Keputusan menteri keuangan ri no 426/kmk.06/2003. Peraturan ini dalam kategori keputusan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 424 / KMK. 06/ 2003
TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999;

    b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Mengingat : 1.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);

    2.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);

    3. Keputusan Presiden Nomor 229/M Tahun 2001;
   

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
    Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
    1.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.

    2.

Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.

    3.

Prinsip Syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.

    4.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah produk asuransi yang rnemberikan hasil investasi yang sepenuhnya mengacu kepada hasil investasi pasar.

    5.

Premi Neto adalah premi neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.

    6.

Modal Sendiri adalah jumlah modal sendiri yang tercantum dalam neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

    7.

Deposito Jaminan adalah deposito berjangka yang ditatausahakan atas nama Menteri sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.

BAB II

TINGKAT SOLVABILITAS

Bagian Kesatu
Batas Tingkat Solvabilitas
Pasal 2
    (1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

    (2)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), namun memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus), diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

   

Pasal 3

(1)

Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
b.

ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;

c.

ketidak-seimbanga.n antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;

d.

perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;

e.

ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;

f.

ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.

(2)

Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan batas tingkat solvabilitas minimum.

(3)

Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Bagian Kedua
Pelaporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas dan
Pengumuman Laporan Keuangan
Pasal 4
(1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyusun laporan keuangan non-konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

(2)

Laporan keuangan non-konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk menghitung tingkat solvabiitas.

Pasal 5

Setiap kekayaan dan kewajiban dalam bentuk dan atau dalam satuan mata uang asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pasal 6

(1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan kepada Menteri:

a.

laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

b.

laporan perhitungan tingkat solvabilitas tahunan per 31 Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan yang digunakan untuk menghitung tingkat solvabilitas periode dimaksud, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

(2)

Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menjalankan usaha asuransi atau reasuransi dengan Prinsip Syariah, laporan perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan surat pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan kekayaan dan kewajiban telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.

(3)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib mengumumkan neraca, perhitungan laba rugi, dan tingkat kesehatan keuangan untuk periode yang berakhir per 31 Desember serta data lainnya pada surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

(4)

Neraca dan perhitungan laba rugi yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

(5)

Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disampaikan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal pengumuman pada surat kabar.

(6)

Ketentuan mengenai bentuk serta susunan laporan perhitungan tingkat solvabilitas dan pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Tingkat Solvabilitas

Pasal 7
(1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan yang disetujui oleh pemegang saham atau yang setara dengan itu dalam rangka memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.

(2)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib pula menyampaikan laporan perhitungan tingkat solvabilitas bulanan per akhir bulan yang dilengkapi dengan laporan perkembangan penyehatan keuangan perusahaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

(3)

Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri bersamaan dengan penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan berikutnya.

(4)

Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah penyehatan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.

(5)

Langkah-langkah penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), paling sedikit memuat salah satu rencana sebagai berikut:

a. rencana restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban;
b. rencana penambahan modal disetor;
c.

rencana pongalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan;

d. rencana melakukan penggabungan badan usaha.
(6)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(7)

Menteri berwenang memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk melakukan perbaikan atas rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 8

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:

a.

melaksanakan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan

b.

memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana penyehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 9

Menteri dapat memerintahkan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lainnya, dalam hal:

a.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas dan sedang dikenai Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha; atau

b.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki tingkat solvabilitas kurang dari 40% (empat puluh per seratus) sehingga berisiko tinggi membahayakan kepentingan tertanggung.

BAB III

KEKAYAAN YANG DIPERKENANKAN

Pasal 10

Kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, dalam bentuk:

a. investasi;
b. bukan investasi.
Bagian Pertama
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan Prinsip Konvensional
Pasal 11
(1)

Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terdiri dari:

a.

deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;

b. saham yang tercatat di bursa efek;
c.

obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;

d.

Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;

e. unit penyertaan reksadana;
f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
g.

bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;

h. pinjaman hipotik;
i. pinjaman polis.
(2)

Jenis kekayaan yang bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, terdiri dari :

a. kas dan bank;
b. tagihan preni penutupan langsung:
c. tagihan reasuransi;
d. tagihan hasil investasi;
e.

bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;

f. perangkat keras komputer.

