki
kompetensi yang diperlukan oleh KAP namun belum atau jarang
tersedia di Indonesia.
(2) Untuk memperoleh surat rekomendasi, Pemimpin KAP harus
mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK
dengan melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan
dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keenam
Pemberian Jasa dan Tanggung Jawab Kertas Kerja
Pasal 51
Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib:
a. melalui KAP;
b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan; dan
c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja
tersebut.
– 34 –
Pasal 52
(1) Akuntan Publik dalam memberikan jasa harus berdasarkan surat
perikatan pemberian jasa.
(2) Surat perikatan pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat antara Akuntan Publik yang mewakili KAP dengan klien.
(3) Surat perikatan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai
dengan SPAP dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi
Akuntan Publik.
(4) Dalam hal perikatan merupakan perikatan audit atas informasi
keuangan historis, selain memenuhi ketentuan pada ayat (3), perikatan
mencantumkan klausul bahwa klien mengizinkan laporan keuangan
yang telah diaudit untuk disampaikan kepada Menteri.
(5) Dalam pelaksanaan perikatan asurans, KAP dan Cabang KAP harus
menyelenggarakan catatan jam kerja Akuntan Publik dan tenaga kerja
profesional pemeriksa untuk tiap perikatan asurans.
Pasal 53
(1) Dalam memberikan jasa asurans, Akuntan Publik dan KAP wajib
menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan.
(2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,
apabila :
a. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan
keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau
memperoleh manfaat ekonomis dari klien yaitu :
1. memiliki investasi baik secara langsung maupun tidak langsung
di klien;
2. memiliki kepemilikan bersama dengan klien;
3. memiliki hubungan usaha yang material dengan klien; atau
4. merangkap sebagai:
i. pimpinan, direksi, pengurus; atau
– 35 –
ii. orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan
dan/atau akuntansi di klien;
b. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai hubungan
kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang
menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi
pada klienberupa suami, istri, anak, orang tua, atau saudara
kandung; dan/atau
c. Akuntan Publik memberikan jasa asurans dan jasa non asurans
tertentu untuk periode atau tahun buku yang sama.
(3) Hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3
dikecualikan dalam hal Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi:
a. memberikan jasa kepada klien; atau
b. merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam
rangka menunjang kegiatan rutin.
(4) Jasa non asurans tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
berupa:
a. Jasa pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan
akuntansi klien atau laporan keuangan untuk periode atau tahun
buku yang sama;
b. Jasa sistem teknologi informasi keuangan untuk periode atau tahun
buku yang sama;
c. Jasa konsultasi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan
keuanganuntuk tahun buku atau periode yang sama;dan/atau
(5) Akuntan Publik, KAP dan Pihak Terasosiasi juga wajib mematuhi
ketentuan independensi dan benturan kepentingan yang diatur dalam
kode etik profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
– 36 –
Pasal 54
(1) Kesepakatan mengenai penyimpanan kertas kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 huruf c diatur dalam akta pendirian KAP atau
dalam bentuk dokumen lain.
(2) Kesepakatan mengenai penyimpanan kertas kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk mengenai penyimpanan kertas kerja
apabila KAP dibubarkan.
(3) Akuntan Publik dan/atau KAP yang menyimpan kertas kerja wajib
memelihara kertas kerja.
(4) Dalam hal kertas kerja disimpan oleh KAP, KAP dilarang menghalangi
Akuntan Publik yang memberikan jasa untuk mengakses kertas kerja
yang telah dibuatnya ketika Akuntan Publik tersebut sudah tidak
berada di KAP dimana kertas kerja disimpan
(5) Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh
Akuntan Publik dan/atau KAP untuk jangka waktu paling singkat 5
(lima) tahun.
(6) Dalam hal Akuntan Publik memberikan jasa melalui KAP bersama-sama
dengan KAP lain yang tergabung dalam suatu OAI, kertas kerja wajib
disimpan oleh KAP dimana Akuntan Publik yang memberikan jasa
berada.
(7) Dalam hal Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik
yang telah pindah KAP, KAP wajib memberikan akses terhadap kertas
kerja yang disimpan KAP.
Pasal 55
Laporan hasil pemberian jasa yang diterbitkan melalui Cabang Khusus KAP
harus ditandatangani oleh Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada
KAP yang bersangkutan.
– 37 –
Bagian Ketujuh
Tata Cara Pelaporan KAP
Pasal 56
(1) KAP wajib menyampaikan laporan tahunan KAP paling lambat pada
setiap akhir bulan April kepada Menteri c.q. Kepala PPPK, yang terdiri
dari:
a. laporan kegiatan usaha KAP untuk tahun takwim sebelumnya; dan
b. laporan keuangan KAP untuk tahun takwim sebelumnya.
(2) Dalam hal KAP memiliki Rekan warga negara asing dan/atau
mempekerjakan warga negara asing, selain menyampaikan laporan
tahunan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KAP wajib pula
menyampaikan laporan program dan realisasi tahunan program
pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan
akuntansi.
(3) Penyampaian laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a mencakup antara lain:
a. data auditor beserta jumlah jam kerja; dan
b. data klien audit beserta laporan keuangan auditan beserta laporan
auditor independen.
(4) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini secara lengkap dan benar.
(5) Kepala PPPK dapat menugasi pegawai PPPK untuk melakukan
penelitian lapangan guna memverifikasi laporan KAP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy.
– 38 –
Pasal 57
(1) KAP wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri c.q.
Kepala PPPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak:
a. perubahan susunan Rekan;
b. perubahan pemimpin KAP, pemimpin Cabang KAP dan/atau
Cabang Khusus KAP;
c. perubahan domisili pemimpin KAP, pemimpin Cabang KAP dan/atau
Cabang Khusus KAP
d. perubahan alamat KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP;
e. berakhirnya kerjasama dengan OAI, KAPA atau OAA;
f. pencabutan izin KAPA yang melakukan kerja sama dengan KAP oleh
otoritas negara asal KAPA; atau
g. pembubaran OAA yang melakukan kerja sama dengan KAP.
(2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
(3) Kepala PPPK dapat menugasi pegawai PPPK untuk melakukan
penelitian lapangan guna memverifikasi laporan KAP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Bab IV
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha KAP dan Cabang KAP
Bagian Kesatu
Tidak Berlakunya dan Pencabutan Izin KAP
Pasal 58
(1) Izin usaha KAP dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
– 39 –
a. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan
dinyatakan tidak berlaku; atau
b. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dinyatakan tidak
berlaku.
(2) Tidak berlakunya izin KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Penetapan tidak berlakunya izin KAP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
(4) Kepala PPPK mengumumkan tidak berlakunya izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui situs web.
Pasal 59
(1) Izin Usaha KAP dicabut dalam hal:
a. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha
KAP;
b. KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha KAP;
c. pemimpin KAP perseorangan menjalani Cuti Profesi;
d. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut;
e. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut;
f. domisili KAP berubah; atau
g. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang
tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin
usaha KAP.
(2) Penetapan pencabutan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
– 40 –
Pasal 60
Persyaratan untuk mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a adalah sebagai
berikut:
a. membuat surat pernyataan persetujuan sebagian besar rekan KAP
mengenai penutupan KAP;
b. telah menyelesaikan semua perikatan profesional dengan semua klien;
c. telah menyelesaikan pengaturan penyimpanan kertas kerja dan
pemenuhan aspek kerahasiaan informasi klien;
d. menyerahkan fotokopi surat izin usaha KAP; dan
e. menyampaikan laporan kegiatan usaha KAP untuk bulan Januari tahun
berjalan sampai dengan tanggal permohonan penutupan KAP sesuai
dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 61
Permohonan pencabutan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Pemimpin KAP
kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan
pencabutan izin usaha KAP dengan melampirkan dokumen pendukung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 62
(1) Dalam hal izin KAP dicabut karena perubahan domisili sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f, Akuntan Publik dapat
mengajukan permohonan izin usaha KAP sesuai dengan domisili KAP
yang baru.
(2) Izin usaha KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kelanjutan dari izin usaha KAP sebelumnya dengan Nomor Registrasi
KAP yang sama.
– 41 –
Bagian Kedua
Tidak Berlakunya dan Pencabutan Izin Cabang KAP
Pasal 63
(1) Izin Cabang KAP dinyatakan tidak berlaku apabila izin usaha KAP tidak
berlaku
(2) Kepala PPPK atas nama Menteri menetapkan tidak berlakunya izin
Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala PPPK mengumumkan tidak berlakunya izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui situs web.
Pasal 64
(2) Izin Cabang KAP dicabut dalam hal :
a. izin usaha KAP dicabut;
b. tidak terdapat pemimpin Cabang KAP selama 180 (seratus delapan
puluh) hari;
c. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin pendirian
Cabang KAP;
d. Cabang KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin
pendirian cabang KAP;
e. domisili Cabang KAP berubah; atau
f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan
yang tidak benar yang diberikan pada saat pengajuan permohonan
izin pendirian Cabang KAP.
(3) Penetapan pencabutan izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh
Kepala PPPK atas nama Menteri.
– 42 –
Pasal 65
(1) Menteri mencabut izin Cabang KAP dalam hal izin usaha KAP dicabut.
(2) Keputusan Pencabutan izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan Keputusan Pencabutan izin
usaha KAP.
(3) Penetapan pencabutan izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh
Kepala PPPK atas nama Menteri.
Pasal 66
(1) Persyaratan untuk mengajukan permohonan pencabutan izin Cabang
KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c adalah
sebagai berikut:
a. membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup mengenai
penutupan cabang KAP yang ditandatangani oleh Pemimpin KAP;
b. telah menyelesaikan semua perikatan profesional dengan semua
klien Cabang KAP yang ditutup; dan
c. menyerahkan fotokopi surat izin Cabang KAP.
(2) Permohonan pencabutan izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c diajukan secara tertulis oleh Pemimpin
KAP kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir
permohonan pencabutan izin Cabang KAP dengan melampirkan
dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga
Tidak Berlakunya dan Pencabutan Izin Cabang Khusus
– 43 –
Pasal 67
(1) Izin Cabang Khusus KAP dinyatakan tidak berlaku apabila izin usaha
KAP tidak berlaku.
(2) Kepala PPPK atas nama Menteri menetapkan tidak berlakunya izin
Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala PPPK mengumumkan tidak berlakunya izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui situs web.
Pasal 68
(1) Izin Cabang Khusus KAP dicabut dalam hal:
a. izin usaha KAP dicabut;
b. tidak terdapat pemimpin Cabang Khusus KAP selama 180 (seratus
delapan puluh) hari;
c. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin pendirian
Cabang Khusus KAP;
d. Cabang Khusus KAP dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan izin pendirian Cabang Khusus KAP;
e. domisili Cabang Khusus KAP berubah; atau
f. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun Cabang Khusus
KAP tidak ditingkatkan menjadi Cabang KAP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
g. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan
yang tidak benar yang diberikan pada saat pengajuan permohonan
izin pendirian Cabang Khusus KAP.
(2) Penetapan pencabutan izin Cabang Khusus KAP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama
Menteri.
Pasal 69
(1) Persyaratan untuk mengajukan permohonan pencabutan izin Cabang
– 44 –
Khusus KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c
adalah sebagai berikut:
a. membuat surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai
penutupan Cabang Khusus KAP yang ditandatangani oleh
Pemimpin KAP; dan
b. menyerahkan salinan surat izin Cabang Khusus KAP.
