peraturan menteri keuangan tentang jaminan uang muka; Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru.

MENTERI KEUANGAN REPUB-IK INDONESIA SALINA N
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMIZ. 05/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayara:1 atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barangl Jasa Diterima;
Peraturan Pemenntah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA.

– 2
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Indonesia Eximbank. 2. Perusahan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan/a tau konsorsium yang memasarkan produk asuransi pada lini usa:t.a suretyship. 3. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum danjatau konsorsium yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan. 4. Penerima Jaminan (Obligee) adalah pihak pemberi pekerjaan yang mengadakan perjanjianjkontrak dengan penyedia barangjjasa pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 5. Terjamin (Principa� adalah penyedia barangjjasa yang mengikatkan diri dengan Penerima Ja minan (Obligee) dalam perjanjianjkontrak dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaannya sesua1 dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. 6. Penjamin adalah pihak yang memberikan Jamlnan kepada Terjamin (Principa� atas kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjianjkontrak dan jika tidak dilaksanakan maka Penjamin akan membayar ganti rugi maksimum sebesar nilai jaminan. 7. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan (Obligee) kepada Penjamin yang disebabkan karena Terjamin (Principa� tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan_perjanjian. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

9.
– 3
Kantor Pelayanan selanjutnya disebut
Perbendaharaan Negara yang KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Um�m ·Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi BUN. 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/a tau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 12. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 15. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPKPBJ adalah pernyataan yang diterbitkan/d ibuat oleh penyedia barang/ jasa yang memuat jaminan atau pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara dalam hal penyedia barangjjasa -:idak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrakjperjanjianjbentuk perikatan lainnya.

– 4
16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organ1sas1 lini Kementerian NegarajLembaga atau unit organ1sas1 Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian NegarajLembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 17. Jaminan Uang Muka adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat ( unconditionan yang diserahkan oleh penyedia barangjjasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barangjjasa sehubungan dengan pembayaran uang muka atas kontrakjperjanjian pengadaan barangjjasa pemerintah. 18. Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100°/o (seratus persen) pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah Jaminan tertulis dari Bank dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menjamin bahwa apabila penyedia barangjjasa tidak menyelesaikan pekerja an yang telah dilakukan pembayarannya, maka Penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan. 19. Ja minan Pemeliharaan adalah J am1nan tertulis dari penerbit jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjjasa pemerintah untuk menjamin bahwa apabila penyedia barangjjasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan pembayarannya maka Penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan. 20. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Otoritas Jasa Keuangan.

– 5
21. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 22. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Dir�ktorat Je nderal Kekayaan N egara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Je nderal Kekayaan N egara.
BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2 Peraturan Menteri 1n1 mengatur mengena1 tata cara pembayaran atas beban APBN yang dilakukan sebelum barang/j asa diterima, yang dilakukan di dalam negeri, termasuk bentuk dan pengelolaan jaminan.
BAB III JENIS KEGIATAN YANG DIBAYAR SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA DAN BENTUK JAMINAN
Bagian Kesatu J enis Kegiatan
Pasal3 (1) Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/a tau jasa diterima. (2) Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang daniat au jasa diterima dalam hal terdapat kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. (3) Pembayaran atas beban APBN untuk kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih �/
– 6
dahulu sebagaimana d:maksud pada ayat (2) dilakukan setelah penyedia barang dan/ a tau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
Pasal 4 ( 1) Kegiatan yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: a. pemberian uang muka kerja; b. sewa menyewa; c. jasa asuransi dan/ atau pengambil alih risiko; d. kontrak penyelenggaraan beasiswa; e. pekerja an pemeliharaan; f. pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik ::1egara; g. pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang persediaan; dan/a tau h. pengadaan barang/j asa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan. (2) Pembayaran sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembayaran sewa atas: a. tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan mesin; a tau b. jaringan/ akses untuk operasionalisasi piranti lunak, untuk memenuhi kebutuhan operasional Satker. (3) Pekerjaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pekerjaan pemeliharaan yang merupakan masa uji coba danjatau pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan pokok, dan atas segala cacatfkerusakanjkekurangan yang terjadi selama masa terseb ut menjadi tanggung jawab penyedia barang/j asa. (4) Pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan pengadaan barang/j asa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam hal

– 7
penyedia barangjjasa mempersyaratkan pembayaran terlebih dahulu. (5) Pembayaran sebelum barang dan/ at au jasa diterima juga dilakukan untuk tagihan pihak ketiga yang diajukan kepada KPPK pada akhir tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
Bagian Kedua Bentuk Jaminan
Pasal 5 Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat berupa: a. surat jaminan;. b. SPKPBJ; atau c. komitmen penyedia barangjjasa.
Bagian Ketiga Surat Jaminan
Paragraf 1 Syarat Umum
Pasal 6 (1) Surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diterbitkan oleh: a. Bank; b. Perusahaan Asurahsi; atau c. Perusahaan Penjaminan (2) Surat jaminc.n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menggunakan Bahasa Indonesia; b. diterbitkan oleh Penjamin yang berkedudukan atau memiliki perwakilan operasional di Indonesia;

– 8
c. masa berlaku surat jaminan paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerj aan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; d. masa pengajuan klaim oleh penerima jaminan atau kuasanya paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. masa pembayaran dari Penjamin kepada Penerima Jaminan (Obligee) paling lama 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah diterimanya pengajuan klaim dari Penerima Jaminan atau kuasanya; f. nilai surat jaminan paling sedikit sama dengan nilai pembayaran kepada penyedia barangjjasa; g. isi surat jaminan paling sedikit harus memuat: 1. nama dan alamat Penerima Jaminan (Obligee); 2. penyedia barangjjasa yang ditunjuk Terjamin (Principa�; 3. hak Penjamin; 4. nama paket kontrak pekerjaan; 5. nilai surat jaminan dalam angka dan huruf; 6. kewajiban pihak Penjamin untuk mencairkan surat jaminan dengan segera kepada Penerima Ja minan (Obligee); 7. masa berlaku surat jaminan; 8. dalam pembayaran klaim mengacu kepada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan 9. tandatangan Penjamin; dan h. memuat klausula mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditiona�. (3) Dalam hal surat jaminan tidak ditulis dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, surat jaminan tersebut harus disertai dengan salinan dalam Bahasa Indonesia.

