keputusan menteri keuangan nomor kep-225/mk/v/4/1971. Peraturan pajak terbaru.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-225/MK/V/4/1971.

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN TENTANG INVENTARISASI

BARANG2 MILIK NEGARA/KEKAJAAN NEGARA.

———–

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : bahwa perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tentang inventarisasi barang2 milik Negara/kekajaan Negara pada masing2 Departemen, Lembaga2 Negara, Lembaga2 Pemerintahan non Departemen, sebagaimana termaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1971.
MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1968.
2. Keputusan Presiden No. 183 Tahun 1968.
3. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1968.
4. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1970.
5. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1971.
M E M U T U S K A N :
MENETAPKAN : Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang2 Milik Negara/Kekajaan Negara.

B A B  I

PENGERTIAN BARANG2 MILIK NEGARA/KEKAJAAN NEGARA.


Pasal 1

Jang dimaksud dengan barang2 milik Negara/kekajaan Negara adalah semua barang2 milik Negara jang berasal/dibeli dengan dana jang bersumber untuk seluruhnja ataupun sebagiannja dari Anggaran Belanja Negara ataupun dengan dana diluar Anggaran Belandja Negara jang berada dibawah pengurusan atau penguasaan Departemen2, Lembaga2 Negara, Lembaga2 Pemerintahan non Departemen serta unit2 dalam lingkungannja jang terdapat baik didalam negeri maupun diluar negeri, tidak termasuk kekajaan Negara jang telah dipisahkan (kekajaan Perum dan Persero) dan barang2/kekajaan Daerah Otonom.

 B A B  I I

 

PENGGOLONGAN BARANG MILIK NEGARA/KEKAJAAN NEGARA

 

Pasal 2

 

A. Barang2 Tidak Bergerak.

Barang2 milik Negara/kekajaan Negara jang termasuk djenis barang2 tidak bergerak antara lain ialah :
1. Tanah2 kehutanan, pertanian, perkebunan, lapangan olahraga dan tanah2 jang belum dipergunak:an, djalan2 ( tidak termasuk djalan daerah), djalan kereta api, djembatan, terowongan, waduk, lapangan terbang, bangunan2 irigasi, tanah pelabuhan dan lain2 tanah seperti itu.
2. Gedung2 jang dipergunakan untuk kantor, gudang, pabrik, bengkel, sekolah, rumah sakit, studio, station, laboratotium, dan lain2 gedung seperti itu.
    3. Gedung2 tempat tinggal tetap atau sementara seperti : rumah2 tempat tinggal, tempat istirahat, pesanggrahan, bungalow dan lain2 gedung seperti itu.
    4. Monumen2 seperti monumen purbakala (tjandi2), monumen alam, monumen peringatan sedjarah, dan monumen purbakala lainja.
    5. Inventaris perlengkapann seperti : rumah sakit, sanatorium, asrama, rumah2 jatim piatu, koloni2 penderita penjakit kusta, rumah pendjara dan lain2nja.
                 
Pasal 3.

B. Barang2 Bergerak.

    Barang milik Negara/kekajaan Negara jang termasuk djenis barang bergerak antara lain ialah:
    1. Alat2 besar seperti : Bulldozer, tractor, mesin pengebor tanah, hyskraan dan lain2 alat besar seperti itu.
    2. Peralatan2 jang berada dalam pabrik, bengkel, studio, laboratorium, station pembangkit tenaga listrik dan sebagainja seperti : mesin2, dynamo, generator, mikroskoop, alat2 pemantjar radio, alat2 pemotretan, frigidair, alat2 projeksi dan lain2 sebagainja.
    3. Peralatan kantor seperti : mesin tik, mesin stencil, mesin pembukuan, mesin hitung, computer, mesin djumlah, brandkas, radio, djam, kipas angin, almari, medja, kursi dan lain2nja ; sedangkan inventaris kantor jang tidak seberapa harganya seperti : sabak, kerandjang sampah dsb, tidak usah dimasukkan.
    4. Semua inventaris perpustakaan dan lain2 inventaris barang2 bertjorak kebudajaan.
    5. Alat2 pengangkutan seperti : kapal terbang, kapal laut, bus, truck, mobil, sepeda motor, scooter, sepeda kumbang, sepeda dll.
                 
Pasal 4.

C. Hewan-Hewan

   

Barang2 milik Negara/kekajaan Negara jang termasuk djenis hewan seperti : Sapi, Kerbau, kuda, babi, andjing, dan lain2 hewan.

                 
Pasal 5.

D. Barang Persediaan.

   

Barang2 milik Negara/kekajaan Negara jang termasuk barang2 persediaan adalah barang2 jang disimpan dalam gudang, Veem atau ditempat penjimpanan lainnja.

                 
B A B  I I I

PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN SISTIM PEMBUATAN
DAFTAR INVENTARIS BARANG2 MILIK NEGARA/KEKAJAAN NEGARA.

 

Pasal 6.

    1. Inventarisasi dan pembuatan daftar inventaris barang2 milik Negara/kekajaan Negara untuk pertama kalinja dibuat menurut keadaan per tanggal 1 April 1969 dan 1 April 1970 dan harus selesai empat bulan setelah tanggal 1 April 1971.
    2. Inventarisasi dan pembuatan daftar inventaris tersebut selanjutnja dilakukan untuk tiap2 tahun menurut keadaan per tanggal 1 April dari tahun jang bersangkutan dan harus selesasi empat bulan setelah permulaan bulan April dari tahun tersebut.
    3. Daftar inventaris dimaksud harus disampaikan kepada :
      a. Direktorat Djendral Keuangan c.q. Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara, Djl. Lapangan Banteng Timur No. 2 Djakarta, 1 (satu) exemplaar.
      b. Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara c.q. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara, Djl. Lapangan Banteng Timur No. 2 Djakarta, 2 (dua) exemplaar.
      c. Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara c.q. Direktorat Pengawasan Anggaran Negara, Djl. Lapangan Banteng Timur No.2 Djakarta, 1 (satu) exemplaar.
      d. Badan Pemeriksa Keuangan, Djl. Budi Utomo Djakarta, 1 (satu) exemplaar.
    4. Pembuatan daftar inventaris tersebut harus dibuat/dilakukan menurut penggolongan barang2/kekajaan sebagaimana dinjatakan dalam pasal 2, 3, 4 dan pasal 5 Keputusan ini.
    5.

Untuk pelaksanaan inventarisasi dan pembuatan daftar inventaris barang2 milik Negara/kekajaan Negara dimaksud diberikan/dilampirkan tjontoh2 daftar inventaris beserta petundjuk tjara pengisiannja.

                 
B A B  I V.

PENDJUALAN DAN ATAU PEMINDAH TANGANAN
BARANG-BARANG JANG DIMILIKI/DIKUASAI NEGARA

Pasal 7

    Pendjualan dan atau pemindah tanganan barang2 jang dimiliki/dikuasai Negara harus sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 Th. 1970.
                 
B A B  V.


KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.

Pasal 8.

    1. Hal-hal jang belum diatur dan jang memerlukan pengaturan lebih landjut akan ditetapkan oleh Direktur Djendral Pengawasan Keuangan Negara.
    2. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di  : Djakarta
pada tanggal : 13 April 1971.
         MENTERI KEUANGAN,
                         t.t.d.
              ALI WARDHANA