peraturan menteri keuangan tentang honorarium kegiatan; Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru.

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.02/2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian Standar Biaya Masukan dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 2. Peraturan Menteri· Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 65/PMK.02/2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455), diubah sebagai berikut:
1. Angka 11 mengenai Honorarium Narasumber / Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panita, angka 19 mengenai Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), angka 22 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor, dan angka 23 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015, diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 11. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA BIAYATA NO URAIAN SATUAN 2016 11 HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA 11.1 Honorarium Nasarumber / Pembahas

19. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) BIAYA TA NO URAIAN SATUAN 2016 19 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN . PELATIHAN (DIKLAT) 19. 1 Honorarium OJP Rp 1. 000. 000 Penceramah 19.2 Honorarium Pengajar yang OJP Rp300.000 berasal dari luar satker penyelenggara 19 .3 Honorarium OJP Rp200.000 Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara 19 .4 Honorarium Per RpS.000.000 Penyusunan Modul Modul Diklat 19.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat a. Lama Diklat s.d. 5 hari: 1) Penanggung OK Rp450.000 Jawab 2) Ketua/ OK Rp400.000 Wakil Ketua OK Rp300.000 3) Sekretaris OK Rp300.000 4) Anggota t. Afw

BIAYA TA
NO URAIAN SATUAN
2016
b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari: 1) Penanggung OK Rp675.000 Jawab 2) Ketua/ Wakil OK Rp600.000 Ketua 3) Sekretaris OK Rp450.000 4) Anggota OK Rp450.000 c. Lama Diklat lebih dari 30 hari: 1) Penanggung OK Rp900.000 Jawab 2) Ketua/ Wakil OK Rp800.000 Ketua 3) Sekretaris OK Rp600.000 4) Anggota OK Rp600.000
22. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR BIAYA TA NO URAIAN SATUAN 2016 22 SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR 22. 1 Golongan I dan Orang/ Rp300.000 II Kali 22.2 Golongan III Orang/ Rp350.000 Kali 22.3 Golongan IV Orang/ Rp400.000 Kali

23. SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASIPERKANTORAN YANGSAMA NO URAIAN SATUAN BIAYA TA 2016 23 SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA OH Rp210.000 DALAM LOKASI PERKANTORAN YANGS AMA
2. Menambah 1 (satu) angka dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015, yakni angka 37 mengenai Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara sehingga berbunyi sebagai berikut: 37. HONORARIUM PEMBER! KETERANGAN AHLI/ SAKS! AHLI DAN BERACARA BIAYA TA NO URAIAN SATUAN 2016 37 HONORARIUM PEMBER! KETERANGAN AHLI/SAKS! AHLI DAN BERACARA 37.1 Honorarium Orang/ Rpl.800.000 Pemberi Kali Keterangan Ahli/S aksi Ahli 37.2 Honorarium Orang/ Rpl.800.00 Beracara Kali
3. Angka 11 mengenai Honorarium. Narasumber / Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panita, angka 12 mengenai Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, angka 15 mengenai Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, angka 16 mengenai Honorarium Tim

Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website, angka 1 7 mengenai Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional-Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/ Multilateral), Workshop/ Seminar/ Sosialisasi / Sarasehan Berskala Internasional, angka 19 mengenai Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), angka 22 mengenai Satuan Biaya U ang Saku Rapat Di Dalam Kantor, angka 26 mengenai Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan clan Pramubakti, angka 30 mengenai Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor, clan angka 36 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang Berfungsi Se bagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 11. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia 11.1 Honorarium Narasumber /Pembahas Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/ pengetahuan dalam kegiatan Seminar/ Ra pat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/ Ra pat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan. Catatan: 1. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber / pembahas adalah 60 (enam puluh) menit

baik dilakukan secara panel maupun individual. 2. Honorarium narasumber / pembahas dapat diberikan dengan ketentuan: a. narasumber /p embahas berasal dari luar unit organ1sas1 eselon I penyelenggara; dan/ atau b. narasumber/ pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara sepanJang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organ1sas1 eselon I penyelenggara/m asyarakat. 11.2 Honorarium Moderator Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi /D iseminasi /B imbingan Teknis / Workshop/Rapat Kerja/S arasehan/ Simposium/Lokakarya/ Focus Group yang Discussion/ Kegiatan Sejenis dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/p elatihan. Catatan: Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan: 1.
2.
moderator berasal dari luar unit orgamsas1 eselon I penyelenggara; dan/atau moderator berasal dari dalam unit orgamsas1 eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit
orgamsas1 eselon I penyelenggara/ masyarakat. 11.3 Honorarium Pembawa Acara Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/A nggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar /Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ W-orkshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/L okakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon I/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/ masyarakat. 11.4 Honorarium Panitia Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/A nggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/R apat Koordinasi/S osialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/ W-orkshop/ Rapat Kerja/S arasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis sepanJang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/ Kementerian Negara/Lembaga lainnya/ masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/R a pat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/ W-orkshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang J._ AfJW

berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgens1, dengan besaran honorarium mengacu pada bes aran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (s epuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
12. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah mm1mum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan: a. Lulusan SLTA diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP setempat. b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan setinggitingginya 114% (seratus empat belas persen) dari UMP setempat. c. Sarjana diberikan setinggi-tingginya 124% (seratus dua puluh empat persen) dari UMP setempat. d. Master (S2) diberikan setinggi-tingginya 133% (s eratus tiga puluh tiga persen) dari UMP setempat.

15. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut: a. mempunya1 keluaran ( output) jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/ Kernent erian Negara/ Lemb ag a/I nstansi Pemerint ah lainnya; c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/P ejabat Setingkat Menteri. 15.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim

pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Catatan: 1. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturutturut, Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. 2. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan

pejabat fungsional pada tim dimaksud dilaksanakan dengan ketent uan sebagai berikut: Klasifikasi No Jabatan I II III 1. Pejabat Negara, Eselon I, dan 2 3 4 Eselon II 2. Pejabat Eselon 3 4 5 III 3. Pejabat Eselon IV, pelaksana, 5 6 dan pejabat fungsional
Keterangan: Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut: Klasifikasi I
Klasifikasi II
Kementerian Negara/ Lembaga yang telah menenma tunjangan kinerj a sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenm tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000 (empat rupiah). puluh juta Kementerian Negara/ Lembaga yang telah menenma tunjangan

kinerja sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerj a pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp2 5. 000. 000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000 (empat rupiah). puluh juta Klasifikasi III Kementerian Negara/ Lembaga yang telah menenma tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau behim menerima tunjangan kinerja. b. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga. 1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kernen terian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I atau KPA. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium

bagi Pejaba:t Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud mengacu pada butir 2.a. di atas. 2) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian Negara/ Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Ment eri / Pimp in an Lembaga. Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim terse but mendapat persetujuan Menteri/ Pimpinan Lembaga. Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga dikecualikan dari ketentuan butir 2.a. di atas.
16. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/ Majalah/Pengelola Website 16.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur

sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana
dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur
organisasi tersendiri.
Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal
nasional/i nternasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah).
16.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin/majalah
dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/A nggota Polri/TNI yang diberi tugas
untuk menyusun dan menerbitkan
buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya
berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang
topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa seleb aran
atau majalah berisi warta singkat atau
pernyataan tertulis yang diterbitkan secara
periodik yang ditujukan untuk lembaga atau
kelompok profesi tertentu. 16.3 Honorarium Tim Pengelola Website Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/A nggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit
eselon I/s etara. Dalam hal website yang dikelola oleh unit vertikal setingkat eselon II di daerah · maka kepada pengelola website tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola website.

1 7. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi lnternasional-Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral), Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional 1 7. 1 Honorarium Penyelenggara Sidang/ Konferensi Internasional, Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral) Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional, konferensi tingkat menteri, senior official meeting (bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau senior official berdasarkan surat keputusan peja bat berwenang.
1 7 .2 Honorarium Penyelenggara Seminar/ Sosialisasi/S arasehan Int ernasional
Workshop/ Berskala
Honorarium penyelenggara workshop/ seminar/ sosialisasi/s arasehan berskala internasional dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/A nggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan workshop/ seminar/ sosialisasi/s arasehan berskala berdasarkan surat keputusan berwenang. Catatan: in ternasional, dari pejabat Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket meeting sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang.

19. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 19 .1 Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/A nggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing expenence sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara; b. berasal dari dalam organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/ masyarakat; dan C. khusus untuk Negara/A nggota Pegawai Aparatur Sipil Polri/TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diam pu oleh Pej ab at Eselon II ke atas/s etara.
19.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengaJar yang berasal dari luar satker penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satker penyelenggara.
19.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengaJar yang berasal dari dalam satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas

kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.
19.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat Honorarium penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/A nggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku. b. Satuan biaya m1 diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 20% (dua puluh persen).
19.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut: a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; b. dilakukan secara selektif mem pertim bangkan urgensinya; dan dengan c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. Catatan: Jam pelaj aran yang digunakan unt uk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
22. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dihadiri peserta dari eselon II lainnya/ eselon I lainnya/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/ Instansi Pemerintah/masyarakat; dan b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja. Catatan: 1. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat. 2. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lem bur dan uang makan lem bur. 3. Bagi peserta yang berasal dari luar . unit penyelenggara dapat diberikan uang transpor sepanJang kriteria pemberian uang transpor terpenuhi.
26. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Catatan: a. untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/d iborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. b. dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan. c. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah le bih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilarrtpaui mengacu pada ketentuan terseb ut.
30. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor 30.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya · yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/p ertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurangkurangnya melibatkan peserta dari eselon I lainnya/ masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/p ertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/s etingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/ setingkat Menteri;

