peraturan menteri keuangan mengenai perjalanan dinas; Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru.

Berikut ini adalah Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Terbaru mengenai Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS Dan Non PNS untuk dipedomani dalam melakukan kegiatan dan realisasi perjalanan dinas atas beban APBN.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113/PMK.05/2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai
perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara,
pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 7/PMK.05/2008;

b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan
pedoman pelaksanaan anggaran negara;
c. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat
dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu
mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas
dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan
pegawai tidak tetap;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut
Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat
kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik
Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga
tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara
lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,
diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas
negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan organisasi.
5. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas 6
melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas,
dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam
negeri.
6. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari 7
tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan
yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
9. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak
Tetap, dan Pihak Lain.
10. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan
Dinas.
11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung
terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan
sekaligus.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 9
bukti pengeluaran yang sah.
13. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya 1
Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
15. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan 1
Perjalanan Dinas.
16. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan 1
pindah.

17. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan 1
sementara waktu.
18. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah
administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.
20. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan
sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun
Standar Biaya Keluaran.
BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan
dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
b. Perjalanan Dinas Pindah.
(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
c. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip sebagai berikut:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat
tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan
Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan
Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota;
dan
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di
dalam Kota.

(2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi
kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta
Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih
dari 8 (delapan) jam; dan
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan
sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
c. Pengumandahan (Detasering);
d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang
ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter
tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan
dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena
melakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan
Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal
dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal
dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota
tempat pemakaman.
Pasal 6

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan
sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang
dalam Surat Tugas.
(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh:
a. kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas
Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada
satuan kerja berkenaan;
b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk
Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh
kepala satuan kerja;
c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan
yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup
unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan;
atau
d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk
Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/
Pejabat Eselon II.

(3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada
pejabat yang ditunjuk.
(4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemberi tugas;
b. Pelaksana tugas;
c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
d. Tempat pelaksanaan tugas.
(5) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas
Kota; atau

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di
dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam,
Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
(6) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang
dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat
dilakukan tanpa penerbitan SPD.
(7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 7

(1) Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk
menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat
transpor yang digunakan untuk melaksanakan
Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan
memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan
Dinas tersebut.
(2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang
dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa
penerbitan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (6), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan
dicantumkan dalam Surat Tugas.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-
komponen sebagai berikut:

a. uang harian;
b. biaya transpor;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri atas:
a. uang makan;
b. uang transpor lokal; dan
c. uang saku.
(3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai
Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan
termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/
pelabuhan keberangkatan;
b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/
bandara/pelabuhan keberangkatan dan
kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk
menginap:
a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya.
(5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya
penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar
30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota
Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar
Biaya;
b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dibayarkan secara lumpsum.

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat
Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan
Perjalanan Dinas.
(7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat
Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat
Tujuan.
(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar
minyak, dan pajak.
(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi
penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya
angkutan jenazah.
(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian
Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Download peraturannya disini
Lihat peraturan lainnya di peraturan pajak terbaru