Pasal 12

(1)

Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf c, dan Pasal 22 ayat (2) huruf b, adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.

(2)

Dalam hal peringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

Pasal 13

(1)

Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut :

a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
b. sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai;
c. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
d. obligasi dan Medium Term Notes, berdasarkan nilai pasar;
e.

surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai tunai dalam hal nilai pasar tidak tersedia;

f. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
g.

penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas;

h.

bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;

i. pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman;
j. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.
(2)

Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut :

a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
b.

tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa tagihan;

c. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
d. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
e.

bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;

f. perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.

Pasal 14

(1)

Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut :

a.

investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

b.

investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

c.

investasi dalam bentuk obligasi dan Medium Term Notes yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap penerbit masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

d.

investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

e.

investasi dalam bentuk penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;

f.

investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

g.

investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotik, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi dan memenuhi persyaratan bahwa pinjaman tersebut:

1) diberikan hanya kepada perorangan;
2) dijamin dengan hipotik pertama;
3)

penghipotikan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

4)

besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

h.

investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.

(2)

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(3)

Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan jumlah investasi di luar negeri.

(4)

Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut :

a.

tagihan premi penutupan langsung, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak:

1)

pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau

2)

jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;

b.

tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

c.

tagihan hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

d.

bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan yang dipakai Sendiri, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, atau 30% (tiga puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, masing-masing dari Modal Sendiri periode berjalan;

e.

perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

Bagian Kedua
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan Prinsip Syariah
Pasal 15
(1)

Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dalam bentuk kantor cabang harus melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dari kekayaan dan kewajiban usaha asuransi dengan prinsip konvensional.

(2)

Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan usaha reasuransi dengan Prinsip Syariah dalam bentuk kantor cabang harus melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban usaha reasuransi dengan Prinsip Syariah dari kekayaan dan kewajiban usaha reasuransi dengan prinsip konvensional.

(3)

Jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengikuti jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan yang berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Pasal 16

(1)

Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah terdiri dari:

a.

deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama  dengan 1 (satu) bulan;

b. saham yang tercatat di bursa efek;
c.

obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;

d.

surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;

e. unit penyertaan reksadana;
f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
g.

bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;

h. pinjaman polis;
i.

pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan);

j. pembiayaan modal keja dengan skema mudharabah (bagi hasil).
(2)

Jenis kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah terdiri dari:

a. kas dan bank;
b. tagihan premi penutupan langsung:
c. tagihan reasuransi;
d. tagihan hasil investasi;
e.

bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;

f. perangkat keras komputer.

Pasal 17

(1)

Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut :

a.

deposito, berjangka dan sertifikat deposito, berdasarkan nilai nominal;

b. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
c.

obligasi dan Medium Term Notes, berdasarkan nilai pasar, atau nilai nominal dalam hal nilai pasar tidak tersedia;

d.

Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai nominal dalam hal nilai pasar tidak tersedia;

e. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
f. penyertaan langsung, berdasarkan nilai ekuitas;
g.

bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;

h. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman;
i.

pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan), berdasarkan nilai sisa pinjaman;

j.

pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil) berdasarkan nilai sisa pinjaman.

(2)

Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
b.

tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa tagihan;

c. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
d. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
e.

bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;

f. perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.

Pasal 18

(1)

Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

a.

investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

b.

investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

c.

investasi dalam bentuk obligasi dan Medium Term Notes yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

d.

investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

e.

investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;

f.

investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

g.

investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan;

h.

investasi dalam bentuk pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah, seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi dan masing-masing unit untuk setiap tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari jumlah investasi;

i.

investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

(2)

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) per tanggal neraca yang penilaiannya  didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(3)

Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan jumlah investasi di luar negeri.

(4)

Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

a.

tagihan premi penutupan langsung, umumya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak:

1)

pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau

2)

jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;

b.

tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

c.

tagihan hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

d.

bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, atau 30% (tiga puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, masing-masing dari Modal Sendiri periode berjalan;

e.

perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

Bagian Ketiga
Penempatan Investasi Pada Satu Pihak

Pasal 19

(1)

Penempatan investasi pada satu pihak tidak melebihi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi, kecuali penempatan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia dan surat berharga yang dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.

