peraturan menteri keuangan tentang hibah barang milik negara terbaru; Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 4/PMK.06/2015


TENTANG


PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU
DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Bagian Kesatu
Pengertian


Pasal 1
  Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  1.

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

  2.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

  3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.  4.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

  5.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

  6.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.  7.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.  8.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

  9.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.  10.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

  11.

Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

  12.

Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

  13.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

  14.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

  15.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

 

Bagian Kedua

Ruang Lingkup


Pasal 2

(1)

Peraturan Menteri ini meliputi pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang kepada Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMN berupa:

   a.Penggunaan;   b.Pemindahtanganan;   c.Pemusnahan;   d.Penghapusan.  (2)Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan status Penggunaan dan Penggunaan Sementara.   (3)Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penjualan dan Hibah.  (4)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BMN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

     BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

 


Bagian Kesatu
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Yang Didelegasikan


Pasal 3
  (1)Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang meliputi:   a.penetapan status Penggunaan BMN;   b.pemberian persetujuan Penggunaan Sementara BMN;   c.

pemberian persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat;

   d.pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN;   e.pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN.  (2)

Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

  (3)

Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilakukan oleh:

   a.

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama pada Kementerian/Lembaga termasuk Kantor Menteri Koordinator/Kantor Menteri Negara;

   b.Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung;   c.Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Sarana dan Prasarana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;   d.Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan pada Lembaga Tinggi Negara.  (4)

Pengguna Barang tidak dapat meneruslimpahkan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Barang.

 Bagian Kedua
Klasifikasi Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab

 


Paragraf 1
Penggunaan BMN


Pasal 4
  (1)Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:   a.menetapkan status Penggunaan;   b.memberikan persetujuan Penggunaan Sementara.  (2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:   a.alat utama sistem persenjataan;   b.

BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

 

Paragraf 2

Pemindahtanganan BMN


Pasal 5

(1)Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa:   a.Penjualan;   b.Hibah.  (2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:   a.

BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;

   b.bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).  (3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:   a.BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;   b.

BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;

   c.bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).  (4)BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi tetapi tidak terbatas pada:   a.BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN;   b.BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;   c.BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;   d.BMN yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemusnahan BMN


Pasal 6

(1)Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN.  (2)Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:   a.BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau   b.terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  (3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BMN berupa:   a.

Persediaan;

   b.Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;   c.

selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;

   d.bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).

Paragraf 4

Penghapusan BMN


Pasal 7

(1)

Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN terhadap BMN berupa:

   a.Persediaan;   b.Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;   c.

selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

  (2)

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

 

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 8

 

Segala akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri ini menjadi tanggung jawab dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang.

 

Pasal 9

 

Keputusan dan surat persetujuan atas pengelolaan BMN yang didelegasikan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 10

 

Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengelola Barang kepada Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

 

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 11

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewenangan untuk menetapkan putusan atau memberikan persetujuan terhadap pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, Pasal 6 ayat (3) huruf c, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c yang nilainya tercatat secara kumulatif merupakan kewenangan Pengelola Barang, berdasarkan Peraturan Menteri ini menjadi kewenangan Pengguna Barang.

 Pasal 12  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  a.

surat persetujuan atas permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang dinyatakan tetap sah;

  b.

permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang namun belum diterbitkan persetujuan, dikembalikan oleh Pengelola Barang kepada Penguna Barang sepanjang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri ini;

  c.

permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang, namun terdapat revisi data yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersangkutan, dapat diterbitkan persetujuan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini serta dikategorikan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

  d.

permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang namun belum diterbitkan persetujuan, dikembalikan oleh Pengelola Barang kepada Penguna Barang sepanjang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang berdasarkan Peraturan Menteri ini;

  e.

permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang, namun terdapat revisi data yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersangkutan, dapat diterbitkan persetujuan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini serta dikategorikan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

 

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

           Ditetapkan di Jakarta      pada tanggal 6 Januari 2015      MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,                                                   ttd.                                    BAMBANG P.S. BRODJONEGORODiundangkan di Jakartapada tanggal 6 Januari 2015MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
                                          ttd.                   YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 20

 

Download peraturannya disini
Lihat peraturan lainnya di peraturan pajak terbaru