Peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 52/pmk.02/2014. Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 72/pmk.02/2013 tentang standar biaya. Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/PMK.02/2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 72/PMK.02/2013 TENTANG STANDAR BIAYA
MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi mengenai pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan menindaklanjuti usulan penetapan Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang disampaikan oleh
Kementerian Luar Negeri serta untuk mengakomodir beberapa penyempurnaan satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.02/2014;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran2014;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.02/2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

1.

Menambah 2 (dua) angka dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 yakni
angka 32 mengenai Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan dan angka 33 mengenai Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:


32.

HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN

(dalam rupiah)

NO URAIAN SATUAN BIAYA TA

2014

(1) (2) (3) (4)
32. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaana. Ketua

b. Sekretaris/Staf Pendukung

OB

OB

1.000.000

750.000

 


33.

SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS (BOK) KEPALA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

(dalam US$)

NO

PERWAKILAN RI

SATUAN BIAYA TA

2014

(1) (2) (3) (4)
AMERIKA UTARA &
TENGAH
1 New York (KJRI) OT 60,000
2 Ottawa OT 60,000
3 New York (PTRI) OT 60,000
4 San Fransisco OT 45,000
5 Washington OT 60,000
6 Los Angeles OT 60,000
7 Chicago OT 45,000
8 Houston OT 45,000
9 Toronto OT 45,000
10 Vancouver OT 45,000
11 Mexico City OT 30,000
AMERIKA SELATAN
& KARIBIA
12 Boenos Aires OT 30,000
13 Paramaribo OT 15,000
14 Brazilia OT 30,000
15 Caracas OT 15,000
16 Havana OT 15,000
17 Bogota OT 30,000
18 Santiago OT 15,000
19 Lima OT 15,000
EROPA TENGAH &
TIMUR
20 Beograd OT 15,000
21 Bucharest OT 18,000
22 Budapest OT 18,000
23 Moscow OT 60,000
24 Praha OT 17,400
25 Sofia OT 15,000
26 Warsawa OT 22,800
27 Kiev OT 30,000
28 Bratislava OT 15,000
EROPA BARAT
29 Stockholm OT 30,000
30 Helsinski OT 30,000
31 Roma OT 45,000
32 Vatican OT 18,000
33 Frankfurt OT 45,000
34 Bern OT 30,000
35 Berlin OT 60,000
36 Brussels OT  60,000
37 Den Haag OT 60,000
38 Jenewa OT 100,368
39 Hamburg OT 45,000
40 London OT  60,000
41 Paris OT 60,000
42 Wienna OT 60,000
43 Kopenhagen OT 30,000
44 Madrid OT 30,000
45 Oslo OT 30,000
46 Marseilles OT 30,000
47 Lisabon OT 21,000
48 Athens OT 30,000
49 Ankara OT 30,000
AFRIKA
50 Addis Ababa OT 15,000
51 Dar Es Salam OT 15,000
52 Lagos OT 30,000
53 Tananarive OT 15,000
54 Dakkar OT 15,000
55 Nairobi

OT

30,000
56 Harare OT 18,000
57 Windhoek OT 15,000
58 Pretoria OT 30,000
59 Cape Town OT 30,000
ASIA SELATAN &
TENGAH
60 Mumbay OT 30,000
61 Colombo OT 15,000
62 Dhaka

OT

15,000
63 Islamabad OT 30,000
64 Kaboul OT 15,000
65 Karachi OT 30,000
66 New Delhi OT 30,000
67 Teheran OT 30,000
68 Tashkent OT 30,000
ASIA TIMUR &
PASIFIK 
69 Hongkong OT 45,000
70 Osaka OT 60,000
71 Pyongyang

OT

15,000
72 Seoul OT 45,000
73 Tokyo OT 60,000
74 Phnom Penh OT 30,000
75 Beijing OT 45,000
76 Guangzhou OT 30,000
77 Canberra OT 60,000
78 Noumea OT 15,000
79 Sydney OT 60,000
80 Wellington

OT

30,000
81 Port Moresby OT 30,000
82 Darwin OT 45,000
83 Melbourne OT 45,000
84 Vanimo OT 15,000
85 Perth OT 45,000
86 Dilli OT 30,000
87 Suva OT 15,000
88 Bangkok OT 45,000
89 Davao City