b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/e selon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/e selon II/yang disetarakan; c. Kegiatan rapat/p ertemuan di luar kantor pejabat eselon III adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan. Satuan biaya paket kegiatan rapat/p ertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu: a. Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. b. Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. c. Paket Halfday Satuan biaya paket halfd ay disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Catatan: 1. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang. b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. 2. Satuan biaya paket fullboard ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat

fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket fullboard untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir l .a. dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket fullboard sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini. 3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini. 4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara.
30.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar kantor Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard, dan kegiatan fullday / halfd ay di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor. Catatan: Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/a tau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya pengmapan

dan uang harian perj alanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/a tau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
36. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi: a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif. b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif. c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan 2) dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip
d.
dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa /t aruna di perunt ukan bagi mahasiswa/t aruna pada pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
2)
harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/t aruna; dan dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/t aruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/ taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan

atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
4. Menambah 1 (satu) angka dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015, yakni angka 37 mengenai Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara sehingga berbunyi sebagai berikut: 37. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara 37 .1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/S aksi Ahli Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/A nggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/ keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan /a tau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang/ memanggil pemberi keterangan ahli/ saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/ saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 37.2 Honorarium Beracara Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/A nggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaJI dan tunjangan kinerja.

5. Angka 1 mengenai Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota, angka 8 mengenai Honorarium N arasum ber / Pem bahas (Pakar / Praktisi/ Profesional), angka 10 mengenai Satuan Biaya Konsumsi Tahanan, dan angka 17 mengenai Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015, diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 1. SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP) BIAYA NO URAIAN SATUAN TA 2016 1. SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM Orang/ KABUPATEN/ Kali Rp150.000 KOTA PERGI PULANG (PP)
8. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS PAKAR/PRAKTISI/PROFESIONAL BIAYA NO URAIAN SATUAN TA 2016 8 HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS PAKAR/PRAKTISI /PROFESIONAL 8. lKegiatan Di OJ Rpl.700.000 Dalam Negeri 8.2Kegiatan Di Luar Negeri a. Narasumber OH $330 Kelas A

BIAYA
NO URAIAN SATUAN
TA 2016 b. Narasumber OH $275 Kelas B C. Narasumber OH $220 Kelas c
10. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DETENI
(dalam rupiah)
BIAYA TA
NO PROVINS! SATUAN
2016 1. ACEH OH 43.000
SUMATERA 2. OH 41.000 UTARA 3. RI AU OH 36.000 4. KEPULAUAN RIAU OH 35.000 5. JAMB I OH 33.000
SUMATERA 6. OH 39.000 BARAT
SUMATERA 7. OH 39.000 SELATAN 8. LAMPUNG OH 36.000
9. BENGKULU OH 39.000
BANGKA 10. OH 36.000 BELITUNG 11. BANTEN OH 39.000
12. JAWA BARAT OH 40.000
13. D.K.I. JAKARTA OH 42.000
14. JAWA TENGAH OH 33.000
15. D.I. YOGYAKARTA OH 32.000
16. JAWA TIMUR OH 39.000

(dalam rupiah) BIAYA TA
NO PROVINS! SATUAN
2016 17. BALI OH 39.000
NUSA TENGGARA 18. OH 37.000 BARAT
NUSA TENGGARA 19. OH 37.000 TIMUR
KALIMANTAN 20. OH 38.000 BARAT
KALIMANTAN 21. OH 36.000 TENGAH
KALIMANTAN 22. OH 40.000 SELATAN
KALIMANTAN 23. OH 38.000 TIMUR
KALIMANTAN 24. OH 38.000 UTARA
25. SULAWESI UTARA OH 39.000 26. GO RO NTA LO OH 38.000 27. SULAWESI BARAT OH 41.000
SULAWESI 28. OH 41.000 SELATAN
SULAWESI 29. OH 36.000 TENGAH
SULAWESI 30. OH 36.000 TENGGARA
31. MALUKU OH 42.000