(2) Permohonan pencabutan izin Kantor Cabang Khusus KAP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c diajukan secara tertulis oleh
Pemimpin KAP kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi
formulir permohonan pencabutan izin Cabang Khusus KAP dengan
melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bab V
Organisasi Audit Indonesia
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 70
(1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAP lainnya untuk
membentuk suatu jaringan yang disebut OAI.
(2) OAI harus didaftarkan pada Menteri.
(3) Menteri menerbitkan surat tanda terdaftar OAI.
(4) Surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
(5) Penamaan OAI tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau
ketertiban umum dan belum digunakan oleh OAI lain.
– 45 –
Bagian Kedua
Pendaftaran OAI
Pasal 71
Syarat untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagai OAI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) adalah:
a. OAI harus berbentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
b. OAI harus beranggotakan paling sedikit 2 (dua) KAP;
Pasal 72
(1) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagai OAI, Akuntan Publik
harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala
PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan
akta pendirian dan daftar anggota OAI.
(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(3) Akta pendirian OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat
oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit
memuat:
a. nama dan tempat kedudukan OAI;
b. maksud dan tujuan OAI;
c. pengurus OAI;
d. hak dan kewajiban anggota OAI;
e. prosedur penerimaan anggota baru OAI;
f. prosedur pengunduran diri dari OAI;
g. program pendidikan dan pelatihan bagi anggota OAI;
– 46 –
h. pendirian OAI bersifat berkelanjutan;
i. pembubaran OAI;dan
j. prosedur penyelesaian sengketa.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban OAI
Pasal 73
(1) Nama OAI dapat dicantumkan bersama-sama dengan nama KAP.
(2) OAI dapat beranggotakan KAP Asing .
Pasal 74
(1) KAP yang tergabung dalam suatu OAI dapat memberikan jasa dengan
menggunakan sumber daya KAP lain yang merupakan anggota OAI yang
sama dimana KAP tersebut tergabung.
(2) KAP yang merupakan anggota OAI dapat memberikan jasa dengan
menggunakan sumber daya KAP lain yang tergabung dalam OAI dimana
KAP tersebut tergabung.
(3) Pemberian jasa secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. perikatan dalam pemberian jasa dibuat oleh salah satu KAP dengan
klien;
b. kertas kerja disimpan oleh KAP yang melakukan perikatan; dan
c. hal-hal lain ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
Pasal 75
(1) OAI wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri c.q.
Kepala PPPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak:
– 47 –
a. perubahan anggota OAI;
b. perubahan pengurus OAI;
c. perubahan alamat OAI; atau
d. pembubaran OAI;
(2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan formulir dan melampirkan dokumen pendukung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 76
(1) KAP dilarang mencantumkan lebih dari 1 (satu) nama OAI.
(2) KAP yang bukan anggota OAI dilarang mencantumkan nama OAI.
(3) KAP dilarang mencantumkan nama OAI yang tidak memiliki surat tanda
terdaftar.
Bagian Keempat
Pembatalan Surat Tanda Terdaftar OAI
Pasal 77
(1) Menteri membatalkan surat tanda terdaftar OAI apabila:
a. OAI bubar; atau
b. OAI beranggotakan kurang dari 2 (dua) KAP dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan berturut-turut.
(2) Pembatalan surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
– 48 –
Bab VI
KAPA dan OAA
Bagian Kesatu
Pendaftaran KAPA atau OAA
Pasal 78
(1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA.
(2) KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperoleh surat tanda terdaftar dari Menteri.
(3) Surat tanda tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
(4) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), KAPA harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari negara asal KAPA;
b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin
dari negara asal KAPA;
c. telah menjalani reviu mutu yang dilakukan oleh regulator dan/atau
asosiasi profesi negara asal KAPA; dan
d. telah membayar biaya pendaftaran KAPA sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(5) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), OAA harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki kompetensi dalam bidang asurans;
b. terdaftar di suatu negara;
c. mempunyai anggota paling sedikit 5 (lima) KAPA;
d. mempunyai program pelatihan bagi anggotanya;
e. mempunyai standar reviu mutu bagi anggotanya; dan
f. telah membayar biaya pendaftaran OAA sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
– 49 –
(6) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar, KAPA atau OAA mengajukan
permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan
melengkapi formulir permohonan pendaftaran KAPA atau OAA dan
melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXIII dan Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Pembekuan dan Pembatalan Status Terdaftar KAPA atau OAA
Pasal 79
(1) Status terdaftar KAPA dibekukan dalam hal:
a. izin usaha KAPA yang bersangkutan dibekukan di negara asal
KAPA; atau
b. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi administratif
berupa pembekuan izin.
(2) Status terdaftar OAA dibekukan dalam hal KAP yang bekerja sama
dengan OAA dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
(3) Penetapan pembekuan status terdaftar KAPA atau OAA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh
Kepala PPPK atas nama Menteri.
Pasal 80
(1) Status terdaftar KAPA dibatalkan dalam hal:
a. kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit
atas informasi keuangan historis;
b. KAPA tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan;
– 50 –
c. izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut di negara asal KAPA;
d. KAPA melakukan perubahan nama;
e. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi administratif
berupa pencabutan izin; atau
f. KAPA melakukan kerja sama dengan KAP lain.
(2) Status terdaftar OAA dibatalkan dalam hal:
a. kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit
atas informasi keuangan historis;
b. OAA tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan;
c. OAA melakukan perubahan nama;
d. OAA bubar;
e. KAP yang bekerja sama dengan OAA dikenai sanksi administratif
berupa pencabutan izin; atau
f. OAA melakukan kerja sama dengan KAP lain.