– 9
(4) Klausula mudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h paling sedikit harus memenuhi kriteria seb agai beriku t: a. jaminan dapat segera dicairkan setelah Penjamin menerima surat permintaan pencairan/Klaim dan pernyataan wanprestasijpemutusan kontrak dari PPK; b. dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak Terjamin (Principaij terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan c. Penjamin melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penerima Jaminan (Obligee) akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban Terjamin (Principaij sesuai dengan perjanjian pokok. (5) Klausula tidak bersyarat (unconditionaij sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. dalam penyelesaian Klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (Obligee), namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/ jasa dan/ at au penyedia barang/ jasa wanprestasi; b. dalam hal terdapat sengketa antara penyedia barangjjasa dengan Penjamin atau dengan PPK, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim; c. dalam hal Penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asurans1, atau perusahaan penJamlnan lain (re-insurance/ contra guarantee), pelaksanaan penca1ran surat jaminan tidak menunggu proses penca1ran dari Bank, Perusahaan Asuransi, atau Perusahaan Penjaminan lain tersebut;

– 10
d. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran Klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (Principaij dapat memenuhi kewajibannya dan/a tau pembayaran premi/i mbal jasa belu rn dipenuhi oleh Terjamin (Principaij; e. dalam hal terdapat keberatan dari penyedia barangjjasa, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan f. dalam surat jaminan tidak terdapat klausula yang berisi bahwa Penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilakukan oleh Terjamin (Principaij maupun oleh Penerima Jaminan (Obligee). (6) Ketentuan bahwa surat jaminan telah memenuhi klausula mudah dicairkan dan tidak bersyarat dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam surat pernyataan yang diterbitkan oleh Penjamin sebagai lampiran dari surat jaminan. (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) PPK harus menolak surat Jamlnan dalam hal tidak dilampiri dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Paragraf 2 Syarat Khusus
Pasal 7 Surat Jamlnan dari Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan surat jaminan dari Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat digunakan setelah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penjaminan tersebut telah dicatat produknya dan telah mendapatkan izin dari OJK.

– 11
Paragraf 3 Penggunaan Surat Jaminan
Pasal 8 (1) Surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat digunakan sebagai Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan. (2) Surat jaminan untuk pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang penyelesaiannya pada akhir tahun anggaran menggunakan surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank seoagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. (3) Dalam hal terdapat addendum kontrak/p erjanjian berupa perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang pengembalian uang mukanya belum lunas, danjatau pekerjaan pemeliharaan, Jaminan Uang Muka danjatau Jaminan Pemeliharaan harus diganti/d iperpanjang masa berlakunya paling singkat sesuai dengan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan/a tau pekerjaan pemeliharaan terseb ut setelah adendum kontrak/p erjanjian.
Pasal 9 (1) Surat jaminan untuk pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang penyelesaiannya pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diterbitkan oleh penjamin yang berada di wilayah kerja KPPN berkenaan. (2) Dalam hal tertentu, surat jaminan dapat diterbitkan oleh Penjamin yang berada di luar wilayah kerja KPPN berkenaan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perb endaharaan terkait.

– 12
Pasal 10 Surat Jamlnan untuk pembayaran atas pengadaan barangjjasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri baik untuk porsi rup.iah murn{ pendamping atau pors1 pinjamanjhibah luar neger1, sepanjang tidak diatur lain dalam naskah pinjamanjhibah luar negeri berkenaan, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat SPKPBJ
Pasal 11 SPKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 12 Jaminan berupa SPKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk kegiatan: a. sewa menyewa yang nilainya lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); b. jasa asuransi dan/ at au pengambil alih risiko yang nilainya lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan c. pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik negara.
Pasal 13 (1) Penggunaan SPKPBJ untuk kegiatan Jasa asurans1 dan/a tau perigambil alih risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah pembayaran kegiatan jasa asuransi 1 pengamb il alih risiko unt uk: a. pegawaijnonpegawai yang melaksanakan tugas tertentu dan/a tau yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

– 13
b. memberikan perlindungan terhadap asetjbarang milik negara; dan/ a tau c. penugasan tertentu dari pemerintah kepada Perusahaan Asuransi. (2) Kegiatan jasa asuransi dan/ atau pengambil alih risiko untuk memberikan perlindungan terhadap asetjbarang milik negara se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengasuransian barang milik negara. (3) Khusus pembayaran Jasa asurans1 yang merupakan komponen dari biaya perjalanan dinas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjaJanan dinas.
Bagian Kelima Komitmen Penyedia barangjjasa
Pasal 14 (1) Jaminan berupa komitmen penyedia barangjjasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan untuk kegiatan: a. kontrak penyelenggaraan beasiswa kepada penyelenggara beasiswa yang tidak termasuk dalam skema bantuan pemerintah; b. sewa menyewa dengan nilai sampa1 dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); c. jasa asuransi dan/a tau pengambil alih risiko dengan nilai sampa1 dengan Rp50.000.000,(lima puluh juta rupiah); d. pengadaan jurnal as1ng yang dibayar dengan uang persediaan; dan e. pengadaan barang/j asa secara elektronik yang dibayar dengan uang persediaan. (2) Dalam hal pembayaran kontrak penyelenggaraan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga dilaksanakan kepada penerima beasiswa, Jamlnan