(2)

Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah satu perusahaan, atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan yang laip.

(3)

Bagi kantor cabang Syariah dari Perusahaan Asuransi konvesional, perhitungan pembatasan penempatan investasi pada satu pihak kantor cabang dimaksud dilakukan secara terpisah dari perhitungan pembatasan penempatan pada satu pihak untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional.

(4)

Bagi kantor cabang Syariah dari Perusahaan Reasuransi konvesional, perhitungan pembatasan penempatan investasi pada satu pihak kantor cabang dimaksud dilakukan secara terpisah dari perhitungan pembatasan penempatan pada satu pihak untuk usaha reasuransi dengan prinsip konvensional.

Bagian Keempat
penggabungan Badan Usaha
Pasal 20
(1)

Dalam hal terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih badan hukum tempat Perusahaan Asuransi atau  Perusahaan Reasuransi melakukan investasi dan jumlah investasi pada badan hukum hasil penggabungan menjadi lebih besar dari batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan atau Pasal 19 ayat (1), maka kelebihan jumlah investasi tersebut diperlakukan sebagai kekayaan yang diperkenankan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan.

(2)

Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menempatkan tambahan investasi pada badan hukum hasil penggabungan selama masa penyesuaian maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tidak berlaku dan ketentuan batasan investasi mengacu pada Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan atau Pasal 19 ayat (1).

Bagian Kelima
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
Pasal 21
(1)

Kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi harus dipisahkan pencatatannya dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari produk asuransi jiwa lainnya.

(2)

Penempatan atas kekayaan yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jenis:

a. kas dan bank;
b.

deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;

c. saham yang tercatat di bursa efek;
d. obligasi dan Medium Term Notes;
e. unit penyertaan reksadana;
f.

surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.

(3)

Ketentuan pembatasan penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan atau Pasal 19 ayat (1) tidak berlaku bagi penempatan kekayaan Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi.

Bagian Keenam
Kekayaan di Luar Negeri
Pasal 22
(1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat memiliki kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi.

(2)

Kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dimiliki dalam jenis:

a. saham yang terdaftar di bursa efek;
b.

obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;

c. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).

Pasal 23

(1)

Investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan Medium Term Notes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan di luar negeri apabila emiten atau penerbit surat utang dimaksud merupakan badan hukum asing.

(2)

Dalam hal suatu badan hukum Indonesia menerbitkan surat utang di luar negeri melalui badan hukum asing yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan surat utang dimaksud, maka badan hukum asing tersebut dikategorikan sebagai badan hukum Indonesia.

Pasal 24

(1)

Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
b. obligasi dan Medium Term Notes, berdasarkan nilai pasar;
c.

penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas.

(2)

Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a.

saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;

b.

obligasi dan Medium Term Notes, untuk masing-masing penerbit tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;

c.

penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), mengacu pembatasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 18 ayat (1) huruf e;

d.

jumlah seluruh penempatan investasi di luar negeri tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

Pasal 25

(1)

Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan prinsip konvensional, jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat, (1) dan Pasal 22 ayat (2) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1).

(2)

Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan prinsip konvensional memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi melakukan penernpatan investasi di luar negeri atas kekayaan yang bersumber dari produk dimaksud, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kecuali huruf a dan Pasal 22 ayat (2) per tanggal neraca.

(3)

Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah atau kantor cabang syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip konvensional, jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1).

Bagian Ketujuh
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan
Pasal 26
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan meliputi:
a.

Kekayaan yang jenisnya tidak termasuk dalam Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 22 ayat (2);

b.

Kekayaan yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2);

c. Kekayaan di luar negeri dalam bentuk Kas dan Bank;
d.

Kekayaan yang dimiliki namun tidak dikuasai, diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir oleh pihak yang berwenang.

BAB IV

KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Unsur Kewajiban

Pasal 27

Jenis kewajiban yang harus diperhitungkan dalam penetapan tingkat solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

Bagian Kedua
Cadangan Teknis Asuransi Kerugian
Pasal 28

Besarnya cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan bagi jenis Asuransi Kerugian, paling sedikit sebesar:

a.

10% (sepuluh per seratus) dari Premi Neto untuk polis dengan masa pertanggungan tidak lebih dari 1 (satu) bulan; dan.

b.

