peraturan menteri keuangan jasa akuntan publik. Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tahun 2017
PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 Tahun 2016
AKTUARIS

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 Tahun 2015
PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET MENARA TELEKOMUNIKASI YANG DISEWAKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015
PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 Tahun 2014
AKUNTAN BEREGISTER NEGARA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.01/2013 Tahun 2013
TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PERIZINAN, BIAYA PERSETUJUAN, DAN DENDA ADMINISTRATIF YANG BERASAL DARI AKUNTAN PUBLIK, KANTOR AKUNTAN PUBLIK, CABANG KANTOR AKUNTAN PUBLIK, KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASING, DAN ORGANISASI AUDIT ASING

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011
AKUNTAN PUBLIK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2010 Tahun 2010
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 406/KMK.06/2004 TENTANG USAHA JASA PENILAI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 Tahun 2008
JASA PENILAI PUBLIK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tahun 2008
JASA AKUNTAN PUBLIK

Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor S.820/SJ/2006 Tahun 2006
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA PENILAI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.01/2006 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/KMK.017/1996 TENTANG JASA PENILAI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2006 Tahun 2006
PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN KEPADA SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN ATAU PERATURAN MENTERI KEUANGAN TERHADAP PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2006 Tahun 2006
KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPBS Tahun 2005
HUBUNGAN ANTARA BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, KANTOR AKUNTAN PUBLIK, AKUNTAN PUBLIK, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN BANK INDONESIA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.06/2004 Tahun 2004
USAHA JASA PENILAI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Keuangan Nomor 423/MPP/KEP/7/2004 dan Nomor 327/KMK.06/2004 Tahun 2004
PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MENGENAI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA JASA PENILAI KEPADA MENTERI KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 Tahun 2003
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 423/KMK.06/2002 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK

Peraturan VIII.A.2 – Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-20/PM/2002
INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA AUDIT DI PASAR MODAL

Download peraturannya disini
Lihat peraturan lainnya di peraturan pajak terbaru