– 14
pembayaran dilengkapi dengan komitmen dari penerima beasiswa tersebut. (3) Pengajuan penggantian uang persediaan untuk pembayaran atas kegiatan pengadaan dengan uang persediaan sebagaimana dimaksud _pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan setelah jurnal asingjbarangjjasa diterima.
Bagian Keenam Pencantuman Jaminan Dalam Kontrak
Pasal 15 (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan dalam perikatan yang berupa perjanjianjkontrak/S urat Perjanjian pengadaan barangjjasa berkenaan. Kerja (SPK) (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaminan tidak perlu dicantumkan dalam perikatan yang berupa bukti pembelian, kuitansi, dan surat pesanan.
BAB IV PENGUJIAN DAN PENATAUSAHAAN JAMINAN SERTA PENYELESAIAN TAGIHAN
Pasal 16 (1) Jaminan yang berupa surat Jamlnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf · a dan SPKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjadi lampiran dalam pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barang/j asa kepacla PPK. (2) Pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barangjjasa kepada PPK yang dilakukan berdasarkan jaminan berupa surat jaminan harus · disertai dengan surat pernyataan dari penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

– 15
(3) Pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barangjjasa kepada PPK yang dilakukan berdasarkan jaminan berupa komitmen dari penyedia barangjjasa cukup melampirkan perjanjianjkontrak/SPK pengadaan barangjjasa · yang memuat komitmen penyedia barang/j asa . (4) Jaminan berupa komitmen dari penyedia barangjjasa sebagaimana ‘dimaksud pada. ayat (3), ditatausahakan . dan diawasi oleh PPK.
Pasal 17 Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menjadi lampiran dalam pengajuan SPP oleh PPK kepada PPSPM.
{ 1) PPSPM melakukan keabsahan Jamlnan Pasal 17.
Pasal 18 pengUJian atas keaslian dan sebagaimana dimaksud dalam
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. bentuk jaminan berupa surat jaminan: 1. konfirmasi secara tertulis kepada Penjamin; atau 2. konfirmasi melalui laman resmi yang disediakan oleh Penjamin; dan b. bentuk jaminan berupa SPKPBJ, konfirmasi kepada penyedia barang/j asa. (3) Terhadap surat jaminan dan SPKPBJ yang telah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPSPM melakukan: a. penyimpanan dan penatausahaan terhadap: 1. asli Jaminan Uang Muka; 2. asli Jaminan Pemeliharaan; 3. asli SPKPBJ; danjatau 4. fotokopi Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan

– 16
b. penyampa1an kepada KPPN sebagai lampiran SPM, terhadap: 1. asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; 2. fotokopi Jaminan Uang Muka; dan/ atau 3. fotokopi Jaminan Pemeliharaan. (4) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang disampaikan oleh PPSPM kepada KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 disertai dengan Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK kepada Kepala KPPN. (5) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 ditatausahakan dan diawasi oleh KPPN.
Pasal 19 (1) Asli Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 1 dikembalikan oleh PPSPM kepada penyedia barangjjasa melalui KPA/PPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah uang muka telah diperhitungkan lunas dan/ atau s1sa uang muka telah disetorkan ke kas negara. (2) Asli Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 2 dikembalikan oleh PPSPM kepada penyedia barangjjasa melalui KPA/PPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berita acara tentang penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan/ atau bukti penyetoran pengembalian ke kas negara diterima. (3) Asli Jaminan Pembayaran Akhir· Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dikembalikan kepada penyedia barangjjasa oleh KPPN melalui KPA/PPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja _ setelah berita acara ten tang penyelesaian pekerjaan dan/ a tau bukti penyetoran pengembalian ke kas negara diterima.

– 17
Pasal 20 Tata cara pengujian dan penyelesaian tagihan, penerbitan SPP, SPM, dan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN.
BABV TATA CARA PENYELESAIAN ATAS PEMUTUSAN KONTRAK/WANPRESTASI PEKERJAAN
Bagian Kesatu Wanprestasi/Pemutusan Kontrak dan Klaim Jaminan
Pasal21 (1) Dalam hal terjadi wanprestasi dan/a tau pemutusan kontrak atas pengadaan barangjjasa, KPA/PPK menerbitkan: a. surat pernyataan wanprestasi dan/a tau pemutusan kontrak;d an b. Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP). (2) Surat pernyataan wanprestasi dan/ a tau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam perjanjianjkontrak/SPK pengadaan barangjjasa danjatau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengena1 pengadaan barangjjasa pemerintah. (3) SPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat berdasarkan: a. surat pernyataan wanprestasi dan/ atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa;dan b. hasil pemeriksaan ditandatangani oleh pengawas. pekerj aan yang telah PPK dan/a tau konsultan (4 ) N ilai peng em balian kepada negara yang tercan tum dalam SPNP adalah sebesar nilai bruto pembayaran yang telah �/
– 18
dibayarkan oleh negara namun belum ada prestasi pekerjaan karena adanya wanprestasi dan/a tau pemutusan kontrak. (5) Nilai pengembalian kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan piutang negara. (6) SPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesua:. dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturar. Menteri ini.
Pasal 22 (1) KPA/PPK menyampaikan surat pernyataan wanprestasi danjatau pemutusan kontrak dan SPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1 ) dan Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) kepada penyedia barangjjasa sebagai penagihan pertama, dengan tembusan kepada Kepala KPPN mitra kerja dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ment eri ini.
Pasal 23 (1) Berdasarkan Surat pernyataan wanprestasi dan/a tau pemutusan kontrak, SPNP, dan SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, penyedia barangjjasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah SP3 diterbitkan oleh KPA/PPK. (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) penyedia barang/j asa tidak melakukan pengembalian ke kas negara, pengembalian kepada negara dilakukan melalui Klaim jaminan. (3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut: a. jaminan berupa surat jaminan untuk pembayaran uang muka dan pekerjaan pemeliharaan yang