(3) Penetapan pembekuan status terdaftar KAPA atau OAA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.
(4) Dalah hal status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan, KAPA atau OAA
dapat mengajukan kembali pendaftaran kembali dengan memenuhi
ketentuan Pasal 78.
(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh
Kepala PPPK atas nama Menteri.
– 51 –
Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Perjanjian Kerja Sama dan Pencantuman Nama
KAP dengan KAPA atau OAA
Pasal 81
(1) KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA
atau OAA bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat
persetujuan Menteri.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala PPPK atas nama Menteri.
(3) Persyaratan untuk memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. KAPA atau OAA telah memiliki surat tanda terdaftar yang ditetapkan
Menteri;
b. KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dan
pencantuman nama dengan KAP lain;
c. Memiliki perjanjian kerja sama dan pencantuman nama antara KAP
dengan KAPA atau OAA yang dibuat oleh dan di hadapan notaris
dalam bahasa Indonesia, yang paling sedikitmemuat klausul
mengenai:
i. bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
ii. penggunaan metodologi yang disepakati bersama antara KAPA
atauOAA dengan KAP;
iii. bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA;
iv. kerja sama bersifat berkelanjutan;
v. mekanisme berakhirnya kerja sama KAP dengan KAPA atau
OAA;
vi. kerja sama pencantuman nama KAPA atau OAA hanya dengan
KAP tersebut. dan
– 52 –
d. telah membayar biaya persetujuan pencantuman nama KAPA atau
OAA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Untuk memperoleh persetujuan kerja sama dan pencantuman nama
KAPA atau OAA, KAP harus mengajukan permohonan tertulis kepada
Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan
persetujuan kerja sama dan pencantuman nama KAPA atau OAA dan
melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 82
(1) Menteri mencabut persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA
apabila:
a. kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA berakhir;
b. status terdaftar KAPA atau OAA dibekukan; atau
c. status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan.
(2) Pencabutan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas
nama Menteri.
Bagian Keempat
Pencantuman Nama dan Logo KAPA atau OAA
Pasal 83
(1) KAP yang telah memperoleh persetujuan kerja sama dan pencantuman
nama KAP dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81 ayat (1) dapat mencantumkan nama dan logo KAPA atau OAA
bersama dengan nama dan logo KAP pada nama kantor, kepala surat,
dokumen, dan media lainnya.
– 53 –
(2) KAP dilarang:
a. mencantumkan nama dan logo KAPA atau OAA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang ukurannya lebih besar dari nama dan
logo KAP.
b. mencantumkan nama dan logo KAPA atau OAA tanpa
mencantumkan nama KAP.
(3) KAP yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak boleh mencantumkan nama KAPA atau OAA dikenakan sanksi
rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu.
Bab IX
Tata Cara Pelaporan Asosiasi Profesi
Pasal 84
(1) Asosiasi Profesi menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan
ujian profesi Akuntan Publik, penyelenggaraan Pendidikan Profesional
Berkelanjutan, serta penyusunan dan penetapan SPAP kepada Menteri.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Menteri c.q. Kepala PPPK.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat
disampaikan pada:
a. Akhir bulan Oktober untuk laporan semester kesatu; dan
b. Akhir bulan April untuk laporan semester kedua.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. Pelaksanaan kewenangan penyusunan dan penetapan SPAP
i. Rencana kegiatan;
ii. Hasil kegiatan;
iii. Ketentuan yang diterbitkan;
iv. Dasar pengambilan simpulan (basis for conclusion) atas
ketentuan yang diterbitkan apabila ada.
– 54 –
b. Pelaksanaan kewenangan ujian profesi akuntan publik
i. Rencana kegiatan;
ii. Jumlah peserta ujian;
iii. Jumlah peserta yang lulus per mata ujian;
iv. Jumlah peserta yang lulus semua mata ujian;
v. Jumlah peserta yang lulus dan berhak memperoleh sertifikat.
c. Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan PPL
i. Rencana pelaksanaan PPL;
ii. Pelaksanaan PPL;
iii. Jumlah peserta PPL per pelaksanaan;
d. Pelaksanaan kewenangan reviu mutu
i. Rencana pelaksanaan reviu mutu;
ii. Hasil pelaksanaan reviu mutu;
iii. Tindak lanjut hasil pelaksanaan reviu mutu.
Bab VIII
Pembinaan dan Pengawasan Profesi
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 85
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan
Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP.
(2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang antara lain:
a. menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan
pembinaan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang
Khusus KAP; dan
– 55 –
b. meminta data dan dokumen terkait dengan pemberian jasa dan
pengelolaan KAP.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup antara lain:
a. konsultansi atau pendampingan untuk meningkatkan kepatuhan
dan kapasitas Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang
Khusus KAP terhadap peraturan perundangan;
b. pemantauan kepatuhan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP,
dan/atau Cabang Khusus KAP terhadap peraturan perundangundangan.
c. tindak lanjut atas sanksi yang dikenakan;
d. penelitian lapangan; dan
e. edukasi publik.
Pasal 86
(1) Dalam rangka pembinaan, Menteri melakukan pengembangan profesi
Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP.
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. memberikan dukungan dalam pengembangan SPAP, PPL dan ujian
profesi Akuntan Publik;
b. melakukan pengembangan kebijakan, kurikulum dan metode PPL
yang sesuai dengan kebutuhan profesi;
c. penyelenggaraan PPL berkaitan dengan pembinaan dan
pengawasan;
d. penyelenggaraan sosialisasi dalam rangka pengembangan profesi
akuntan publik kepada pemangku kepentingan di bidang
akuntansi; dan
e. melaksanakan kegiatan lain dalam rangka pengembangan profesi
Akuntan Publik.
