Surat Edaran Dirjen Pajak – SE – 09/PJ/2017 Tata cara penerimaan dan penatausahaan laporan wajib pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE – 09/PJ/2017, 30 Mar 2017; Tata cara penerimaan dan penatausahaan laporan wajib pajak; SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENATAUSAHAAN LAPORAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan […]

Read More

Peraturan Lainnya – 24 TAHUN 2017 Penyampaian spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi bagi aparatur sipil negara

Penyampaian spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi bagi aparatur sipil negara; Peraturan Lainnya – 24 TAHUN 2017, 16 Mar 2017; SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI TAHUN […]

Read More

Peraturan Lainnya – 8/SEOJK.04/2017 Tata cara perhitungan modal kerja bersih

Tata cara perhitungan modal kerja bersih; Peraturan Lainnya – 8/SEOJK.04/2017, 15 Mar 2017; SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 8/SEOJK.04/2017 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN BAGI PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG DITUNJUK SEBAGAI GATEWAY YANG MELAKUKAN TRANSAKSI EFEK UNTUK KEPENTINGAN NASABAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN¬†UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016¬†TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN […]

Read More

Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 87/PJ/2017 Sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian

Sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian; Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 87/PJ/2017, 29 Mar 2017; Peraturan ini dalam kategori keputusan dirjen pajak sub peraturan pajak terbaru. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 87/PJ/2017TENTANG PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENYAMPAIKAN […]

Read More

Peraturan Dirjen Pajak – PER – 03/PJ/2017 Tata cara pelaporan dan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak

Tata cara pelaporan dan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak; Peraturan Dirjen Pajak – PER – 03/PJ/2017, 29 Mar 2017; PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 03/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1) huruf […]

Read More

Keputusan menteri keuangan no. 567/kmk.04/2000

keputusan menteri keuangan no. 567/kmk.04/2000 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 567/KMK.04/2000TENTANGNILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAKMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor […]

Read More

Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 563/kmk.03/2003

keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 563/kmk.03/2003; Keputusan Menteri Keuangan – 563/KMK.03/2003, 24 Des 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 563/KMK.03/2003 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA MENTERI KEUANGAN […]

Read More

Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 120/kmk.03/2002

keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 120/kmk.03/2002; KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas […]

Read More

Peraturan menteri keuangan gaji pns 2015

peraturan menteri keuangan gaji pns 2015; Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT […]

Read More

Peraturan menteri keuangan gratifikasi

peraturan menteri keuangan gratifikasi; Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.06/2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi merupakan Barang Milik […]

Read More