– 19
ditatausahakan dan diawasi oleh Satker, Klaimjpencairan jaminan dilakukan oleh KPA/PPK; b. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang ditatausahakan dan diawasi oleh KPPN, Klaimjpencairan Jaminan dilakukan oleh Kepala KPPN berdasarkan Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK; c. jaminan berupa SPKPBJ yang ditatausahakan dan diawasi oleh PPSPM, Klaim jaminan dilakukan oleh PPK;dan d. jaminan berupa komitmen penyedia barangjjasa yang di-:a:tausahakan dan diawasi oleh PPK, Klaim jaminan dilakukan oleh PPK.
Bagian Kedua Klaim Surat Jaminan oleh KPA/PPK
Pasal 24 (1) KPA/PPK melakukan Klaim jaminan yang berada dalam penatausahaan dan pengawa�annya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a kepada Penjamin sebagai penagihan kedua, dengan tembusan kepada Kepala KPPN. (2) Penjamin melakukan penca1ran Jamlnan dan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penagihan kedua. (3) Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin tidak bersedia melakukan penca1ran Jamlnan dan pengembalian ke kas negara, KPA/PPK mengajukan Klaim melalui Kantor Pusat Penjamin seb agai penagihan ketiga. (4) Berdasarkan penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pusat Penjamin memerintahkan Penjamin untuk melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 14

– 20
(empat belas) hari kerja sejak penagihan ketiga diterima oleh Kantor Pusat Penjamin. (5) Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penjamin tidak bersedia melakukan pencairan Jamlnan dan pengembalian ke kas negara, KPA menyampaikan adanya kegagalan Klaim/pencairan jaminan kepada Kepala KPPN.
Bagian Ketiga Klaim Surat Jaminan oleh KPPN
Pasal25 (1) Dalam pelaksanaan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran oleh Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, KPA/PPK menyampaikan suratjdokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan surat permintaan pencairan/ Klaim.kepada Kepala KPPN. (2) Berdasarkan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang ditatausahakan dan diawasinya, Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK untuk melakukan Klaim, serta suratjd okumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterimanya, Kepala KPPN melakukan Klaim jaminan yang berada dalam penatausahaan dan pengawasannya kepada Penjamin sebagai penagihan kedua. (3) Penjamin melakukan penca1ran Jamlnan dan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penagihan kedua. (4) Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjamin tidak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara, Kepala KPPN mengajukan klaim melalui Kantor Pusat Penjamin �/
– 21
sebagai penagihan ketiga, dengan tembusan kepada Direktur ·Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Ne gara. (5) Berdasarkan penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pusat Penjamin memerintahkan Penjamin untuk melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan ketiga diterima oleh Kantor Pusat Penjamin. (6) Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Penjamin tidak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara, Kepala KPPN menyampaikan pemberitahuan kegagalan Klaim/ pencairan ja:ninan kepada KPA/PPK dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga terkait. (7 ) Surat permintaan pencairanjklaim Jamlnan kepada Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang .merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 26 Klaim oleh KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan/a tau Klaim oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan sebelum berakhirnya masa Klaim sebagaimana diatur dalam surat jaminan berkenaan.

– 22
Bagian Keempat Tindak Lanjut Pelaksanaan Klaim Surat Jaminan
Pasal 27 (1) KPA memberitahukan kepada penyedia barangjjasa dengan tembusan kepada BPK, BPKP dan APIP, atas: a. kegagalan Klaimjpencairan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5); at au b. pemberitahuan kegagalan klaimjpencairan jaminan dari Kepala KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6). (2) Pemberitahuan kepada penyedia barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan SP3 sebagai penagihan keempat. (3) Penyedia barang/ jasa wajib melakukan penca1ran jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SP3/penagihan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. (4) Dalam hal sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya SP3/penagihan keempat dari KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyedia barang/j asa tidak melakukan penyetoran ke kas negara, KPA rnenyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN rnelalui KPKNL seternpat dengan ternbusan kepada KPPN. (5) Tata cara penyerahan pengurusan piutang negara seb agairnana dirnaksud pada ayat ( 4) berpedornan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang rnengatur mengenai pengurusan piutang negara.
Pasal 28 (1) Dalarn hal terjadi kegagalan Klaim jaminan yang disebabkan oleh: a. pengajuan Klairn jarninan rnelewati rnasa Klairn yang ditetapkan dalarn surat jarninan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 26; dan/a tau

– 23
b. masa berlaku jaminan sudah lewat karena tidak dilakukan perpanjangan masa berlaku jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), penyedia barangjjasa harus menyetorkan seluruh piutang negara yang menjadi kewajibannya. (2) Penyelesaian pengurusan piutang negara pada penyedia barangjjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan sepenuhnya oleh KPA/PPK. (3) Kerugian negara yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tuntutan gant i kerugian negara.
Pasal29 (1) Kepala KPPN melaporkan daftar nama Penerbit Jaminan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan, atas: a. pemberitahuan kegagalan Klaimjpencairan jaminan dari KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5);a tau b. kegagalan Klaim/pencairan jaminan yang dilakukan oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6). (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar nama Penjamin yang wanprestasi dan/a tau menolak melakukan penca1ran Jamlnan dan pengembalian ke kas negara beserta nilai uang yang masih belum dikembalikan kepada negara. (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan menyampaikan daftar Penjamin yang wanprestasi dan/a tau menolak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara kepada OJK sebagai baha:1 evaluasi dan pembinaan oleh OJK. (4) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan mencantumkan daftar nama Penjamin yang wanprestasi dan/a tau menolak melakukan