OT

15,000
90 Hanoi OT 15,600
91 Kota Kinabalu OT 30,000
92 Kuala Lumpur OT 60,000
93 Manila OT 45,000
94 Penang OT 30,000
95 Yangoon OT 30,000
96 Singapore OT 60,000
97 Vientiane OT 15,000
98 Bandar Seri
Bagawan
OT 45,000
99 Ho Chi Minh City OT 30,000
100 Songkhla OT 30,000
101 Johor Bahru OT 60,000
102 Kuching OT 45,000
TIMUR TENGAH
103 Khartoum OT 15,000
104 Alger OT 15,000
105 Tunis OT 15,000
106 Rabbat OT 15,000
107 Tripoli OT 15,000
108 Baghdad OT 15,000
109 Cairo OT 45,000
110 Damascus OT 30,000
111 Jeddah OT 60,000
112 Sanaa OT 15,000
113 Kuwait OT 30,000
114 Abu Dhabi OT 30,000
115 Amman OT  30,000
116 Riyadh OT 45,000
117 Beirut OT 15,000
118 Doha OT 30,000
119 Dubai OT 30,000

 

2.

Angka 1 mengenai Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, angka 9 mengenai Honorarium Kegiatan Seminar/ Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis, angka 13 mengenai Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, angka 24 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor, dan angka 30 mengenai Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Dalam hal terdapat yang kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya.

b.

Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola, besaran honorarium sesuai dengan pagu masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.

c.

Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

d. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
e.

Untuk KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.

f.

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Catatan:
1. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, dapat dimungkinkan adanya penggabungan PPK dengan ketentuan:
a. Jumlah staf pengelola keuangan tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan
b. Besaran honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf tersebut.
2.

Ketentuan mengenai satuan biaya ini berlaku juga untuk pengelola keuangan pada RKA-BUN, dimana alokasi untuk pengelola keuangan tersebut berasal dari pagu RKA-K/L Kementerian Negara/Lembaga berkenan.

9. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis
9.1 Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat.

9.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/ kegiatan sejenis.

Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/ diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

Catatan:
1.

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.

2.

Honorarium kegiatan seminar/rakor/ sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/ kegiatan sejenis dapat diberikan dengan ketentuan:

a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan
b.

berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

13.  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
13.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Eselon I/KPA. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan ketetapan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan sumber pendanaannya berasal dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga Lainnya;
c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
13.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.
Catatan:
1.

Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/ Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

2.

Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:

a.

Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga.

Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Bagi Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.
2)

Bagi Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.

3) Bagi Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 4 (empat) tim pelaksana kegiatan.
b.

Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diperuntukkan bagi tim yang lintas Kementerian Negara/Lembaga.

Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan atas ketentuan huruf a di atas.
24.  Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday). Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang:

a. melibatkan peserta dari eselon I lainnya/ masyarakat;
b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja;
c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
d.

dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/ kepala satuan kerja;

e.

surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan

f.

surat pernyataan pelaksanan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/kepala satuan kerja).

Catatan:
a. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi.
b.

Dalam hal struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga hanya terdapat satu eselon I, maka satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan untuk rapat yang melibatkan eselon II lainnya.

c. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
30.  Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi penetapan golongan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

3.

Menambah 2 (dua) angka dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 yakni angka 32 mengenai Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan dan angka 33 mengenai Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri sebagai berikut:

32. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan.

Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

33. Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri

Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

4.

Angka 9.4 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Lingkup Perhubungan dan angka 12 mengenai Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana  tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:


9.4

Pengadaan Bahan Makanan Lingkup Perhubungan

9.4.1

Keluarga Penjaga
Menara Suar, Petugas Pengamatan Laut, ABK Cadangan Pada Kapal Negara, ABK Aktif Pada Kapal Negara, dan Petugas SROP dan VTIS

(dalam rupiah)

