Peraturan menteri keuangan nomor 08/pmk.02/2006. Peraturan pajak terbaru.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 08/PMK.02/2006
TENTANG
KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEWENANGAN
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah
instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pejabat pengelola BLU adalah Pimpinan BLU yang bertanggung
jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri dari
Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang
sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku
pada BLU yang bersangkutan.
3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan
barang/layanan jasa.
4. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan.
Pasal 2
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLU harus dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek
bisnis yang sehat.
Pasal 3
Pengadaan barang/jasa pada BLU dilaksanakan berdasarkan
ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Pasal 4
(1) Terhadap BLU dengan status BLU Secara Penuh dapat diberikan
fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bila terdapat
alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari :
a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat ;
b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan
lain ; dan/atau
c. hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha
lainnya.
(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa
yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan mengikuti prinsipprinsip
transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan
praktek bisnis yang sehat.
(4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan
pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan
pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah
dimaksud.
Pasal 5
(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
(2) Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLU atau
Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLU yang
ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa guna keperluan BLU.
(3) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara
pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan
bidang lain yang diperlukan.
Pasal 6
(1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan
terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
a. Pemimpin BLU untuk pengadaan barang/jasa yang
bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah); atau
b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLU untuk
pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah).
(2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLU
dan harus memperhatikan prinsip-prinsip:
a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek
integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan
prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk
mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya
tujuan pengadaan barang/jasa;
b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya
pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam
melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun
tidak langsung; dan
c. saling uji (cross check), yaitu berusaha memperoleh informasi
dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat
dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang
memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.
Pasal 7
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2006
MENTERI KEUANGAN
SRI MULYANI INDRAWATI