– 24
penca1ran jaminan dan pengembalian ke kas negara dalam daftar nama Penjamin yang telah memperoleh ijin dan/a tau mencatatkan produknya di OJK yang secara periodik diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan daftar dari OJK.
Pasal30 (1) KPPN dilarang menerima surat jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin yang wanprestasi dan/a tau menolak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) sampai dengan Penjamin melunasi seluruh kewajiban pengembalian ke kas negara. (2) KPPN segera menyampaikan informasi melalui laman resm1 KPPN dan/a tau surat pemberitahuan kepada seluruh Satker yang berada dalam wilayah kerjanya untuk tidak menggunakan surat Jamlnan yang diterbitkan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ( 3) Dikecualikan dari keten tuan se bagaimana dimaksud pada ayat (1),, dalam hal Penjamin yang wanprestasi dan/a tau menola,k melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara disebabkan oleh keterlambatan penyampa1an Klaim dari Penerima Jaminan (Obligee) danja�au pelanggaran terhadap ketentuan Klaim oleh Penerima Jaminan (Obligee).
Bagian Kelima Klaim SPKPBJ dan Komitmen Penyedia Barang/Jasa
Pasal 31 (1) PPK melakukan Klaim Jam1nan yang berada dalam penatausahaan dan pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dan huruf d kepada penyedia barangjjasa sebagai penagihan kedua.

– 25
(2) Penyedia barangjjasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penagihan kedua. (3) Dalam hal sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) penyedia barang/j asa tidak bersedia melakukan pengembalian ke kas negara, PPK menyampaikan penagihan ketiga kepada penyedia barangjjasa dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (4) Penyedia barangjjasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lama 90 ( sembilan puluh) hari kalender sejak penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima. (5) Dalam hal sampai dengan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya penagihan ketiga dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyedia barangjjasa tidak melakukan penyetoran pengembalian ke kas negara, KPA menyerahkan pengurusan piutang negara berdasarkan penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada PUPN melalui KPKNL setempat dengan tembusan kepada KPPN. (6) Tata cara penyerahan pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengurusan piutang negara. (7) Dikecualikan dari ayat (5), untuk pembayaran yang dokumen perikatannya berupa bukti pembelian, kuitansi, dan surat pesanan. (8) Penyelesaian pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diupayakan sepenuhnya oleh PPK.

– 26
Bagian Keenam Pengembalian Ke Kas Negara
Pasal32 (1) Pengembalian ke kas negara oleh penyedia barangjjasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4), danjatau oleh Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4), disetorkan ke kas negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. (2) Setoran pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai: a. pengembalian belanja dengan menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan untuk penyetoran yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan;a tau b. penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (akun 42395x) untuk penyetoran yang dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (3) Bukti penerimaan negara atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA. (4) Berdasarkan setoran pengembalian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPA dan l{PPN melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA.
Pasal 33 (1 ) Dalam hal terdapat keleb ihan penyetoran atas pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 1), penyedia barang/j asa dapat meminta pengembalian �epada KPA . (2) Berdasarkan permintaan pengembalian oleh penyedia barang/j asa seb agaimana dimaksud pada ayat (1 ), KPA mengajukan permintaan pengembalian atas keleb ihan setoran kepada KPPN. (3) Penyelesaian kelebihan atas permintaan penyetoran yang pengembalian dibukukan untuk sebagai

(4)
– 27
pengembalian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan seb agai berikut : a. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran bersangkutan, pembayaran pengembalian dilakukan mengikuti mekanisme pengembalian belanja; atau b. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, pembayaran pengembalian dilakukan dengan membebani Sisa Anggaran Lebih (SAL). Penyelesaian atas permintaan pengembalian untuk keleb ihan penyetoran yang dibukukan sebagai penenmaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (akun 42395x) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran pengembalian dibukukan sebagai pengurang penenmaan negara bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang sama dengan akun yang digunakan pada saat penyetorannya; dan b. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, pembayaran pengembalian dilakukan dengan membebani Sisa Anggaran Lebih (SAL).
Pasal 34 (1) Pengembalian atas kelebihan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme pengembalian belanja setelah KPA dan KPPN melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4). (2) Tata cara pengaJuan dan pembayaran kelebihan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan �/
– 28
yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. (3) Tata cara pengajuan dan pembayaran pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara.
BAB VI SANKSI
Pasal35 (1) Kepada penyedia barangjjasa yang terbukti melakukan wanprestasi dan tidak melakukan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengena1 pengadaan barangjjasa pemerintah. (2) Khusus untuk pembayaran uang muka, kepada penyedia barangjjasa yang terbukti melakukan wanprestasi dan tidak melakukan penca1ran Jaminan dan/a tau pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dikenakan sanksi berup a tidak dapat diberikan uang muka untuk proses pengadaan barang/ j as a yang diiku tiny a.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal36 Pembayaran sebelum barang danjatau Jasa diterima atas kegiatan sewa menyewa, Jasa asuransi dan/a tau pengambil alih risiko, dan kont rak penyelenggaraan beasiswa berdasarkan kontrakjperjanjian yang memiliki jangka waktu melebihi batas 1 (satu) tahun anggaran dapat membebani �/
– 29
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal37 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan tentang surat Jaminan Uang Muka dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita :’Tegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 38 (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. (2) Khusus ketentuan mengenai: a. bentuk dan penerbit Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); b. penatauscLJ.aan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (3);d an c. Klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pasal 25, dan Pasal 26, mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri 1n1 diundangkan.