– 56 –
Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran
Pasal 87
(1) Menteri, dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
menerbitkan:
a. izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
b. izin Akuntan Publik bagi Akuntan Publik Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
c. persetujuan atas Cuti Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2);
d. persetujuan pengaktifan kembali sebelum Cuti Profesi berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
e. persetujuan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
f. surat tanda terdaftar sebagai Rekan Non-Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
g. izin usaha KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
h. izin perubahan nama KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1);
i. izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
j. izin Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1);
k. izin perubahan domisili KAP dan/atau Cabang KAP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
l. surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja profesional asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);
m. pencabutan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (1) huruf a;
– 57 –
n. pencabutan izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) huruf c;
o. pencabutan izin Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf c;
p. surat tanda terdaftar OAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (3);
q. surat tanda terdaftar KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (2); dan
r. persetujuan kerja sama dan pencantuman nama KAP dengan KAPA
atau OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1);
sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan
yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
(2) Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi
syarat diberitahukan secara tertulis oleh Kepala PPPK dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(3) Pemohon dapat melengkapi permohonan yang dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak memenuhi persyaratan paling lama 90 (sembilan puluh)
hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan.
(4) Apabila kelengkapan permohonan izin dan/atau persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka permohonan
tidak dapat diproses dan pemohon dapat kembali mengajukan
permohonan baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri ini.
(5) Kepala PPPK dapat menugasi pegawai PPPK untuk melakukan
penelitian lapangan atas permohonan izin usaha KAP, Cabang KAP
dan/atau Cabang Khusus KAP.
– 58 –
Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 88
(1) Menteri berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik,
KAP, Cabang KAP,dan/atau Cabang Khusus KAP
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Kepala PPPK atas nama Menteri.
Pasal 89
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) bertujuan
untuk menilai kepatuhan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, dan/atau
Cabang Khusus KAP terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Akuntan Publik dan peraturan pelaksanaannya.
(2) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kepatuhan
terhadap SPAP, kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan jasa yang diberikan Akuntan Publik, KAP,
Cabang KAP, dan/atau Cabang Khusus KAP.
Pasal 90
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) meliputi:
a. Pemeriksaan Berkala;
b. Pemeriksaan Sewaktu-waktu;
c. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu;
d. Pemeriksaan Lainnya; dan
e. Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada huruf
a, b, c, dan d.
(2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan
– 59 –
tahunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
(3) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah pemeriksaan yang dilakukan apabila:
a. hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut;
b. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c,
huruf d, dan huruf e memerlukan tindak lanjut;
c. terdapat pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti;
dan/atau
d. terdapat informasi yang layak ditindaklanjuti.
(4) Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemeriksaan untuk
mengevaluasi desain dan implementasi Sistem Pengendalian Mutu KAP,
Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP.
(5) Pemeriksaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang tidak termasuk dalam
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf c dan huruf e.
(6) Pemantauan atas pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemeriksaan yang
dilakukan untuk memantau pelaksanaan atas rencana perbaikan yang
disampaikan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang
Khusus KAP.
Pasal 91
(1) Tahapan pemeriksaan meliputi:
a. Pembukaan
b. Pelaksanaan Pemeriksaan
c. Penutup
– 60 –
(2) Tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan
diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis pemeriksaan yang ditetapkan
oleh Kepala PPPK.
Pasal 92
(1) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa berhak:
a. meminta fotokopi dan/atau soft copy serta akses kertas kerja,
laporan, data dan dokumen lainnya untuk kepentingan
pemeriksaan; dan
b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Akuntan Publik
dan Pihak Terasosiasi.
(2) Apabila diperlukan, Pemeriksa dapat meminta keterangan dan/atau
dokumen kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan/atau pihak ketiga
yang memiliki keterkaitan dengan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP,
Cabang Khusus KAP yang menjadi objek pemeriksaan.
Pasal 93
(1) Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan wajib:
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan tembusan
Surat Tugas Pemeriksaan kepada Akuntan Publik, Pemimpin KAP,
Pemimpin Cabang KAP atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang
diperiksa;
b. memperlihatkan Surat Tugas kepada Akuntan Publik dan/atau
Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP atau Pemimpin Cabang
Khusus KAP dan menjelaskan tujuan serta ruang lingkup
pemeriksaan; dan
c. merahasiakan hal-hal atau informasi yang diperoleh selama
melaksanakan pemeriksaan maupun hasil pelaksanaan
pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak
berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
– 61 –
undangan yang berlaku.
(2) Pemeriksa tidak diperkenankan membawa keluar dari KAP kertas kerja
Akuntan Publik dan/atau KAP kecuali salinan atau fotokopinya sebagai
dokumen pendukung hasil pemeriksaan.
Pasal 94
Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, dan/atau Cabang Khusus KAP yang
diperiksa berhak:
a. memperoleh tembusan Surat Tugas dan melihat asli Surat Tugas;
b. memperoleh penjelasan tentang tujuan serta ruang lingkup
pemeriksaan;
c. memberikan tanggapan atas Simpulan sementara hasil pemeriksaan;
dan
d. memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan.
Pasal 95
(1) Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP yang
diperiksa wajib:
a. memberikan akses terhadap kertas kerja, laporan, data dan
dokumen lainnya kepada Pemeriksa untuk kepentingan
pemeriksaan;
b. memberikan fotokopi atau soft copy kertas kerja, laporan, data dan
dokumen lainnya yang diminta oleh Pemeriksa;
c. memberikan keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada
Pemeriksa; dan
d. memenuhi panggilan dari Pemeriksa dalam rangka memberikan
keterangan.
(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pihak Terasosiasi wajib memberikan
keterangan yang diminta oleh Pemeriksa secara lisan dan/atau tertulis.
– 62 –
Pasal 96
(1) Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, Cabang Khusus KAP dan/atau
Pihak Terasosiasi dilarang menolak atau menghindar dilakukannya
pemeriksaan atau menghambat kelancaran pemeriksaan.