40% (empat puluh per seratus) dari Premi Neto untuk polis dengan masa pertanggungan lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 29

Pembentukan cadangan klaim bagi jenis Asuransi Kerugian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

untuk cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa  penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang;

b.

untuk cadangan atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not Reported atau IBNR), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (triangle method), berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.

c.

penggunaan metode perhitungan cadangan klaim sebagaiman’a dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan secara konsisten.

Bagian Ketiga
Cadangan Teknis Asuransi jiwa
Pasal 30
(1)

Pembentukan cadangan premi asuransi jiwa termasuk anuitas, harus menggunakan metode prospektif, dengan ketentuan besarnya cadangan premi dimaksud tidak kurang dari besarnya cadangan premi yang dihitung dengan metode prospektif premi neto dengan biaya tahun pertama yang diamortisasikan 30 ‰ (tiga puluh per seribu) dari uang pertanggungan.

(2)

Dalam rangka perhitungan cadangan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 9% (sembilan per seratus) untuk pertanggungan dalam mata uang Rupiah dan tidak melebihi 5% (lima per seratus) untuk pertanggungan dalam mata uang asing.

(3)

Besarnya cadangan premi asuransi jiwa untuk produk atau bagian dan produk yang memberikan manfaat berupa akumulasi dana paling sedikit sebesar akumulasi dana tersebut ditambah dengan cadangan premi untuk risiko mortalita yang dihadapi.

(4)

Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dan cadangan klaim untuk produk asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan ekawarsa, dan asuransi kematian ekawarsa, harus berdasarkan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Bagian Keempat
pinjaman Subordinasi
Pasal 31
(1)

Dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas, pinjaman subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur kewajiban apabila pinjaman tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

digunakan untuk memenuhi ketentuan batas tingkat solvabilitas;

b. perjanjian pinjaman dituangkan dalam akte notaris.
(2)

Dalam perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dinyatakan bahwa:

a.

pelunasan pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan perusahaan menjadi tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

b. jangka waktu tidak dibatasi;
c.

tingkat bunga yang dijanjikan tidak melebihi 1/5 (satu per lima) dari tingkat bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan pada bank-bank pemerintah pada saat ditandatanganinya perjanjian.

BAB V

PERIMBANGAN KEKAYAAN DENGAN KEWAJIBAN

Pasal 32
(1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki kekayaan dalam bentuk investasi yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan yang diperkenankan, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis dan kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri.

(2)

Kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari penanggung ulang.

Pasal 33

(1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menghadapi ketidaksesuaian (mismatch) antara kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing, dan atau ketidaksesuaian (mismatch) antara tingkat bunga kewajiban dan tingkat bunga hasil investasi (tingkat bunga umum), dapat melakukan transaksi turunan (derivative) semata-mata hanya untuk keperluan lindung nilai (hedging).

(2)

Transaksi turunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat di lakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

terdapat kewajiban pembayaran di masa depan yang perlu dilindungi;

b.

dalam hal dilakukan Baling hapus (offset) antara perubahan nilai kewajiban yang dilindungi dan perubahan nilai wajar transaksi turunan yang digunakan untuk melindungi kewajiban dimaksud, maka tidak boleh dirancang untuk menimbulkan adanya perkiraan keuntungan atau kerugian;

c.

pada Bank yang memenuhi tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang perbankan;

d.

setelah terlebih dahulu memberitahukan rencana transaksi tersebut kepada Direktur Jenderal Lembaga  Keuangan.

(3)

Pemberitahuan rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus paling sedikit mencakup:

a. kondisi ketidaksesuaian yang dihadapi;
b.

strategi yang diambil dalam mengelola risiko akibat ketidaksesuaian keuangan yang dihadapi;

c.

pertimbangan dalam setiap langkah pengambilan posisi dan nilai kerugian poterisial dari setiap langkah tersebut;

d.

daftar riwayat hidup tenaga pengelola yang telah berpengalaman di bidang pengelolaan risiko investasi.

(4)

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tidak memberikan tanggapan, perusahaan asuransi dapat melakukan transaksi turunan surat berharga dimaksud.

BAB VI

RETENSI SENDIRI

Pasal 34
(1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko.

