Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 22/PJ/2017 Penetapan nilai bumi per meter persegi untuk permukaan bumi offshore

Penetapan nilai bumi per meter persegi untuk permukaan bumi offshore; Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 22/PJ/2017, 30 Jan 2017; Peraturan ini dalam kategori keputusan dirjen pajak sub peraturan pajak terbaru. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 22/PJ/2017TENTANG PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK PERMUKAAN BUMI OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK […]

Read More

Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 15/PJ/2017 Distribusi rencana penerimaan pph, ppn dan ppn bm, pajak lainnya

Distribusi rencana penerimaan pph, ppn dan ppn bm, pajak lainnya; Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 15/PJ/2017, 23 Jan 2017; Peraturan ini dalam kategori keputusan dirjen pajak sub peraturan pajak terbaru. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 15/PJ/2017 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh, PPN DAN PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH […]

Read More

Peraturan Dirjen Pajak – PER – 01/PJ/2017 Penyampaian surat pemberitahuan elektronik

Penyampaian surat pemberitahuan elektronik; Peraturan Dirjen Pajak – PER – 01/PJ/2017, 23 Jan 2017; PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 01/PJ/2017 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik; bahwa untuk memberikan kepastian […]

Read More

keputusan menteri keuangan nomor 218/km.6/2013

keputusan menteri keuangan nomor 218/km.6/2013; MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 218 /KM.6/2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG TELAH OJLIMPAHKAN KEPADA OJREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT OJ LINGKUNGAN OJREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, […]

Read More

Keputusan menteri keuangan nomor kmk.138/kmk.03/2002

keputusan menteri keuangan nomor kmk.138/kmk.03/2002 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) […]

Read More

Keputusan menteri keuangan kep-34/pj/2003

Keputusan menteri keuangan kep-34/pj/2003; Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 34/PJ/2003, 14 Feb 2003. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 34/PJ/2003 TENTANG KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2000 yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik dan dalam rangka penyempurnaan Klasifikasi Lapangan […]

Read More

Peraturan menteri keuangan tentang jaminan uang muka

peraturan menteri keuangan tentang jaminan uang muka; Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. MENTERI KEUANGAN REPUB-IK INDONESIA SALINA N PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMIZ. 05/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA Menimbang Mengingat Menetapkan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG […]

Read More

Peraturan menteri keuangan tentang jasa penilai publik

peraturan menteri keuangan tentang jasa penilai publik; PMK 101/2014. Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta […]

Read More

Peraturan menteri keuangan tentang jasa akuntan publik

peraturan menteri keuangan tentang jasa akuntan publik; Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR … /PMK.01/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal […]

Read More

Peraturan menteri keuangan jasa konstruksi

peraturan menteri keuangan jasa konstruksi; Peraturan ini dalam kategori peraturan menteri keuangan sub peraturan pajak terbaru. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI MENTERI-KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak […]

Read More