peraturan menteri keuangan gudang berikat; Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
Nomor KEP-399/KMK.01/1996, Tanggal 30-Dec-1995

Jenis : Keputusan Menteri Keuangan
Penerbit : Menteri Keuangan
Hal Yang Diatur : Gudang Berikat
Mulai Berlaku : 30-Dec-1995 s/d
Tentang : Gudang Berikat
Isi Singkat : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Gudang Berikat dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

  1. Gudang Berikat adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat, atau direekspor tanpa adanya pengolahan.
  2. Barang atau Peralatan adalah barang yang dipergunakan oleh Penyelenggara Gudang Berikat dalam rangka pembangunan/konstruksi
  3. Gudang Berikat dan peralatan atau perlengkapan yang diperlukan seperti generating set, air conditioner, atau peralatan listrik lainnya.
  4. Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) adalah Perseroan Terbatas atau koperasi yang memiliki, menguasai, mengelola, dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di Gudang Berikat yang diselenggarakannya berdasarkan izin untuk menyelenggarakan Gudang Berikat.
  5. Pengusaha pada Gudang Berikat (PPGB) adalah Perseroan Terbatas atau koperasi yang nyata-nyata melakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor di Gudang Berikat.
  6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Gudang Berikat yang bersangkutan.
  9. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.
Menimbang :
  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
    Tentang Kepabeanan
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983,
    Tentang Pajak Penghasilan
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
    Tentang Kepabeanan
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995,
    Tentang Cukai
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996,
    Tentang Tempat Penimbunan Berikat
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,
    Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
    Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996,
    Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
Diubah Oleh :
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.04/2008,
    Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/PMK.04/2008

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2016
Nomor PER-3/BC/2016, Tanggal 29-Jan-2016

Jenis : Peraturan Dirjen Bea Cukai
Penerbit : Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Hal Yang Diatur : Gudang Berikat
Mulai Berlaku : 29-Jan-2016 s/d
Tentang : Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai
Isi Singkat :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2016
Nomor PER-2/BC/2016, Tanggal 29-Jan-2016

Jenis : Peraturan Dirjen Bea Cukai
Penerbit : Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Hal Yang Diatur : Gudang Berikat
Mulai Berlaku : 29-Jan-2016 s/d
Tentang : Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Pusat Logistik Berikat
Isi Singkat :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2016 
Nomor PER-1/BC/2016, Tanggal 29-Jan-2016

Jenis : Peraturan Dirjen Bea Cukai
Penerbit : Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Hal Yang Diatur : Gudang Berikat
Mulai Berlaku : 29-Jan-2016 s/d
Tentang : Tata Laksana Pusat Logistik Berikat
Isi Singkat :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor PER-143/PMK.04/2011, Tanggal 26-Aug-2011

Jenis : Peraturan Menteri Keuangan
Penerbit : Menteri Keuangan
Hal Yang Diatur : Gudang Berikat
Mulai Berlaku : 24-Oct-2011 s/d
Tentang : Gudang Berikat
Isi Singkat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Gudang Berikat;
Menimbang :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009,
    Tentang Tempat Penimbunan Berikat
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
    Tentang Kepabeanan
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995,
    Tentang Cukai
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,
    Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983,
    Tentang Pajak Penghasilan
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
    Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
  6. Keputusan Presiden Nomor 56/P/2010,
    Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan periode 2009-2014
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009,
    Tentang Tempat Penimbunan Berikat
  8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000,
    Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996,
    Tentang Gudang Berikat

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-50/BC/2011
Nomor PER-50/BC/2011, Tanggal 02-Dec-2011

Jenis : Peraturan Dirjen Bea Cukai
Penerbit : Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Hal Yang Diatur : Gudang Berikat
Mulai Berlaku : 05-Dec-2011 s/d
Tentang : Gudang Berikat
Isi Singkat :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Nomor PER-32/PMK.04/2008, Tanggal 20-Feb-2008

Jenis : Peraturan Menteri Keuangan
Penerbit : Menteri Keuangan
Hal Yang Diatur : Gudang Berikat
Mulai Berlaku : 20-Mar-2008 s/d
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/PMK.04/2008
Isi Singkat : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang impor ke dan Gudang Berikat dan dalam rangka meminimalisasi penyalahgunaan fasilitas terhadap Gudang Berikat, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat;

Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
    Tentang Kepabeanan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996,
    Tentang Tempat Penimbunan Berikat
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996,
    Tentang Gudang Berikat
  4. Keputusan Presiden Nomor 20/P/2005,
    Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu
Mengubah :
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996,
    Tentang Gudang Berikat

Download peraturannya disini
Lihat peraturan lainnya di peraturan pajak terbaru