keputusan menteri keuangan nomor 218/km.6/2013;

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 218 /KM.6/2013
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG TELAH OJLIMPAHKAN KEPADA OJREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT OJ LINGKUNGAN OJREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.Ol/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan, dalam hal diperlukan, Pejabat Eselon I bersangkutan dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat Eselon ” yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa untuk lebih mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan serta untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat pad a instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu ditinjau kembali Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kepala Kantor Wilayah Dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan;
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, perlu melakukan peneruslimpahan sebagian kewenangan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang telah dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
I
I I , , \ I,
Mengingat
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
– 2
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pe[Ju menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diu bah dengan Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); :
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggun~an, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 ten tang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 ten tang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset ( Persero) Oleh Menteri Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 ten tang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.Ol/2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
– 3
S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK06/20l2 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l70/PMK01/20l2 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; I
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.Ol/200S tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Ese Ion I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21S/KMK01/201O;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.
Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Iingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak mencakup materi pelimpahan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara idle I dan Rumah Negara.
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (risk management) dengan sebaik-baiknya.
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
MENTERI KEUANGAN . REPUBLIK INDONESIA – 4
Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem lnformasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengeiolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pelaksanaan pemberian persetujuan/penolakan atas usulan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara .dan Lelang/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini proses penyelesaiannya berpedoman pada Keputl1san Menteri Keuangan Nomor 31/KM.6/2008.
3. Pelaksanaan pemberian persetujuan/penolakan ‘atas usulan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,. dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang telah diterima oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan illl proses penyelesaiannya dilaksanakan dengan berpedoman pad a Keputusan Menteri Keuangan ini. . I Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013. .
Salinan Keputusan Menteri Keuangan 1m disampcl.ikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Din’:ktur Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan di Lingkungan . , Kementenan Keuangan; 3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
– 5
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan para Direktur di Lingkungan Direktorat Jendhal Kekayaan Negara; 5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;dan 6. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2013
a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA D1REKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEG~RA,
ttd.
HADlYANTO
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
, LAMPI RAN I KEPUTUSAN MENTERI ‘KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 218/KM.6/20l3 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERl KEUANGAN yiNG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA’ DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN I NEGARA , KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL i KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI IKEUANGAN MENANDATANGANI SURAT, DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
DAFTAR WEWENANG YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI KEUANGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA i YANG DITERUSLIMPAHKAN KEPADA PEJABAT DI KANTOR PUSAT I DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ‘
I DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMAfn
NO.
1.
2.
3.
MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
I Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengguna Barang, persetujuan/penolakan pengalihan status penggunaan BMN, dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pen’gguna Barang Lain, berupa:
a. tanah da’n/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku’) BMN per usulan di’ atas RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah) sam pal dengan Rpl0.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah); dan ,
b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per us\llan di atas RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan RplO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah). I
*) Nilai buku adalah nilai yang tercatat dalam daftar ‘parang pengguna/ kuasa pengguna atau laporan barang penggunal, kuasa pengguna. I i Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pih~k lain dalam rangka melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga, berupa: I
a. tanah dan/ atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung: secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampaJ aengan RplO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah); dan I
b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per ;usulan sampai dengan Rpl0.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah).
Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN dan dalam bentuk: a. Sewa untuk BMN berupa:
perpanJangannya, I I 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dis’ewakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usul~n lebih dari RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah) sampaJ: dengan RplO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah); i
I 2) selain …
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
– 2
. I 2) selam tanah dan/atau bangunan dengan niIai buku BMN yang akan disewakan per usuIan lebih dari Rp2.S00.000.000,OO (dua milia’r lima ratus juta rupiah) sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima !miliar rupiah); .
b. Pinjam pakai untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang’ akan dipinjampakaikan dihitung seeara proporsional dari nilai bUktl BMN per usulan lebih dari Rpl0.000.000.000,OO (sepuluh miliar I’upiah) sampai dengan Rp2S.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan¬∑ dengan nilai buku BMN yank akan dipinjampakaikan per usulan lebih dari Rp2.S00.Ooo.ooo,oo (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan RpS.ooo.ooo.boo,oo (lima miliar rupiah); !
e. Kerjasama pemanfaatan untuk BMN berupa: . i 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang I akan dikerjasamakan dihitung seeara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rpl0.000.000.000,OO (sepuluh miliar tupiah) sampai dengan Rp2S.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah); 2) selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dikerjasamakan per usulan lebih dari RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);’ I d. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk BMN dengan nilai tanah yang akan dimanfaatkan dihitung seeara proporsional dari nilai buku tanah per usulan sampai dengan Rpl0.000.000!OOO,OO (sepuluh miliar rupiah). ;
4. Persetujuan/penolakan usulan penghapusan BMN yang mengha’ruskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang I seeara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, keeurian, terbakar, susut, menguap, meneair, terkena beneana alam, kadaluwarsa, dan mati/eaeat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya foree majeure, berupa:. a. tanah dan/ atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan lebih dari RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah) sampal . dengan Rpl0.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah); . b. selain tanah dan/ atau ban gun an dengan nilai buku per usulan lebih dari Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah) sampai : dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah). I , I 5. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/OPR, meliputi penjualan, tukar menukar, atau hibah, berupa: a. tanah dan/ atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp2.S00.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah);
b. selain …
, I I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
– 3
b. selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai buku BMN per 6sulan lebih dari Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah) sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah). ! I 6. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan dan penghapusan BMN I
7.
yang berada di luar negeri yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR dengan nilai buku per usulan sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah). ‘
Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan negeri dengan nilai buku per usulan sampai (lima miliar rupiah):
, BMN yang berada di Iuar dengan RpS.OOO.OOO.’OOO,OO
8. Melimpahkan penanganan perkara atas aset-aset eks BPPN dan e\<:s BDL yang terkait dengan permasalahan hukum kepada unit internal Kementerian Keuangan yang bertugas dalam penanganan permasalahan hukum. I I
9. Menyerahkan Pengurusan Aset Kredit eks BPPN dan eks BDL ke I Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan seianjutnya bertindak selaku Penyerah Piutang.
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b.
a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, I I ttd.
HADIYANTO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPlRAN II KEPUTUSAN MENTERI : KEUANGAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR 218 /KM.6/2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL· KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
DAFTAR WEWENANG YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI KEUANGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA YANG DITERUSLIMPAHKAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NO. MATER! WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengguna Barang, persetujuan/penolakan pengalihan status penggunaan BMN, dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang. Lain, berupa: ; a. tanah danl atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan di, atas Rp2.S00.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah); dan b. selain tanah danl atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan di atas Rp2.S00.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah)sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah).
2. Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN, dalam bentuk:
a. Sewa untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah) sampru dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan lebih dari RpSOO.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.S00.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah);
b. Pinjam pakai untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjampakaikan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp2.000.000.000,OO (dua miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN ya’ng akan dipinjampakaikan per usulan lebih dari Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.S0q.OOO.OOO,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah);
c. Kerjasama …
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
– 2
c. Kerjasama pemanfaatan untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah) sampai dengan RplO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dikerjasamakan per usulan Iebih dari RpSOO.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah) sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah); kecuali pemanfaatan BMN yang berada di Iuar negeri.
3. Persetujuan/penolakan usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang’ secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force’ majeure, berupa:
4.
a. tanah dan/ atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah) sampaJ dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah); b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari RpSOO.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah) sampaJ dengan Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah).
Persetujuan/ penolakan usulan pemindahtanganan memerlukan persetujuan Presiden/DPR, meliputi menukar, atau hibah, berupa:
BMN yang penjualan,
tidak tukar
a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.S00.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari RpSOO.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah) sampai, dengan Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah).
a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b.
ttd.
HADIYANTO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI .KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 218 /KM.6/2013 TENTANG PELlMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG , MENTERI KEUANGAN YANG TELAH DILlMPAHKAN KEPADA, DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT DI LlNGKUNGAN DlREKTORAT JENDERAL’ KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ~TAS NAMA MENTER! ‘ KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
DAITAR WEWENANG YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI KEUANGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA YANG DITERUSLIMPAHKAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
NO. MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1. Penetapan status penggunaan Barang MiIik Negara (BMN) pada Pengguna Barang, persetujuan/penolakan pengaIihan status penggunaan BMN, dan persetujuan/penolakan penggunaan semen tara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung’ secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sam pal dengan Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan , b. selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN, dalam bentuk: a. Sewa untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah); , 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan sampai dengan Rp500.000.000,OO (lima ratus juta rupiah);
b. Pinjam pakai untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjampakaikan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp2.000.000.000,OO (dua miliar’rupiah); 2) selain tanah dari./atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dipinjampakaikan per usulan sampai dengan Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah);
c. Kerjasama pemanfaatan untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN y’!-I1g akan dikerjasamakan per paket usulan sampai dengan Rp500.00~.OOO,OO (lima ratus juta rupiah); , kecuali pemanfaatan BMN yang berada di luar negeri.
3. PersetUJuan …
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
– 2
3. Persetujuan/penolakan usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif ‘untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure, berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,OO (satu miliar rupiah); b. selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp500.000.000,OO (lima ratus juta rupiah).
4. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR, meliputi penjualan, tukar menukar, atau hibah, berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,OO (satu miliar rupiah); b. selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp500.000.000,OO (lima ratus juta rupiah).
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal
a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA D1REKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
ttd.
HADlYANTO