Peraturan menteri keuangan badan layanan umum, Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru.

Undang-undang

UU No. 15 Tahun 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara
UU No. 01 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah (PP)

PP no. 74 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
PP no. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
PP no. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
PP no. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
PP no. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan

PerMenkeu No. 114/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PerMenkeu No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
PerMenkeu No. 230/PMK.05/2009 : Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
PerMenkeu No. 77/PMK.05/2009 : Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum
PerMenkeu No. 44/PMK.05/2009 : Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
PerMenkeu No. 197/PMK.05/2008 : Tata cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008
PerMenkeu No. 76/PMK.05/2008: Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lihat Lampiran)
Permenkeu No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum
Permenkeu No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
Permenkeu No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Permenkeu No.10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Renumerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
Permenkeu No. 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Permenkeu no. 171/PMK.05/2007: Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Mencabut Permenkeu no. 59/PMK.06/2005
Permenkeu No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layana Umum
Permenkeu No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
Permenkeu No. 08/PMK.02/2006 : Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

Keputusan Menteri Keuangan

KepMenkeu No. 97/KMK.05/2012 : Penetapan Universitas Tadulako Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KepMenkeu No. 58/KMK.05/2012 : Penetapan Politeknik Negeri Malang Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KepMenkeu No.18/KMK.05/2012: Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Pada Kementerian Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KepMenkeu No. 33/KMK.05/2010: Penetapan Universitas Riau Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KepMenkeu No. 32/KMK.05/2010 : Penetapan Universitas Haluoleo Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KepMenkeu No. 130/KM.05/2009: Penetapan Universits Negeri Yogyakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KepMenkeu No. 52/KMK.05/2009 : Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KepMenkeu No. 51/KMK.05/2009 : Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KepMenkeu No. 50/KMK.05/2009 : Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KepMenkeu No. 279/KMK.05/2009: Penetapan Universitas Negeri Malang Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KepMenkeu No. 362.KMK.05/2008: Penetapan Universitas Negeri Semarang Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KepMenkeu No. 361/KMK.05/2008: Penetapan Universitas Brawijaya Malang Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
KepMenkeu No. 259/KMK.05/2008 : Penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keungan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Permendikbud no. 77 Tahun 2012: Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PTN yang Menerapkan Pengeloaan Keuangan Badan Layanan Umum
Permendiknas no. 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran
Permendiknas no. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
Permendiknas no. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU
Permendiknas no. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas

Permendikbud tentang Sistem Akuntansi PTN

Permendikbud no. 13 Tahun 2013: Sistem Akuntansi Universitas Diponegoro
Permendikbud no. 11 Tahun 2013: Sistem Akuntansi Negeri Malang
Permendikbud no. 10 Tahun 2013: Sistem Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman
Pedoman, Surat Edaran Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Surat Edaran Sekjen no.1679/A3.3/KU/2012: Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Pendapatan, Belanja, Aset dan Kewajiban pada Laporan Keuangan Kemdikbud Tahun 2012
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kemdikbud Berdasarkan SAP Tahun 2012
Paparan Sekjen Kemdikbud tentang Penerapan PK-BLU pada Perguruan Tinggi 9 Agustus 2012
POS Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Kemdikbud Tahun 2012
POS Pengelolaan Piutang di Lingkungan Kemdikbud Tahun 2012
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Lingkungan Kemdikbud Tahun 2012
Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Dana Penelitian Sumber Dana Dikti

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Perdirjen Perbendaharaan No. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan lampirannya atau di sini atau di sini
Perdirjen No. PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
Perdirjen Perbendaharaan No. Per-62/PB/2009: Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan
Perdirjen No. PER-58/PB/2008 tentang Mekanisme Pengembalian Sisa PNBP Perguruan Tinggi Negeri yang Diterima Sebelum Ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU atau di sini
Perdirjen No. PER-57/PB/2008 tentang Format Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU)
Perdirjen Nomor Per-08/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat
Perdirjen Perbendaharaan Nomor 67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Download peraturannya disini
Lihat peraturan lainnya di peraturan pajak terbaru