– 30
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 24 Oktober 2017
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Oktober 2017
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1475

– 31
LAMPI RAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BARANG/ JASA DITERIMA
A. FORMATSURAT PERNYATAAN
(KOP SURAT PENJAMIN) SURATPERNYATAAN
NEGARA
NOMOR : ………………( 1) ……………….
SEBELUM
Sehubungan dengan surat jaminan (Garansi Bank/ Surety Bond)* yang kami terbitkan: Nomor Tanggal Nilai : ………….( 2) …………. . : ………….( 3) …………. . : Rp. ……. (4) …………., ( …..( 5) …..)
Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat : ………….( 6) …………. . : ………….( 7) ………….. : ………….( 8) …………. .
bertindak untuk dan atas nama Bank/PT Asuransi/Perusahaan Penjaminan*) ……( 9 ) ……., selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kev\rajiban PT/ CV …..( 10) …..s elaku Terjamin (Principa0 kepada PPK Satker …..( 11) …..s elaku Penerima Jaminan (Obligee), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Surat jaminan terseb ut di atas memenuhi sifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah sebagaimana telah diub ah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015. 2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud “mudah dicairkan” dan “tidak bersyarat (unconditionan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor …. /PMK.OS/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima sebagai berikut: a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Peni_amin menerima surat permohonan pencairan/klaim dan pernyataan pemutusan kontrak atau Pernyataan Cidera Janji/Wanprestasi dari PPK Satker ……………( 12) ………….d engan lengkap; b. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (loss situation)

– 32
oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/j asa dan/ a tau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/ jasa; c. Dalam hal terdapat sengketa antara PT/CV …..( 13). …. selaku Terjamin (Principa0 dengan Penjamin atau antara Penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin; d. Dalam hal terdapat keberatan dari PT/CV …..( 14) ….. selaku Terjamin (Principa0, keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan; e. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda PT /C V ….. ( 15)….. selaku pihak Terj amin (Principa0 terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; f. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban PT /C V …..( 16)….. selaku pihak Terjamin (Principa0 sesuai dengan SPK/perjanjian/kontrak tanggal …..( 17) ….. nomor …..( 18). …. ; g. Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (Re-insurance/ contra guarantee), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut; h. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (Principan dapat memenuhi kewajibannya dan/a tau pembayaran premijimbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (Principa0)· dan 1. penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian terse but diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/ a tau nepotisme, yang dilakukan oleh PT/CV …..( 19) ….. selaku Terjamin (Principa0 maupun oleh PPK.
Demikian surat pernyataan ini kami (penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat jaminatl terse but di atas, dan apabila saya tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bukti dari persetujuan tersebut di atas, maka kami, penjamin, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini, pada hari ini di ………( 20) ………t anggal ………( 21) .. . …… Nama : ………….( 22) ………… .. Jabatan : ………….( 23) …………. . Tanda Tangan & Cap perusahaan : …..( 24) .. …
*) coret yang tidak perlu
Materai
Rp.6000

NO. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1 1) _( 12) (1 3)
(1 4)
(1 5)
(1 6)
(1 7 ) ( 18) (1 9)
(20) (21) (22) (23) (24)
– 33
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN
URAIAN ISIAN Diisi nomor surat pernyataan Diisi nomor surat jaminan (Garansi Bank/ Surety Bond) Diisi tanggal penerbitan surat jaminan (Garansi Bank/ Surety Bond) Diisi nilai j aminan ( dalam angka) Diisi nilai jaminan (dalam huruf) Diisi nama pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan Diisi jabatan pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan Diisi alamat penerbit surat jaminan Diisi nama penerbit surat jaminan (Garansi Bank/ Surety Bond) Diisi nama bada n/ perusahaan/ PT/ CV penyedia barang/j asa selaku Terj amin (Principal) Diisi nama Satker selaku Penerima Ja minan (Obligee) Diisi nama Satker selaku Penerima Ja minan (Obligee) Diisi nama bada n/ perusahaan /P T /C V penyedia barang/ j as a selaku Terj amin (Principal) Diisi nama bada n j perusahaan/P T /C V penyedia barang/j asa selaku Terj amin (Principal) Diisi nama bada n/ perusahaan /P T /C V penyedia barang/j as a selaku Terj amin (Principal) Diisi nama bada n j perusahaan /P T I CV penyedia barang/ j as a selaku Terj amin (Principal) Diisi tanggal SPK/perjanjianjkontrak Diisi nomor SPK/perjanjianjkontrak Diisi nama badanjperusahaan/PT /CV penyedia barangjjasa selaku Terjamin (Principal) Diisi nama kota Diisi tanggal pembuatan surat pernyataan Diisi nama pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan Diisi jabatan pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan Diisi tanda tangan pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan dan di bu buhi cap din as

– 34
B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGG UPAN PENYEDIA BARANG/JASA
(KOP RE�MI PERUSAHAAN*) .
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA
NOMOR : ………………( 1) ……………… . Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan*) : …………………( 2) ………………… . : …………………( 3) …………………. bertindak untuk dan atas nama Nama Perusahaan*) : …………………( 4) …………………. Alamat : ………………….( 5) ………………….
Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker. …………… (6) ……….. ……… · sebesar Rp. ………. (7) …………..( ….( 8) ….) berdasarkan SPK/Perjanjianjkontrak: Tanggal : …………….( 9) ………………. Nomor : …………….( 10) ………………. Pekerjaan : …………….( 11) ………. ‘ … ; … Dengan 1n1 menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas. Apabila sampai dengan masa penyelesain pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/kontrak terseb ut di atas saya lalai/ cidera janjijwanprestasi dan/ atau terjadi pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikanjmenyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 2) ……………………. ………………………( 13). ………………… *)
(14) ………………………( 15). ………………….. . *) Diisi untuk yang menerbitkan SPKPBJ adalah badan/ perusahaan/ PT / CV

