keputusan menteri keuangan tentang fidusia;

Judul Deskripsi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan Peraturan Menkeu ini dibuat untuk mengurangi risiko pembiayaan kendaraan bermotor oleh masyarakat dan untuk mengurangi risiko pembiayaan serta meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan konsumen.Selain itu juga diatur mengenai uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura Peraturan Menkeu ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit Peraturan Menkeu ini dibuat untuk menumbuhkembangkan industri penjaminan yang mampu memberikan manfaat jasa penjaminan bagi masyarakat yang dinamis, dengan peraturan yang komprehensif dan memenuhi prinsip kehati-hatian (prudent).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank Peraturan Menkeu ini dibuat untuk mencegah pemanfaatan Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan menjadi sarana pencucian uang dan pendanaan teroris.
PMK Nomor 140/PMK.010/2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
PMK Nomor 143/PMK.010/2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
PMK Nomor 142/PMK.010/2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
PMK Nomor 106/PMK.06/2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Pembiayaan Infrastruktur Peraturan Menkeu ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

peraturan menteri keuangan tentang perusahaan pembiayaan terbaru;

Judul Deskripsi
PMK Nomor 222/PMK.010/2008 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2008 tentang Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan Peraturan Menkeu ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, terutama efektivitas pembinaan dan pengawasan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Peraturan Menkeu ini dibuat menyempurnakan ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan, sehingga bisa meningkatkan perannya dalamn pembangunan nasional.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank Peraturan Menkeu ini dibuat dalam rangka efektivitas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di lingkungan industri Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 173/KMK.06/2002 tentang Rasio Pinjaman Terhadap Modal Sendiri dan Batas Waktu untuk Memulai Kegiatan Usaha bagi Perusahaan Pembiayaan di Bidang Ketenagalistrikan Keputusan Menkeu ini dibuat setelah Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2000, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-71/M.EKON/11/2001 tanggal 7 November 2001 telah menyetujui skema financial lease untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.017/1999 tentang Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Daerah Keputusan Menkeu ini dibuat dalam rangka pelaksanaan program pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk koperasi melalui modal ventura.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.04/1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha dari Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura Keputusan Menkeu ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 seperti yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura Keputusan Menkeu ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan lembaga pembiayaan agar dapat menunjang peningkatan efisiensi kegiatan perekonomian nasional secara sehat.

Download peraturannya disini
Lihat peraturan lainnya di peraturan pajak terbaru