(2) Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau
Pemimpin Cabang Khusus KAP dianggap menghindar atau menghambat
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
a. tidak memperlihatkan dan meminjamkan:
i. kertas kerja,
ii. laporan,
iii. dokumen; dan/atau
iv. data lainnya yang diperlukan;
b. tidak memberikan fotokopi dan/atau soft copy dokumen
sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. tidak memenuhi panggilan Pemeriksa, kecuali dengan alasan yang
dapat diterima oleh Pemeriksa;
d. tidak memberikan keterangan yang diperlukan; atau
e. memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan, dokumen
lainnya atau memberikan keterangan yang tidak benar.
Pasal 97
(1) Menteri menugasi Pemeriksa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan.
(2) Penugasan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam bentuk Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala PPPK atas
nama Menteri.
Pasal 98
Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa:
– 63 –
a. melakukan penelusuran dokumen terkait pemeriksaan;
b. melakukan penelusuran kertas kerja;
c. dapat melakukan permintaan keterangan terkait penelusuran dokumen
dan kertas kerja sebagaimana dimaksud pada butir a dan b melalui
wawancara, klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada Akuntan Publik,
Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP, Pemimpin Cabang Khusus KAP
yang diperiksa, Pihak Terasosiasi, dan/atau Asosiasi Profesi Akuntan
Publik;
d. menyampaikan simpulan sementara hasil pemeriksaan secara tertulis
kepada Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP
dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa sebelum
pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan;
e. melakukan pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan dengan
Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau
Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa;
f. dalam pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Akuntan Publik,
Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang
Khusus KAP yang diperiksa dapat memberikan tanggapan tertulis atas
simpulan sementara hasil pemeriksaan;
g. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dituangkan dalam risalah pembahasan hasil pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Pemeriksa, Akuntan Publik, Pemimpin KAP,
Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang
diperiksa.
Pasal 99
(1) Dalam hal Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP
dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan, maka yang
– 64 –
bersangkutan wajib membuat surat pernyataan penolakan beserta
alasan dan bukti pendukungnya.
(2) Apabila Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP
dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa tidak
memenuhi ketentuan ayat (1) atau tidak hadir untuk menandatangani
risalah pembahasan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa
menandatangani secara sepihak risalah pembahasan hasil pemeriksaan.
Pasal 100
(1) Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan.
(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang
KAP dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa dan
Pemeriksa.
(3) Dalam hal Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP
dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa tidak
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Pemeriksa
menetapkan secara sepihak Berita Acara Pemeriksaan.
Pasal 101
(1) Kepala PPPK menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Akuntan Publik,
Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang
Khusus KAP yang diperiksa paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
pemeriksaan berakhir.
(2) Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, Kepala PPPK dapat:
a. meminta Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang
Khusus KAP yang diperiksa untuk membuat rencana perbaikan
yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan
peraturan pelaksanaannya serta SPAP; dan/atau
b. mengenakan sanksi administratif.
– 65 –
(3) Dalam hal Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus
KAP yang diperiksa diminta untuk membuat rencana perbaikan
sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rencana perbaikan wajib
disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil pemeriksaan
disampaikan.
Bagian Keempat
Sanksi Administratif
Pasal 102
(1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan
Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP atas
pelanggaran ketentuan administratif dalam Undang-undang dan
peraturan pelaksanaannya.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu;
d. pembatasan pemberian jasa tertentu;
e. pembekuan izin;
f. pencabutan izin; dan/atau
g. denda.
(4) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf g dilaksanakan oleh Kepala
PPPK atas nama Menteri.
(5) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e, huruf f dan/atau huruf g dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal
atas nama Menteri.
– 66 –
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf
c, huruf d dan huruf e dapat disertai dengan kewajiban untuk
melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.
Pasal 103
(1) Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP yang
dikenai sanksi administratif dan kewajiban melaksanakan perbaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6), harus melaksanakan
dan melaporkan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan kepada
Menteri c.q. Kepala PPPK.
(2) Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP
dikenai sanksi administratif berikutnya dalam hal Akuntan Publik, KAP,
Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP tidak melakukan perbaikan
dan melaporkannya kepada Menteri c.q. Kepala PPPK.
Pasal 104
(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102 ayat (1) mempertimbangkan :
a. bobot pelanggaran terhadap SPAP, kode etik profesi dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan;
b. pelanggaran yang dilakukan pertama kali atau berulang;
c. klien/entitas yang diberikan jasa memiliki akuntabilitas publik;
d. dampak laporan yang diterbitkan terhadap masyarakat;
e. jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri;
f. inisiatif perbaikan; atau
g. pertimbangan lain dalam rangka perlindungan publik dan/atau
pembinaan kepada profesi Akuntan Publik.
– 67 –
(2) Asosiasi Profesi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dapat dimintai
masukan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 ayat (1).
Pasal 105
(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melaksanakan
kewajiban tertentu dikenakan kepada Akuntan Publik yang melanggar
ketentuan:
a. Pasal 25 ayat (1) huruf d atau Pasal 30 ayat (1) huruf f UndangUndang;
b. Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang dalam hal Akuntan Publik
melakukan pelanggaran ringan dalam melaksanakan SPAP, kode etik
profesi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan jasa yang diberikan;
c. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang dalam hal mempekerjakan atau
menggunakan jasa 1 (satu) orang Pihak Terasosiasi yang tercantum
dalam Daftar Orang Tercela;
d. Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan/atau Pasal 15 ayat (4)
Peraturan Menteri ini dalam hal jumlah SKP kurang dari ketentuan.