– 35
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN’KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA
NO. URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor penerbitan SPKPBJ (2) Diisi nama orang/p impinan badan/p erusahaan/ PTj CV yang menandatangani SPKPBJ (3) Diisi jabatan yang menandatangani SPKPBJ (4) Diisi nama badanjperusahaan/PT/CV penerbit SPKPBJ (5) Diisi alamat orangjbadanjperusahaan/PT/CV penerbit SPKPBJ (6) Diisi nama Satker (7) Diisi jumlah pembayaran (dalam angka) (8) Diisi jumlah pembayaran (dalam huruf) (9) Diisi tanggal SPK/Perjanjianjkontrak (10) Diisi nomor SPK/Perjanjian;’kontrak ( 11) Diisi uraian kegiatanjpekerjaan sesuai SPK/Perjanjianjkontrak (12) Diisi Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan SPKPBJ (1 3) Diisi jabatan yang menanda-‘;:angani SPKPBJ ( 14) Diisi tanda tangan orang/p impinan badan/p erusahaan/ PT jC V yang menandatangani SPKPBJ (15) Diisi nama orang/p impinan badan/ perusahaan/ PTI CV yang menandatangani SPKPBJ

– 36
C. FORMAT SURAT PENETAPAN KEPADA NEGARA (SPNP)
NILAI
(KOP SURAT SATUAN KERJA)
PENGEMBALIAN
SURAT PENETAPAN NILAI PENGEMBALIAN KEPADA NEGARA (SPNP)
NOMOR : ………………( 1) …………….. ..
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Jabatan Alamat
: ………….( 2) ………………. . : KPA/PPK Satker ….( 3) .. .. : ………….( 4) ………………..
bahwa sehubungan telah terjadi pemutusan kontrak dan/a tau pernyataan wanprestasi atas ….( 5)… dalam pelaksanaan pekerjaan ……. …..( 6) ……….. sesuai SPK/perjanjian/kontrak tanggal.. ………. (7) .. ……….. nomor ……..( 8) ……… sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Pemutusan KontrakjPernyataan Wanprestasi tanggal.. . (9) …n omor ………( 10)……… dengan 1n1 menyatakan bahwa nilai pembayaran yang harus dikembalikan oleh ….( 11) …. sehubungan dengan pemutusan kontrakjpernyataan wanprestasi tersebut adalah sebesar Rp. ….. (12) ……. dengan perincian sebagai berikut:
a. Nilai pembayaran dengan jaminan : Rp. ……… (13). ……….. .. b. Nilai pembayaran dengan jaminan yang sudah diperhitungkan dengan prestasi pekerj aan/ dikemb alikan se bel urn wanprestasi/pemutusan kontrak Rp. ……… (14). ………… . c. Nilai sisa pekerjaan yang dijaminkan yang diperhitungkan dengan prestasi pekerjaan pada saat wanprestasi/pemutusan kontrak : Rp ……….( 15). …………. d. Nilai pembayaran yang harus dikembalikan (a-b-c) : Rp. ……. ..( 16) …………. . Demikian Surat Penetapan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata penetapan ini tidak benar sehingga berakibat kerugian negara, maka saya bersedia untuk menyelesaikan kerugian tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku. KPA/PPK …..( 17) ….. , (18) ………………..( 19 ) …………………. . NIP. …………..( 20) ……………. …… .

– 37
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENETAPAN NILAI PENGEMBALIAN KEPADA NEGARA (SPNP)
NO. URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor SPNP (2) Diisi nama KPA/PPK Satker penerbit SPNP (3) Diisi nama Satker penerbit SPNP (4) Diisi alamat Satker penerbit SPNP (5) Diisi nama orang/badanj perusahaan/PT/ CV penyedia barang/jasa (6) Diisi uraian kegiatanjpekerjaan sesuai SPK/perjanjian/kontrak (7) Diisi tanggal SPK/perjanjianj kontrak (8) Diisi nomor SPK/perjanjian/kontrak (9) Diisi tanggal Surat Pemutusan Kontrak[Pernyataan Wanprestasi (10) Diisi nomor Surat Pemutusan Kontrak/Pernyataan Wanprestasi ( 11) Diisi nama orang/ bad an I perusahaan / PT / CV penyedia barang/j asa ( 12) Diisi jumlah uang yang harus dikembalikan {dalam angka) ( 13)_ Diisi nilai pembayaran dengan jaminan (dalam angka) (1 4) Diisi nilai pembayaran dengan jaminan yang sudah diperhitungkan dengan prestasi pekerj aanI pem bayaran angsuran /t ermin sebelum wanprestasi (dalam angka) (1 5) Diisi nilai sisa jaminan yang diperhitungkan dengan prestasi pekerjaan pada saat wanprestasi/pemutusan kontrak (dalam angka) (1 6) Diisi sisa nilai pembayaran yang harus dikembalikan (dalam angka) (1 7) Diisi nama Satker ( 18) Diisi tanda tangan KPA/PPK ( 19) Diisi nama KPA/PPK (20) Diisi NIP KPA/PPK