(2)

Penetapan retensi sendiri harus didasarkan pada profit risiko yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.

(3)

Besarnya retensi sendiri untuk setiap risiko didasarkan pada Modal Sendiri.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 35

(1)

Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi hanya dapat memiliki Premi Neto paling banyak 300% (tiga ratus per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

(2)

Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat memiliki Premi Neto untuk asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan asuransi kematian ekawarsa, paling banyak 300% (tiga ratus per seratus ) dari Modal Sendiri periode berjalan.

BAB VII

DEPOSITO JAMINAN

Pasal 36
(1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap tahun harus menyesuaikan jumlah Deposito Jaminan sehingga jumlah Deposito Jaminan yang dimiliki memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999, dengan ketentuan jumlah Deposito Jaminan minimum yang harus dimiliki adalah:

a.

bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, paling sedikit memiliki jumlah Deposito Jaminan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal setor minimum yang dipersyaratkan ditambah dengan 1% (satu per seratus) dari Premi Neto;

b.

bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, paling sedikit memiliki jumlah Deposito Jaminan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal setor minimum yang dipersyaratkan ditambah dengan 5% (lima per seratus) dari cadangan premi, termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan  pendapatan.

(2)

Jumlah modal setor minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah modal setor minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999.

(3)

Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, jumlah cadangan premi yang diperhitungkan dalam penetapan jumlah deposito minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pula cadangan premi yang berasal dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dimaksud.

(4)

Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki jumlah Deposito Jaminan kurang dari jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penambahan Deposito Jaminan harus dilakukan paling lambat pada akhir Triwulan I tahun berikutnya.

Pasal 37

(1)

Deposito Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada Bank yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan serta ditatausahakan atas nama Menteri untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan.

(2)

Penempatan Deposito Jaminan pada Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan perjanjian yang tertuang dalam bilyet Deposito Jaminan bahwa pencairan deposito dimaksud hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atau Pejabat yang mendapat pendelegasian untuk itu.

(3)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan salinan bilyet Deposito Jaminan dan menunjukkan bilyet asli deposito dimaksud kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penempatan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 38
(1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang memiliki kekayaan di luar negeri, kecuali kekayaan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Kas dan Bank.

(2)

Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki penempatan kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi, maka jumlah seluruh investasi dimaksud dilarang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d.

Pasal 39

Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dilarang menempatkan kekayaan yang bersumber dari produk asuransi dimaksud di luar bentuk kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 40

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan transaksi turunan kecuali untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 41

(1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi atau membayar dividen kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang membayar dividen kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah modal disetor di bawah ketentuan modal disetor yang dipersyaratkan.

(3)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan segala bentuk pengalihan modal kepada pemegang saham atau pihak lainnya.

Pasal 42

Perusahan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang menambah modal disetor dengan melakukan pertukaran saham (swap share) atas saham perusahaan itu sendiri yang belum pernah diterbitkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43
(1)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

(2)

Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai batas tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.

sejak triwulan III tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 75% (tujuh puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;

b.

sejak akhir tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;

c.

sejak akhir tahun 2004, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum.

(3)

Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum bukan perseroan terbatas, dilakukan dengan cara pemenuhan tingkat likuiditas paling sedikit 120 % (seratus dua puluh per seratus) yang berlaku sampai dengan triwulan IV tahun 2003.

(4)

Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menyampaikan laporan tingkat likuiditas triwulanan dan tahunan bersamaan dengan penyampaian laporan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(5)

Tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah perbandingan antara kekayaan lancar yang jangka waktunya kurang dari 1 (satu) tahun dan kewajiban lancar yang akan dibayarkan dan yang mungkin akan dibayarkan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

(6)

Ketentuan mengenai kesehatan keuangan yang berlaku bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum bukan perseroan terbatas sejak Triwulan I tahun 2004 akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 44

(1)

Pemenuhan dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki tingkat solvabilitas 100% atau lebih dari batas tingkat solvabilitas minimum namun masih di bawah 120% dari batas tingkat solvabilitas minimum, diberlakukan mulai akhir tahun 2004 untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum  ditetapkannya Keputusan ini.

(2)

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2003.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481 / KMK.017/ 1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BOEDIONO