NO

PROVINSI

SATUAN KELUARGA PENJAGA MENARA
SUAR (PMS)
PETUGAS PENGAMATAN

LAUT

ABK

CADANGAN PADA KAPAL

NEGARA

ABK AKTIF

PADA KAPAL NEGARA

PETUGAS

SROP DAN

VTIS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.  ACEH OH 18.000 27.000  27.000 32.000 32.000
2.
SUMATERA UTARA
OH 18.000 27.000  27.000 32.000 32.000
3. R I A U
OH 18.000 27.000 27.000 32.000 32.000
4.
KEPULAUAN RIAU 
OH 18.000  27.000
27.000  32.000 32.000
5.  JA
M B I
OH 18.000  27.000
27.000  32.000 32.000
6.
SUMATERA BARAT
OH 18.000  27.000
27.000  32.000 32.000
7.
SUMATERA SELATAN
OH 18.000  27.000
27.000  32.000 32.000
8. LAMPUNG
OH 18.000  27.000
27.000  32.000 32.000
9.
BENGKULU
OH 18.000  27.000
27.000  32.000 32.000
10. BANGKA
BELITUNG
OH 18.000  27.000
27.000  32.000 32.000
11. B A N T
E N
OH 17.000  25.000
25.000  30.000 30.000
12. JAWA
BARAT
OH 17.000  25.000
25.000  30.000 30.000
13. D.K.I.
JAKARTA
OH 17.000  25.000
25.000  30.000 30.000
14. JAWA
TENGAH
OH 17.000  25.000
25.000  30.000 30.000
15. D.I.
YOGYAKARTA
OH 17.000  25.000
25.000  30.000 30.000
16. JAWA
TIMUR
OH 17.000  25.000
25.000  30.000 30.000
17. B A L I
OH 22.000 32.000 32.000 38.000 38.000
18. NUSA
TENGGARA BARAT
OH 22.000 32.000 32.000 38.000 38.000
19. NUSA
TENGGARA TIMUR
OH 22.000 32.000 32.000 38.000 38.000
20.
KALIMANTAN BARAT 
OH 20.000 30.000 30.000 36.000 36.000
21.
KALIMANTAN TENGAH
OH 20.000 30.000 30.000 36.000 36.000
22.
KALIMANTAN SELATAN
OH 20.000 30.000 30.000 36.000 36.000
23.
KALIMANTAN TIMUR
OH 20.000 30.000 30.000 36.000 36.000
24.
KALIMANTAN UTARA
OH 20.000 30.000 30.000 36.000 36.000
25.
SULAWESI UTARA
OH 20.000 30.000 30.000 36.000 36.000
26.
GORONTALO
OH 20.000 30.000 30.000 36.000 36.000
27.
SULAWESI BARAT
OH 20.000 30.000 30.000 36.000 36.000
28.
SULAWESI SELATAN
OH 20.000 30.000 30.000 36.000 36.000
30.
SULAWESI TENGGARA
OH 20.000 30.000 30.000 36.000 36.000
31. MALUKU
OH 22.000 32.000 32.000 38.000 38.000
32. MALUKU
UTARA
OH 22.000 32.000 32.000 38.000 38.000
33. P A P U
A
OH 25.000 37.000 37.000 44.000 44.000
34. PAPUA
BARAT
OH 25.000 37.000 37.000 44.000 44.000

 

9.4.2

Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga Untuk Lampu Suar,
Penjaga Menara Suar (PMS), Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran, Rescue Team

(dalam rupiah)

NO PROVINSI SATUAN PETUGAS BENGKEL DAN
GALANGAN KAPAL KENAVIGASIAN
PETUGAS PABRIK GAS AGA
UNTUK LAMPU SUAR
PENJAGA MENARA SUAR
(PMS)
KELOMPOK TENAGA
KESEHATAN KERJA PELAYARAN
RESCUE