– 38
D. FORMAT SURAT PERINTAH PENYETORAN PENGEMBALIAN (SP3)
(KOP SURAT SATUAN KERJA)
SURAT PERINTAH PENYETORAN PENGEMBALIAN (SP3) NOMOR : ……………… (1) ……………… .
Kepada Yth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2); ………….. . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. (3) …………….
Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ……… (4) ……… sesuai SPK/Perjanjian/Kontrak tangga1.. … (5) ….. nomor. …. (6) ….., serta berdasarkan: a. surat pernyataan pemutusan kontrak/Pernyataan wanprestasi tanggal ….. (7) …..n omor …..( 8) ….. b. **)Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tanggal. …. (9) ….. nomor …..( 1 0) ….. c. Surat Penetapan Nilai Pengembalian kepada Negara (SPNP) tanggal.. … ( 11) ….. nomor …..( 12) ….. d. **)Surat penolakan pencairan/klaim dari …..( 13) …..* ) atas bank garansi/ Surety Bond tangga1. ….( 14) …..* ) nomor. …. (15) …..* ) Dengan ini, saya: Nama : ………….( 16) ……………. Jabatan : KPA/PPK Satker ………….( 17) …………… . Dengan ini memerintahkan agar Saudara segera melakukan penyetoran ke kas negara atas nilai pekerjaan yang dijaminkan yang belum ada prestasi sampai dengan saat pemutusan kontrakjdinyatakan wanprestasi sebesar Rp. …… (18) ……… ( ….. (19) ….. ) Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
KPA/PPK. ….. (20) ……, (21) ………………..( 22) ………………… . NIP …………..( 23) ………………… .
*) Diisi jika SP3 dibuat dalam hal adanya kegagalan klaim/ pencairan jaminan . yang dilakukan oleh KPA/PPK nya, atau pemberitahuan kegagalan klaimjpencairan jaminan dari Kepala KPPN sesuai norma di Pasal 26.
**) Diisi untuk yang mene.rbitkan SPKPBJ adalah badanjperusahaan/PT/CV

– 39
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENYETORAN PENGEMBALIAN (SP3)
NO. URAIAN ISIAN (1) Diisi nomor SP3 (2) Diisi nama orang/ bad an/ perusahaan / PT/ CV penyedia barang/j asa (3) Diisi alamat orangjbadanjperusahaan/PT/ CV peny edia barangjjasa (4) Diisi uraian kegiatanjpekerjaan sesuai SPK/perjanjianjkontrak (5)_ Diisi tanggal SPK/ perjanjian/kon-:rak (6) Diisi nomor SPK/perjanjianjkontrak (7) Diisi tanggal penerbitan Sura t Pemutusan Kontrak/P ernyataan Wan prestasi (8) Diisi nomor Surat Pemutusan Kontrak/Pernyataan Wanprestasi (9) Diisi tanggal Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan ( 1 0) Diisi nomor Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (1 1) Diisi tanggal penerbitan SPNP ( 12) Diisi nomor SPNP ( 13) Diisi nama penerbit jaminan (14) Diisi tanggal Surat penolakan pencairanjklaim dari Penjamin (diisi nama penj amin) atas bank garansi/ Surety Bond (1 5) Diisi nomor Surat penolakan pencairanjklaim dari Penjamin (diisi nama penjamin) atas bank _garansi/ Surety Bond (1 6) Diisi nama KPA/PPK yang menan::iatangani SP3 ( 1 7) Diisi nama Satker (1 8) Diisi nilai SPNP ( dalam angka) (1 9) Diisi nilai SPNP (dalam huruf) (20) Diisi nama Satker (21) Diisi tanda tangan KPA/PPK (22)_ Diisi nama KPA/PPK (23) Diisi NIP KPA/PPK

– 40
E. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN/KLAIM SURAT JAMINAN
(KOP SURAT SATUAN KERJA)
SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN/KLAIM SURAT JAMINAN
Nomor Hal Lampi ran
Kepada Yth.
: ………….( 1) ………….. .. : ………….( 2) ……………. : ………….( 3) …………… .
Kepala KPPN. …. ( 4) …. . . .. . .. .. .. . .. (5) ……………. .
Sehubungan dengan adanya pemutusan kontrakjwanprestasi pekerjaan ……..( 6) …….. sesuai SPK/Perjanjian/Kontrak tanggal.. …. (7) …… . nomor …….( 8) …… yang tembusannya telah disampaikan kepada Saudara, serta mengingat PT /C V ……. (9) …..s e bagai pelaksana pekerja an tidak melakukan penyetoran setelah diberikan waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan No mor ….. /PMK.OS/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN sebelum BarangjJasa Diterima, sesuai dengan surat kuasa klaimjpencairan surat jaminan tangga1.. … (10) ….. nomor …..( 11) ….., diminta agar Saudara segera melakukan klaim surat jaminan tanggal. ….( 12)….. nomor …..( 13)….. atas nama Terjamin (Principa� PT /CV terseb ut di at as. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. KPA/ PPK …..( 14) ……. (1 5) ………………… (1 6) …………………. NIP ……………..( 17) ………………….

NO. ( 1) (2) (3) ( 4) (5) (S) (7) (8) (9) ( 1 0) ( 11) ( 12) ( 13) (: 4) (: 5) (: 6) (: 7)
– 41
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENCAIRANIKLAIM SURAT JAMINAN
URAIAN ISIAN Diisi nomor Surat Permintaan PencairaniKlaim Surat Jaminan Diisi hal Surat Permintaan PencairanjKlaim Surat Jaminan Diisi jumlah lampiran Surat Permintaan PencairaniKlaim Surat Jaminan Diisi nama KPPN pembayar Diisi alamat KPPN pembayar Diisi uraian kegiatanlpekerjaan sesuai SPKiperjanjianlkontrak Diisi tanggal SPKfperjanjianjkontrak Diisi nomor SPKiperjanjianlkontrak Diisi nama bad an I perusahaan I PT I CV seb agai penyedia baranglj as a Diisi tanggal surat kuasalpencairan klaim jaminan Diisi nomor surat kuasajpencairan klaim jaminan Diisi tanggal penerbitan surat jaminan Diisi nomor surat jaminan Diisi nama Satker Diisi tanda tangan

KPAIPPK Diisi nama KPAIPPK Diisi NIP KPAIPPK
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Download peraturannya disini
Lihat peraturan lainnya di peraturan pajak terbaru