peraturan menteri keuangan gratifikasi; Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 03/PMK.06/2011
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI
BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi merupakan
Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
yang pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib administrasi,
akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta
tetap menjunjung tinggi good governance;
b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, belum
secara khusus mengatur Barang Milik Negara yang berasal dari
Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal
Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. UUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4401);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG
RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kejaksaan,
adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara
di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undangundang,
yang diselenggarakan oleh kejaksaan agung yang
berkedudukan di ibukota negara, kejaksaan tinggi yang
berkedudukan di ibukota provinsi dan kejaksaan negeri yang
berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas dan
fungsi di bidang kekayaan negara.
5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.
6. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
7. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.
8. Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal
dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
9. Barang Gratifikasi adalah barang yang telah ditetapkan status
gratifikasinya menjadi milik Negara oleh Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
10. Pengurusan Barang Rampasan Negara adalah serangkaian kegiatan
yang meliputi pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian,
Penghapusan, Pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian atas barang rampasan Negara.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang
tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk
sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah
guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status
kepemilikannya.
12. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara
dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat
yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.
13. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal
pemerintah.
14. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk
memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek Penilaian pada saat
tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara.
16. Nilai Pasar, selanjutnya sesuai ilmu akuntansi disebut sebagai nilai
wajar, adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang
dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau
penyewaan suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli
dan penjual yang berminat menjual atau antara penyewa yang
berminat menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam
suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara
layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masingmasing
mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati,
dan tanpa paksaan.
17. Nilai Limit adalah nilai terendah atas pelepasan barang dalam
lelang.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Rampasan Negara dan
Barang Gratifikasi.
(2) Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mewujudkan
optimalisasi pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang
Gratifikasi yang tertib, terarah, optimal, transparan dan akuntabel
untuk meningkatkan penerimaan negara dan/atau sebesarbesarnya
kemakmuran rakyat.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi :
a. Barang Rampasan Negara; dan
b. Barang Gratifikasi.
BAB II
KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri
Pasal 4
Menteri melakukan pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang
Gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
(1) Dalam pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang
Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri memiliki
wewenang dan tanggung jawab yang meliputi :
a. menerima, menatausahakan dan mengelola Barang Gratifikasi
yang telah diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
kepada Menteri;
b. menetapkan status penggunaan Barang Rampasan Negara dan
Barang Gratifikasi;
c. memberikan keputusan atas usulan Pemanfaatan,
Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Rampasan Negara
yang diajukan oleh Kejaksaan sesuai dengan batas
kewenangannya; dan
d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 6
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melimpahkan sebagian
wewenangnya kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor
Pelayanan untuk menandatangani surat atau Keputusan Menteri
dalam rangka penetapan status penggunaan, Pemanfaatan atau
Pemindahtanganan, pemusnahan atau Penghapusan Barang
Rampasan Negara.
(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Barang Rampasan Negara dengan indikasi nilai di atas
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) didelegasikan kepada
Kepala Kantor Wilayah;
b. Barang Rampasan Negara dengan indikasi nilai sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) didelegasikan kepada
Kepala Kantor Pelayanan.
(3) Indikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Kejaksaan berdasarkan :
a. perhitungan yang dilakukan oleh Kejaksaan; atau
b. apabila Kejaksaan tidak dapat menentukan indikasi nilai
dimaksud, Kejaksaan dapat meminta bantuan kepada instansi
berwenang dengan dibuat Berita Acara Penilaian.
Pasal 7
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan penyimpanan,
pengamanan dan pemeliharaan atas fisik Barang Gratifikasi yang
telah diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menugaskan Kepala
Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan
penitipan, pengamanan dan pemeliharaan atas fisik Barang
Gratifikasi yang berada dalam wilayah kerjanya.
(3) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memerintahkan Kepala
Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan
pemeriksaan fisik dan/atau Penilaian Barang Rampasan Negara
dan Barang Gratifikasi yang berada dalam wilayah kerjanya.
Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab Kejaksaan
Pasal 8
Jaksa Agung melakukan pengurusan atas Barang Rampasan Negara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Dalam pengurusan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Kejaksaan memiliki wewenang dan tanggung jawab
meliputi:
a. melakukan Penatausahaan;
b. menguasakan kepada Kantor Pelayanan untuk melakukan
penjualan secara lelang Barang Rampasan Negara dalam waktu 3
(tiga) bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu)
bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan
Negara Bukan Pajak berupa penerimaan umum pada Kejaksaan.
c. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan
pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang
berada dalam penguasaannya;
d. mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri
atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang
Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan
e. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab Komisi Pemberantasan Korupsi
Pasal 10
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengurusan atas
Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
Dalam pengurusan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang
dan tanggung jawab meliputi:
a. melakukan Penatausahaan;
b. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan
pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang
berada dalam penguasaannya;
c. mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri
atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang
Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan
d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 12
Dalam pengurusan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dan
tanggung jawab meliputi:
a. melakukan Penatausahaan;
b. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan
pengamanan hukum terhadap Barang Gratifikasi yang berada
dalam penguasaannya;
c. menyerahkan Barang Gratifikasi kepada Menteri untuk dikelola;
dan
d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 13
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan koordinasi kepada Menteri
dalam rangka penyerahan Barang Gratifikasi.
Pasal 14
Penyerahan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf d dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
ditetapkan statusnya menjadi milik Negara oleh Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi yang disertai dengan kelengkapan data
dan/atau dokumen meliputi:
a. keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai
penetapan status Barang Gratifikasi menjadi Barang Milik Negara;
b. dokumen legalitas kepemilikan apabila ada; dan
c. dokumen pendukung lainnya.