(dalam rupiah) BIAYA TA
NO PROVINS! SATUAN
2016 32. MALUKU UTARA OH 49.000
33. PAPUA OH 55.000
34. PAPUA BARAT OH 49.000
17. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
(dalam rupiah) BIAYA
NO PROVINS! · SATUAN
TA 2016
1.
Orang/ 120.000 ACEH Kali 2. SUMATERA Orang/ Kali 232.000 UTARA
3.
Orang/ RIA U Kali 75.000
4. KEPULAUAN
Orang/ Kali 120.000 RIAU
5.
Orang/ JAMB I Kali 120.000 6. SUMATERA Orang/ 190.000 BARAT Kali 7. SUMATERA Orang/ 125.000 SELATAN Kali 8. Orang/ 145.000 LAMPUNG Kali 9. Orang/ 95.000 BENGKULU Kali 10. BANGKA Orang/ 90.000 BELITUNG Kali 11. BANTEN Orang/ 306.000 Kali 12. Orang/ 140.000 JAWA BARAT Kali
– 32
(dalam rupiah) BIAYA
NO PROVINSI SATUAN
TA 2016 13. D.K.I. JAKARTA Orang/ 170.000 Kali 14. Orang/ 75.000 JAWA TENGAH Kali 15. D.I. YOGYAKARTA Orang/ 94.000 Kali 16. JAWA TIMUR Orang/ 148.000 Kali 17. Orang/ 150.000 BALI Kali
NUSA Orang/ 18. TENGGARA 213.000 Kali BARAT
NUSA Orang/ 19. TENGGARA 80.000 Kali TIMUR KALIMANTAN Orang/ 107.000 20. BARAT Kali
KALIMANTAN Orang/ 21. TENGAH Kali
90.000
KALIMANTAN Orang/ 22. SELATAN Kali
100.000
KALIMANTAN Orang/ 401.000 23. TIMUR Kali KALIMANTAN Orang/ 24. UTARA Kali 75.000 SULAWESI Orang/ 110.000 25. UTARA Kali 26. GORONTALO Orang/ 200.000 Kali SULAWESI Orang/ 27. BARAT Kali 217.000 SULAWESI Orang/ 145.000 28. SELATAN Kali

BIAYA
NO PROVINS! SATUAN
TA 2016
SULAWESI Orang/
29.
TENGAH Kali 75.000
SULAWESI Orang/
30.
TENGGARA Kali 131.000
31. MALUKU
Orang/ 210.000 Kali
32. MALUKU UTARA
Orang/ 174.000 Kali
33. PAPUA
Orang/ 355.000 Kali
34. PAPUA BARAT
Orang/ 145.000 Kali
6. Angka 1 mengenai Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota, angka 8 mengenai Honorarium N arasum ber / Pembahas (Pakar / Praktisi / Profe sional), angka 9.6 mengenai Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/S iswa Sipil dan Mahasiswa Militer / Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan, angka 10 mengenai Satuan Biaya Konsumsi Tahanan, angka 20 mengenai Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang Berfungsi Sebagai Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 1. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) Satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/pihak lain dalam melakukan.kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota Pergi Pulang

(PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/ instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. Satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam komplek perkantoran yang sama. Catatan: a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/a tau air) dapat diberikan secara at cost. b. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota. c. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
8. Honorarium Narasumber/Pembahas Praktisi/ Profesional
Pakar/
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan honorarium narasumber/ pembahas pakar /praktisi/profesional yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/ bid ang tertent u dalam kegiatan seminar/ rapat koordinasi/s osialisasi/d iseminasi/ workshop/ rapat kerja/ sarasehan/ simposium/lokakarya/ Focus Group Discussion/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di

luar negeri, narasum ber /p em bah as dikelom pokkan sebagai berikut: N arasum ber / Pembahas Kelas A
Narasumber/ Pembahas Kelas B
N arasum ber / Pembahas Kelas C
Narasumber/ Pembahas Pakar / Praktisi /P rof esional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lem baga negara. N arasum ber / Pem bahas Pakar/ Praktisi /P rof esional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lem baga negara. Narasumber /Pembahas Pakar/ Praktisi / Profesional yang disetarakan dengan pegawai negen Gol. III/c sampai dengan IV/ b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.
9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan a. mahasiswa/ siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan b. mahasiswa/s iswa militer /s emi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI /A kpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Catatan: Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/ Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya

bersumber dari PNBP dapat diberikan estimasi untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).
10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni Satuan biaya konsumsi tahanan/d eteni merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/d eteni, diberikan untuk tahanan/d eteni yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
20. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa: 20.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, Jamuan a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, ballpoint, dan am plop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai. b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak. c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.

d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma. e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik. f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor. 20.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukkannya, termasuk biaya bahan bakar. Catatan: Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju. Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor /wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/

memp ertahankan gedung/b angunan kantor /wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). Satuan biaya pemeliharaan gedung/ bangunan Republik kantor /wisma perwakilan Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk: 1) gedung/bangunan dan/atau milik negara; 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/a tau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perJanJ1an diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negen. Catatan: Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk

mem biayai pengadaan meJ a dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai ( home stafjJ, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. e. Pakaian sopir/ satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dina s harian sopir/ satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil box merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) Jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi. g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1041
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Download peraturannya disini
Lihat peraturan lainnya di peraturan pajak terbaru