 TEAM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. ACEH  OH 32.000 32.000 32.000  32.000 32.000
2. SUMATERA UTARA OH 32.000 32.000 32.000  32.000 32.000
3. R I A U OH 32.000 32.000 32.000  32.000 32.000
4. KEPULAUAN RIAU OH 32.000 32.000 32.000  32.000 32.000
5. J A M B I OH 32.000 32.000 32.000  32.000 32.000
6. SUMATERA BARAT OH 32.000 32.000 32.000  32.000 32.000
7. SUMATERA SELATAN
OH 32.000 32.000 32.000  32.000 32.000
8. LAMPUNG OH 32.000 32.000 32.000  32.000 32.000
9. BENGKULU OH 32.000 32.000 32.000  32.000 32.000
10. BANGKA BELITUNG OH 32.000 32.000 32.000  32.000 32.000
11. B A N T E N
OH 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
12. JAWA BARAT OH 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
13. D.K.I. JAKARTA OH 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
14. JAWA TENGAH OH 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
15. D.I. YOGYAKARTA OH 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
16. JAWA TIMUR OH 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
17. B A L I OH 38.000  38.000 38.000  38.000 38.000
18. NUSA TENGGARA BARAT  OH 38.000  38.000 38.000  38.000 38.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR OH 38.000  38.000 38.000  38.000 38.000
20. KALIMANTAN BARAT OH 36.000 36.000  36.000 36.000 36.000
21. KALIMANTAN TENGAH OH 36.000 36.000  36.000 36.000 36.000
22. KALIMANTAN SELATAN OH 36.000 36.000  36.000 36.000 36.000
23. KALIMANTAN TIMUR OH 36.000 36.000  36.000 36.000 36.000
24. KALIMANTAN UTARA OH 36.000 36.000  36.000 36.000 36.000
25. SULAWESI UTARA OH 36.000 36.000  36.000 36.000 36.000
26. GORONTALO OH 36.000 36.000  36.000 36.000 36.000
27. SULAWESI BARAT OH 36.000 36.000  36.000 36.000 36.000
28. SULAWESI SELATAN OH 36.000 36.000  36.000 36.000 36.000
29. SULAWESI TENGAH OH 36.000 36.000  36.000 36.000 36.000
30. SULAWESI TENGGARA OH 36.000 36.000  36.000 36.000 36.000
31. MALUKU OH 38.000  38.000 38.000  38.000 38.000
32. MALUKU UTARA OH 38.000  38.000 38.000  38.000 38.000
33. P A P U A  OH 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
34. PAPUA BARAT  OH 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000

 

12. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

(dalam rupiah)

NO. PROVINSI SATUAN BIAYA TA

 2014

(1) (2) (3) (4)
1. ACEH OH 13.000
2. SUMATERA UTARA OH 13.000
3. R I A U OH 13.000 OH 13.000
4. KEPULAUAN RIAU OH 13.000
5. J A M B I  OH 12.000
6. SUMATERA BARAT OH 12.000
7. SUMATERA SELATAN OH 12.000
8. LAMPUNG OH 12.000
9. BENGKULU OH 12.000
10. BANGKA BELITUNG OH 12.000
11. B A N T E N OH 13.000
12. JAWA BARAT OH 13.000
13. D.K.I. JAKARTA OH 13.000
14. JAWA TENGAH OH 13.000
15. D.I. YOGYAKARTA OH 13.000
16. JAWA TIMUR OH 13.000
17. B A L I OH 13.000
18. NUSA TENGGARA BARAT OH 13.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR OH 13.000
20. KALIMANTAN BARAT OH 13.000
21. KALIMANTAN TENGAH OH 12.000
22. KALIMANTAN SELATAN OH 12.000
23. KALIMANTAN TIMUR OH 13.000
24. KALIMANTAN UTARA OH 13.000
25. SULAWESI UTARA OH 13.000
26. GORONTALO OH 13.000
27. SULAWESI BARAT OH 12.000
28. SULAWESI SELATAN OH 13.000
29. SULAWESI TENGAH OH 12.000
 30. SULAWESI TENGGARA OH 13.000
31. MALUKU OH 14.000
32. MALUKU UTARA OH 15.000
33. P A P U A OH 18.000
 34. PAPUA BARAT OH 16.000

 

5.

Angka 6 mengenai Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri dan angka 27 mengenai Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang Berfungsi Sebagai Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:


6.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yangn digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun.
Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing, yang dalam pengusulannya dilampiri denganTerms of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana.


27.

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.

Perjalanan dinas luar negeri yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi Pejabat Eselon III ke atas dapat menggunakan kelas bisnis.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 343