keputusan menteri keuangan nomor 467/kmk.01/2014;

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 467/KM.01/2014

T E N T A N G

PENGELOLAAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
bahwa dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
b.
bahwa berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi atas implementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan;
c.
bahwa berdasarkan penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta dengan telah ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan;
Memperhatikan : 1.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C 26-30/V.40-4/06 tanggal 24 Maret 2014 perihal Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
PERTAMA : Menetapkan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan kinerja yang terdiri dari:
1. pengelolaan kinerja organisasi; dan
2. pengelolaan kinerja pegawai,
bagi seluruh Unit Eselon I dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
KETIGA :
Pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikoordinasikan oleh:
1. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan selaku Manajer Kinerja Organisasi Pusat untuk pengelolaan kinerja organisasi; dan
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku Manajer Kinerja Pegawai Pusat untuk pengelolaan kinerja pegawai.
KEEMPAT : Dalam pengelolaan kinerja organisasi, dilakukan penilaian atas kinerja organisasi yang didasarkan pada Kontrak Kinerja pejabat pemilik Peta Strategi untuk menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi.
KELIMA : Dalam pengelolaan kinerja pegawai, dilakukan penilaian atas kinerja pegawai yang didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Nilai Perilaku pegawai yang bersangkutan untuk menghasilkan:
1. Nilai Kinerja Pegawai; dan
2. Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
KEENAM : Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, terdiri dari:
1. Pernyataan Kesanggupan;
2. Peta Strategi, untuk unit pemilik peta strategi;
3. Sasaran Kerja Pegawai;
4. Trajectory Indikator Kinerja Utama; dan
5. Inisiatif Strategis, untuk unit pemilik peta strategi.
KETUJUH :
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016
a.n.
Plt.
MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,

ttd.

SUAHASIL NAZARA
NIP 19701123 199903 1 006

Download peraturannya disini
Lihat peraturan lainnya di peraturan pajak terbaru