BAB III
PENGURUSAN BARANG RAMPASAN NEGARA
Pasal 15
(1) Penjualan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan atau Komisi
Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan cara lelang melalui
Kantor Pelayanan.
(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan
persetujuan Menteri/Presiden/DPR.
(3) Dalam hal Barang Rampasan Negara tidak laku dijual lelang,
Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan
usulan penetapan status penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, dan Penghapusan kepada Menteri untuk
mendapatkan persetujuan.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terhadap:
a. Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan
negara dapat ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri
atas usul Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dapat
dihibahkan kepada pemerintah daerah oleh Menteri atas usul
Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
c. Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau
bangunan yang:
1) dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang
harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang;
3) dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan
perundang-undangan; atau
4) berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan/atau Komisi
Pemberantasan Korupsi tidak perlu dijual secara lelang,
penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pemusnahan oleh
Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi setelah
mendapat persetujuan Menteri.
d. Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau
bangunan yang:
1) telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk; atau
2) berpotensi cepat busuk atau cepat lapuk,
dapat langsung dilakukan pemusnahan oleh Kejaksaan
dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang hasilnya
dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemusnahan.
(5) Penyelesaian dengan cara pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf d menjadi tanggung jawab sepenuhnya
Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pasal 16
(1) Dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang
Rampasan Negara dilakukan Penilaian.
(2) Penilaian Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
(3) Penetapan nilai limit lelang dalam rangka Pemindahtanganan
Barang Rampasan Negara berupa penjualan lelang berpedoman
pada nilai wajar yang telah mempertimbangkan faktor-faktor risiko
penjualan melalui lelang.
(4) Faktor-faktor risiko lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar,
meliputi :
a. bea lelang;
b. biaya sewa tempat penyimpanan;
c. biaya pengangkutan;
d. biaya bongkar muat;
e. biaya pemeliharaan;
f. biaya pengamanan barang;
g. biaya pengosongan bangunan/lahan; dan
h. biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan
obyek barang rampasan negara.
Pasal 17
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpan dokumen
legalitas kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya atas Barang
Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya.
Pasal 18
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan inventarisasi
atas Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan menyampaikan
laporan hasil inventarisasi kepada Menteri paling lama 3 (tiga) bulan
setelah selesainya inventarisasi.
Pasal 19
(1) Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi secara berjenjang
menyampaikan laporan Barang Rampasan Negara semesteran dan
tahunan kepada Kejaksaan Agung dengan tembusan kepada Kantor
Wilayah dan Kantor pelayanan.
(2) Kejaksaan Agung menyusun laporan Barang Rampasan Negara
secara semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada Menteri.
Pasal 20
Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun laporan Barang Rampasan
Negara secara semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada
Menteri.
Pasal 21
(1) Menteri menghimpun laporan Barang Rampasan Negara secara
semesteran dan tahunan yang diterima dari Kejaksaan Agung dan
Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2) Menteri menyusun laporan Barang Rampasan Negara berdasarkan
hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Laporan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca
pemerintah pusat.
BAB IV
PENGURUSAN BARANG GRATIFIKASI
Pasal 22
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berwenang untuk melakukan
pengelolaan Barang Gratifikasi yang telah diserahkan kepada Menteri
sesuai dengan batas kewenangannya berupa penetapan status
penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan.
Pasal 23
(1) Dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang
Gratifikasi dilakukan Penilaian.
(2) Penilaian Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
(3) Penetapan nilai limit lelang dalam rangka Pemindahtanganan
Barang Gratifikasi berupa penjualan lelang berpedoman pada nilai
wajar yang telah mempertimbangkan faktor-faktor risiko penjualan
melalui lelang.
(4) Faktor-faktor risiko lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar,
meliputi:
a. bea lelang;
b. biaya sewa tempat penyimpanan;
c. biaya pengangkutan;
d. biaya bongkar muat;
e. biaya pemeliharaan;
f. biaya pengamanan barang;
g. biaya pengosongan bangunan/lahan; dan
h. biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan
obyek Barang Gratifikasi.
Pasal 24
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pendaftaran dan
pencatatan atas Barang Gratifikasi menurut penggolongan dan
kodefikasi Barang Milik Negara.
(2) Penyerahan Barang Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi
kepada Menteri dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima,
disertai dengan daftar barang dimaksud pada ayat (1).
Pasal 25
(1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyimpan fisik dan
dokumen legalitas kepemilikan serta dokumen pendukung lainnya
apabila ada atas Barang Gratifikasi yang telah diserahkan
pengelolaannya kepada Menteri.
(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), terhadap Barang
Gratifikasi yang diserahkan kepada Menteri yang berupa tanah
dan/atau bangunan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
melakukan pengamanan fisik dan penyimpanan dokumen legalitas
kepemilikan atas Barang Gratifikasi bersangkutan.
(3) Penyimpanan fisik dan dokumen legalitas kepemilikan serta
dokumen pendukung lainnya apabila ada atas Barang Gratifikasi
yang belum diserahkan kepada Menteri, menjadi tanggung jawab
sepenuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pasal 26
(1) Direktur Jenderal melakukan inventarisasi atas Barang Gratifikasi
yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Menteri paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
(2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada
Menteri paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
Pasal 27
(1) Direktur Jenderal menyusun laporan Barang Gratifikasi secara
tahunan untuk disampaikan kepada Menteri.
(2) Laporan Barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah
pusat.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Pelaksanaan penetapan status penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Rampasan Negara dan
Barang Gratifikasi yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri
Keuangan ini mulai berlaku dan belum mendapat persetujuan Menteri,
penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini
berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali ketentuan dalam Pasal 25
yang mulai berlaku secara efektif 6 (enam) bulan terhitung sejak
diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 30
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2011
MENTERI KEUANGAN,
AGUS D. W.
MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 3