e. Pasal 15 ayat (6) atau Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri ini dalam
hal tidak melaporkan realisasi PPL paling lambat pada akhir bulan
Januari; dan/atau
(2) Sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melaksanakan
kewajiban tertentu dikenakan kepada KAP, Cabang KAP dan/atau
Cabang Khusus KAP yang melanggar ketentuan:
a. Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 19, Pasal
32, atau Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang;
b. Pasal 13 ayat (4) Undang-undang dalam hal komposisi rekan yang
berkewarganegaraan asing lebih dari 1/5 (satu per lima) sampai
dengan 2/5 (dua per lima) dari seluruh rekan;
– 68 –
c. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang dalam hal KAP mempekerjakan
tenaga kerja profesional asing tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
d. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang dalam hal komposisi tenaga kerja
profesional asing lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) pada paling
banyak 2 (dua) tingkat jabatan;
e. Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf b, Pasal 27 ayat (1)
huruf d, atau Pasal 27 ayat (2) Undang-undang;
f. Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-undang dalam hal terdapat
kelemahan dalam pelaksanaan KAP;
g. Pasal 31 ayat (1) huruf c Undang-undang;
h. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri ini; (komposisi rekan)
i. Pasal 56 Peraturan Menteri ini; (laporan tahunan KAP)
j. Pasal 57 Peraturan Menteri ini; dan/atau (laporan perubahan data
KAP)
k. Pasal 76 Peraturan Menteri ini. (larangan pencantuman OAI)
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling
sedikit memuat:
a. kewajiban yang harus dilaksanakan;
b. jangka waktu pelaksanaan rekomendasi; dan
c. pelaporan pelaksanaan rekomendasi kepada Kepala PPPK.
(4) Jangka waktu pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan.
(5) Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP yang
tidak melaksanakan rekomendasi sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan dikenai sanksi peringatan tertulis.
Pasal 106
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada
Akuntan Publik yang melanggar ketentuan:
– 69 –
a. Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 25 ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (1)
huruf c, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 25 ayat (2) huruf a, Pasal 28
ayat (1), Pasal 29 ayat (1),Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 30 ayat (1)
huruf b, Pasal 30 ayat (1) huruf h, Pasal 30 ayat (1) huruf i, atau
Pasal 51 ayat (5) Undang-undang;
b. Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-undang dalam hal Akuntan Publik
melakukan pelanggaran sedang terhadap SPAP, kode etik profesi
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
jasa yang diberikan.
c. Pasal 25 ayat (2) huruf c Undang-undang dalam hal Akuntan Publik
membuat kertas kerja yang hanya mendokumentasikan sebagian
prosedur yang dilakukan dan/atau tidak dapat menunjukkan semua
kertas kerja yang mendokumentasikan prosedur yang telah
dilakukan.
d. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang dalam hal Akuntan Publik
mempekerjakan atau menggunakan jasa lebih dari 1 (satu) orang
Pihak Terasosiasi yang tercantum dalam Daftar Orang Tercela;
e. Pasal 11 Peraturan Pemerintah dalam hal jangka waktu yang
dilampaui hanya 1 (satu) tahun dengan paling banyak 3 (tiga) klien;
dan/atau
f. Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan/atau Pasal 15 ayat (4)
Peraturan Menteri ini dalam hal sama sekali tidak mengikuti PPL;
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada KAP
dan/atau Cabang KAP yang melanggar ketentuan:
a. Pasal 13 ayat (4) Undang-undang dalam hal komposisi rekan yang
berkewarganegaraan asing lebih dari 2/5 (dua per lima) dari seluruh
rekan;
b. Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang dalam hal
komposisi tenaga kerja profesional asing lebih dari 1/10 (satu per
sepuluh) pada lebih dari 2 (dua) tingkat jabatan;
– 70 –
c. Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang dalam hal KAP tidak
memiliki dan/atau menjalankan sistem pengendalian mutu;
d. Pasal 28 ayat (1),Pasal 31 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (1) huruf b,
Pasal 31 ayat (1) huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf e, Pasal 31 ayat (2),
Pasal 35 ayat (2), Pasal 35 ayat (5), Pasal 35 ayat (6) atau Pasal 51
ayat (5) Undang-Undang.
e. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah.
(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat dikenakan dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk perbaikan.
Pasal 107
Sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa kepada suatu
jenis entitas tertentuatau pembatasan pemberian jasa tertentu dikenakan
kepada Akuntan Publik yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf
b Undang-Undang dalam hal Akuntan Publik melakukan pelanggaran
cukup berat dalam melaksanakan SPAP, kode etik profesi dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan
Pasal 108
Sanksi administratif berupa pembekuan izin dikenakan kepada Akuntan
Publik yang melanggar ketentuan:
a. Pasal 9 ayat (4); Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (1) huruf e atau
Pasal 51 ayat (4) Undang-undang.
b. Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-undang dalam hal Akuntan Publik
melakukan pelanggaran berat terhadap SPAP, kode etik profesi
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa
yang diberikan.
– 71 –
c. Pasal 11 Peraturan Pemerintah dalam hal jangka waktu yang dilampaui
lebih dari 1 (satu) tahun untuk lebih dari 3 (tiga) klien.
Pasal 109
Sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada Akuntan
Publik yang melanggar ketentuan:
a. Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang dalam hal Akuntan Publik
melakukan pelanggaran sangat berat terhadap SPAP, kode etik profesi
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa
yang diberikan.
b. Pasal 25 ayat (2) huruf c Undang-Undang dalam hal Akuntan Publik
sama sekali tidak membuat kertas kerja dalam memberikan jasa
asurans.
c. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang.
Pasal 110
(1) Pelanggaran terhadap SPAP, kode etik profesi dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan
dikenakan berdasarkan bobot pelanggaran sebagai berikut :
a. pelanggaran ringan;
b. pelanggaran sedang;
c. pelanggaran cukup berat;
d. pelanggaran berat; atau
e. pelanggaran sangat berat.
