peraturan menteri keuangan bea masuk anti dumping. Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-50/PMK.010/2016
Nomor PMK-50/PMK.010/2016, Tanggal 31-Mar-2016

Jenis : Peraturan Menteri Keuangan
Penerbit : Menteri Keuangan
Hal Yang Diatur : Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Mulai Berlaku : 01-Apr-2016 s/d
Tentang : Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-242/PMK.010/2015
Nomor PMK-242/PMK.010/2015, Tanggal 23-Dec-2015

Jenis : Peraturan Menteri Keuangan
Penerbit : Menteri Keuangan
Hal Yang Diatur : Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Mulai Berlaku : 23-Dec-2015 s/d
Tentang : Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.011/2014
Nomor PMK-10/PMK.011/2014, Tanggal 15-Jan-2014

Jenis : Peraturan Menteri Keuangan
Penerbit : Menteri Keuangan
Hal Yang Diatur : Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Mulai Berlaku : 16-Jan-2014 s/d
Tentang : Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Timah Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Dan Taiwan

PER-48/BC/2012
Nomor PER-48/BC/2012, Tanggal 15-Oct-2012

Jenis : Peraturan Dirjen Bea Cukai
Penerbit : Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Hal Yang Diatur : Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Mulai Berlaku : 02-Oct-2012 s/d
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011
Nomor 34 Tahun 2011, Tanggal 04-Jul-2011

Jenis : Peraturan Pemerintah
Penerbit : Presiden
Hal Yang Diatur : Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Mulai Berlaku : 04-Jul-2011 s/d
Tentang : Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan
Isi Singkat : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan Pasal 23D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan