Peraturan menteri keuangan perjalanan dinas

peraturan menteri keuangan perjalanan dinas. Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. Berikut adalah beberapa permasalahan terkait pelaksanaan PMK-113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Uang Harian biaya Perjadin sesuai PMK 113/PMK.05/2012 digolongkan dalam tingkat A, B, dan C. Sedangkan dalam PMK 84/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2012 Lampiran I No.23, […]

Read More

Peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 55/pmk.05/2014

Peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 55/pmk.05/2014. Tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/PMK.05/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, […]

Read More

Peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 197/pmk.03/2013

Peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 197/pmk.03/2013. Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor68/pmk.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PMK.03/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN […]

Read More

Peraturan menteri keuangan tentang outsourcing

peraturan menteri keuangan tentang outsourcing. Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. SE-47/PJ/2012 huruf E nomor 4 e 2) Jasa penyediaan jasa pekerja/buruh atau jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria sebagai jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebagai berikut : […]

Read More

Peraturan menteri keuangan tentang organisasi internasional

Peraturan menteri keuangan tentang organisasi internasional. Organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. Peraturan Menteri Keuangan 156/PMK.010/2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Nomor 215/Pmk.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan […]

Read More

Peraturan menteri keuangan tentang organisasi dan tata kerja

peraturan menteri keuangan tentang organisasi dan tata kerja. Organisasi dan tata kerja kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan. Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/PMK.01/2016TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, […]

Read More

Keputusan menteri keuangan tentang organisasi internasional

Keputusan menteri keuangan tentang organisasi internasional. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 156/pmk.010/2015. Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.010/2015 TENTANG   PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK […]

Read More

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE – 16/PJ/2017 Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE – 16/PJ/2017, 14 Jul 2017; Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan; SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ/2017 TENTANG PERMINTAAN INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN TERKAIT AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses […]

Read More

Peraturan Lainnya – 9/SE/X/2017 Petunjuk pelaksanaan peraturan menteri agraria dan tata ruang

Petunjuk pelaksanaan peraturan menteri agraria dan tata ruang; Peraturan Lainnya – 9/SE/X/2017, 10 Okt 2017; SURAT EDARAN NOMOR 9/SE/X/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK   1. UMUM Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan […]

Read More

Peraturan Lainnya – 15 TAHUN 2017 Pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak

Pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak; Peraturan Lainnya – 15 TAHUN 2017, 14 Agust 2017; PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ […]

Read More