(2) Akuntan Publik melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a apabila pelanggaran yang dilakukan berpotensi
tidak berpengaruh terhadap laporan pemberian jasa atau output atas
jasa yang diberikan.
– 72 –
(3) Akuntan Publik melakukan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b apabila :
a. pelanggaran yang dilakukan berpotensi berpengaruh tidak
signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau output atas jasa
yang diberikan; dan/atau
b. Akuntan Publik memberikan jasa asurans namun tidak terdapat
dokumen perikatan jasa asurans yang dibuat oleh KAP yang
bersangkutan.
(4) Akuntan Publik melakukan pelanggaran cukup berat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila pelanggaran yang dilakukan
berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan pemberian
jasa atau output atas jasa yang diberikan.
(5) Akuntan Publik melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d apabila pelanggaran yang dilakukan berpotensi
berpengaruh signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau output
atas jasa yang diberikan.
(6) Akuntan Publik melakukan pelanggaran sangat berat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila:
a. menerbitkan laporan pemberian jasa asurans namun sama sekali
tidak melaksanakan prosedur atau membuat kertas kerja sebagai
dasar dalam pemberian opini dalam laporan pemberian jasa
asurans; atau
b. pelanggaran yang dilakukan berpotensi berpengaruh sangat
signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau output atas jasa
yang diberikan.
Bagian Kelima
Pencantuman Daftar Orang Tercela
– 73 –
Pasal 111
(1) Menteri mencantumkan Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela,
dalam hal Pihak Terasosiasi:
a. menolak memberikan keterangan dalam rangka pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang dan
Pasal 95 ayat (2) Peraturan Menteri ini yang dibuktikan dengan
berita acara hasil pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan
oleh Menteri;
b. memberikan keterangan dan/atau dokumen palsu atau yang
dipalsukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang yang dibuktikan dengan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
c. melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang
diperolehnya dari klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) Undang-Undang yang dibuktikan dengan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
d. dikenai pidana karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang
yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap; atau
e. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan
putusan pengadilan.
(2) Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. Akuntan Publik yang tidak menandatangani laporan auditor
independen namun terlibat langsung dalam pemberian jasa, misal:
Akuntan Publik yang merupakan partner in charge dalam suatu
perikatan audit.
b. pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian jasa; atau
– 74 –
c. pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa, antara lain
aktuaris dan penilai publik yang hasil pekerjaan digunakan dalam
pelaksanaan pemberian jasa.
(3) Pencantuman Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama
Menteri.
Pasal 112
(1) Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1)
huruf a dicantumkan dalam daftar orang tercela untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1)
huruf b, c, d dan e dicantumkan dalam daftar orang tercela untuk
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
Bab X
Ketentuan Peralihan
Pasal 113
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
a. Sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf
d Undang-undang, sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan
masih berlaku untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin Akuntan
Publik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang.

b. sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik sebagaimana
dimaksud pada huruf a harus diperbarui dengan memperoleh sertifikat
tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh Asosiasi
– 75 –
Profesi Akuntan Publik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.
c. dalam hal sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik tidak
diperbarui dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sertifikat dimaksud dinyatakan bukan merupakan
sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang.
d. ketentuan sehat fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf i, Pasal 5 ayat (2) huruf i dan Pasal 7 ayat (3) huruf d
berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.
e. ketentuan persyaratan SKP untuk perpanjangan izin Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e berlaku efektif
mulai tanggal 1 Januari 2018.
f. Akuntan Publik yang mengajukan perpanjangan izin sebelum 1 Januari
2018 harus mengisi formulir permohonan perpanjangan izin
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1) berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
melampirkan fotokopi KTP;
2) menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan
melampirkan fotokopi kartu anggota yang masih berlaku;
3) tidak berada dalam pengampuan dengan melampirkan surat
pernyataan tidak berada dalam pengampuan;
4) menjaga kompetensi dengan mengikuti PPL dengan memperoleh
paling sedikit 90 (sembilan puluh) SKP dalam 3 (tiga) tahun terakhir
dengan melampirkan daftar PPL yang diikuti dalam 3 (tiga) tahun
terakhir;
5) telah membayar biaya perpanjangan izin Akuntan Publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
melampirkan bukti pembayaran biaya perpanjangan izin Akuntan
Publik; dan
– 76 –
6) telah melunasi kewajiban pembayaran denda, dalam hal Akuntan
Publik yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda
dengan melampirkan bukti pembayaran denda administratif.
g. Dalam hal Akuntan Publik sedang menjalani Cuti Profesi, persyaratan
menjaga kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 4)
dikecualikan dengan hanya memperoleh paling sedikit 40 (empat puluh)
SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir.
h. penyampaian laporan keuangan auditan beserta laporan auditor
independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b
hanya diwajibkan untuk KAP yang memiliki klien audit yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1) perusahaan di industri pasar modal;
2) perseroan yang menghimpun atau mengerahkan dana masyarakat;
3) BUMN dan BUMD;
4) perseroan yang mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha
dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah).
i. penyampaian laporan keuangan auditan beserta laporan auditor
independen sebagaimana dimaksud pada huruf h mulai berlaku untuk
laporan tahunan KAP tahun takwim 2016 yang disampaikan paling
lambat 30 April 2017.
j. Penyampaian laporan keuangan auditan beserta laporan auditor
independen untuk selain klien audit sebagaimana dimaksud pada huruf
h, diwajibkan kepada KAP 4 (empat) tahun setelah Peraturan Menteri ini
berlaku.
Bab XI
Ketentuan Penutup
Pasal 114
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku maka Peraturan Menteri Keuangan
– 77 –
Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 115
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Download peraturannya disini
Lihat peraturan lainnya di peraturan pajak terbaru